pinjol 5 juta

gelang musim semi ilahi

mikotogel

TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan******

Jakarta (ANTARA) - Mabes TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam kegiatan Prabowo sebagai calon presiden (capres) tidak melanggar aturan karena ia hanya menjalankan tugas sebagai ajudan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menjelaskan Mayor Teddy hanya seorang ajudan yang menjalankan tugasnya mengikuti kegiatan Prabowo.

“(Mayor Teddy) tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Situasinya berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalnya karena kehendaknya sendiri ikut kampanye,” kata Julius saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan kehadiran Teddy, misalnya saat acara debat capres atau kegiatan kampanye Prabowo, sebatas sebagai ajudan.

“Dia tidak punya pengaruh ke dalam atau keluar terhadap partai atau proses pemilihan presiden (pilpres). Sangat berbeda, misalnya, anggota TNI aktif ikut kampanye sebagai pribadi atau jabatan di luar tupoksi-nya,” kata Kapuspen TNI.

Julius kembali menegaskan posisi ajudan Prabowo itu pun melekat pada setiap kegiatan, baik sebagai menteri pertahanan maupun capres.

“Ajudan melekat, karena tupoksinya demikian. Bisa tidak melekat kalau atasannya tidak berkenan,” kata Julius.

Keberadaan Mayor Teddy pada kegiatan kampanye Prabowo, termasuk saat debat capres, menjadi sorotan, termasuk di media sosial. Beberapa menilai keberadaan Teddy, yang juga sama-sama mengenakan pakaian berwarna sama seperti tim sukses Prabowo, melanggar aturan karena status Teddy saat ini masih menjadi prajurit aktif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Bagian Keempat Larangan Kampanye Pasal 280 ayat (2) huruf g mengatur pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Polri.

Laksamana TNI Yudo Margono, saat masih menjabat Panglima TNI, saat ditanya mengenai status ajudan/sekretaris pribadi dari prajurit yang bertugas mendampingi pejabat publik yang juga peserta pemilu menjelaskan TNI akan membuat aturan teknis untuk menjamin para prajurit tetap netral saat menjalankan tugasnya sebagai ajudan.

Walaupun demikian, saat Julius ditanya mengenai aturan itu, dia menjawab sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur soal ajudan yang mendampingi pejabat publik sekaligus capres/cawapres.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

Cahaya Suci Wilayah Bintang

macou

DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan larangan memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum​ di Ibu Kota.

"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.

"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan 
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.

Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota

Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.

"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.

"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.

Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Era Abadi: Penjaga

megajudi

Melihat Dahsyat Perputaran Uang dari Konser Taylor Swift di Singapura******

Jakarta, CNN Indonesia--

Taylor Swiftsukses menggemparkan Asia Tenggara dengan konser enam hari berturut-turut di Singapura bulan ini.

Namun, hal itu membuat negara tetangga kesal. Pasalnya, Swift dan pemerintah Singapura diam-diam sepakat untuk menjadikan Negeri Singa sebagai satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang disinggahi The Eras Tour.

Dilansir dari CNN, Selasa (5/3), pemerintah Singapura dihujat habis-habisan lantaran membuat kesepakatan eksklusif itu dengan membayar sejumlah insentif kepada agensi sang mega bintang.

Lantas, seberapa dahsyat dampak ekonomi dari konser Taylor Swift di Singapura?

Taylor Swift tampil selama 6 malam dengan berhasil menjual habis tiket sebanyak 300 ribu di Singapura.

Manajer Umum Trip.com Edmund Ong mengungkap tur tersebut membuat layanan jalur udara menuju Singapura melonjak sebesar 186 persen dengan pemesanan akomodasi melesat hampir 5 kali lipat.

Para fans yang rela habiskan isi tabungan mereka untuk bisa bertemu dengan sang bintang.

Lihat Juga : Staf Sri Mulyani Ungkap Proses Pembahasan APBN untuk Presiden Baru

Dolar Singapura dikenal sebagai salah satu yang terkuat di Asia, sehingga segala sesuatu memang lebih mahal bagi para wisatawan dari negara tetangga. Sebagai gambaran, PDB per kapita Singapura mencapai US ribu, 23 kali lebih besar dari Filipina yang hanya sekitar US.500 per tahun.

"Saya dan teman-teman menghabiskan kurang lebih ribu (Rp 31,4 juta) untuk tiketnya (Taylor Swift) dan akomodasi transportasi dari negara kami," ucap penggemar asal Filipina, Christel Kaye Kuan.

Ekonom HSBC ASEAN Yun Liu menaksir konser akbar Swift itu menyumbang 10 persen dari PDB dari sektor layanan darmawisata di Singapura.

Sementara, sejumlah ekonom dari Maybank memperkirakan 70 persen penontonnya diisi oleh turis asing yang menghabiskan US0 juta atau Rp5,8 triliun di Singapura.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Sulitnya Kerek Rasio Pajak RI

Menanggapi kerja sama Singapura dan Taylor, Anggota Parlemen Filipina Joey Salceda kecewa. "Itu bukanlah hal yang dilakukan oleh negara tetangga yang baik," ujar Joey.

Tak tinggal diam, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong langsung membalas kritik itu.

"Kami bukannya 'tidak bersahabat', kami merundingkan perjanjian dengan Taylor Swift untuk datang ke Singapura saja, tentu ada insentif yang diberikan dan disetujui olehnya, dan saya tidak lihat itu adalah tindakan yang salah" tutur Lee, dalam konferensi pers di Melbourne di tengah kunjungan negaranya ke Australia.

Sempat beredar kabar dana hibah untuk Taylor Swift, Menteri Kebudayaan Singapura Edward Tong memastikan isu tersebut salah.

"Dana itu tidak akurat dan tidak seperti yang diperkirakan publik," ujar Edward pada awal pekan ini.

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin sebelumnya mengklaim Singapura membayar Taylor Swift US juta atau sekitar Rp47,2 miliar per pertunjukan, Jumat (16/2).

Perputaran uang dari konser Taylor Swift ini dinilai sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi Singapura.

Rangkaian The Eras Tour Taylor Swift sendiri digadang-gadang menjadi tur dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa dengan nilai mencapai US miliar atau Rp16,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(wlm/sfr)

Halo, Mayor Jenderal

slot88 sport

3 Modus Penipuan Jelang Ramadan, Ada Duit Tiba******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tigamodus penipuan onlinejelang Ramadan, termasuk adanya sejumlah uang yang tiba-tiba masuk ke rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan memang banyak modus penipuan menjelang puasa dan lebaran. Pasalnya, kebutuhan dan keinginan masyarakat meningkat di momen tersebut.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menyebut modus pertama adalah aksi pinjaman online (pinjol) ilegal. Biasanya, pinjol ilegal akan menggunakan modus mengirim sejumlah uang ke rekening orang tertentu, yang sebenarnya tak pernah mengajukan pinjaman.

Ia mengatakan pengaduan terkait pinjol ilegal saat ini berada di kisaran 1.400 kasus. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah aduan tersebut akan bertambah.

Kiki menyarankan korban modus pinjol ilegal ini melapor kepada pihak bank dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Selain itu, ia mengimbau korban agar melapor ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sehingga bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

"Kemudian, jangan juga dipakai kalau gak pernah mengajukan (pinjaman). Terus minta blokir sama bank untuk jumlah dana tersebut, kemudian blokir nomor debt collector yang menagih dan diabaikan saja," tambahnya.

Selain pinjol ilegal, modus kedua adalah penawaran paket tertentu dengan harga dan diskon yang tak wajar. Ia mencontohkan marak penawaran cicilan perjalanan wisata, umrah, dan lain-lain yang harganya tidak masuk akal.

Ketiga, akan banyak modus berupa kiriman bingkisan atau parsel. Kiki mewanti-wanti penipuan berupa penyadapan informasi penting seseorang.

"Banyak juga terjadi di Ramadan banyak orang mengirim parsel. Ini kita melihat juga akan kemungkinan orang mengirim informasi via WhatsApp dan lain-lain untuk kita membuka satu aplikasi, yang ternyata seperti modus sniffing, tindakan penyadapan oleh hacker menggunakan jaringan internet," jelasnya.

"Tujuan utamanya untuk mencuri data kita, informasi penting, seperti username, password m-banking, informasi kartu kredit, password email, dan lain-lain. Hati-hati deh jangan sembarang mengunduh aplikasi dan sembarang membuka kalau kita tidak yakin," tutup Kiki.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Pedang yang sombong mengguncang dunia

bo tergacor

TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan******

Jakarta (ANTARA) - Mabes TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam kegiatan Prabowo sebagai calon presiden (capres) tidak melanggar aturan karena ia hanya menjalankan tugas sebagai ajudan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menjelaskan Mayor Teddy hanya seorang ajudan yang menjalankan tugasnya mengikuti kegiatan Prabowo.

“(Mayor Teddy) tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Situasinya berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalnya karena kehendaknya sendiri ikut kampanye,” kata Julius saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan kehadiran Teddy, misalnya saat acara debat capres atau kegiatan kampanye Prabowo, sebatas sebagai ajudan.

“Dia tidak punya pengaruh ke dalam atau keluar terhadap partai atau proses pemilihan presiden (pilpres). Sangat berbeda, misalnya, anggota TNI aktif ikut kampanye sebagai pribadi atau jabatan di luar tupoksi-nya,” kata Kapuspen TNI.

Julius kembali menegaskan posisi ajudan Prabowo itu pun melekat pada setiap kegiatan, baik sebagai menteri pertahanan maupun capres.

“Ajudan melekat, karena tupoksinya demikian. Bisa tidak melekat kalau atasannya tidak berkenan,” kata Julius.

Keberadaan Mayor Teddy pada kegiatan kampanye Prabowo, termasuk saat debat capres, menjadi sorotan, termasuk di media sosial. Beberapa menilai keberadaan Teddy, yang juga sama-sama mengenakan pakaian berwarna sama seperti tim sukses Prabowo, melanggar aturan karena status Teddy saat ini masih menjadi prajurit aktif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Bagian Keempat Larangan Kampanye Pasal 280 ayat (2) huruf g mengatur pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Polri.

Laksamana TNI Yudo Margono, saat masih menjabat Panglima TNI, saat ditanya mengenai status ajudan/sekretaris pribadi dari prajurit yang bertugas mendampingi pejabat publik yang juga peserta pemilu menjelaskan TNI akan membuat aturan teknis untuk menjamin para prajurit tetap netral saat menjalankan tugasnya sebagai ajudan.

Walaupun demikian, saat Julius ditanya mengenai aturan itu, dia menjawab sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur soal ajudan yang mendampingi pejabat publik sekaligus capres/cawapres.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

Raja Keberuntungan

jp rush 168

Minyak Berkilau 1 Persen Imbas Pernyataan The Fed******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga minyak naik tipis sekitar 1 persen pada perdagangan Rabu (6/3) sore.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent berjangka naik 92 sen atau 1,1 persen menjadi US,96 per barel. Sementara minyak mentah AS naik 98 sen atau 1,3 persen menjadi US,13 per barel.

Analis menyebut kenaikan ditopang pernyataan Federal Reserve bahwa kebijakan penurunan suku bunga acuan masih sesuai jalur untuk dilakukan tahun ini.

Memang kata analis, minyak mendapatkan tantangan dari peningkatan pasokan di AS. 

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah bertambah 1,4 juta barel selama pekan yang berakhir 1 Maret.

Namun, tambahan itu gagal menekan harga minyak. Pasalnya, tambahan pasokan lebih kecil dari perkiraan pasar.

[Gambas:Video CNN]

(agt)