tarikan jp paus hk slot gacor

Jimat kecil vitalitas

Anak Buah Luhut Sebut 3 Komoditas Sebenarnya Bisa Bikin RI Kaya******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan ada tiga komoditasmineralyang bisa membuat Indonesiakaya raya.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut komoditas itu adalah nikel, bauksit dan tembaga. Ia memperkirakan ketiga logam tersebut permintaannya akan meningkat cukup signifikan.

"Memang yang paling seksi itu sebenarnya tiga. Pertama nikel, kedua bauksit yang menjadi alumunium, ketiga adalah copper(tembaga)," jelasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Seto menegaskan prioritas kedua pemerintah dalam hilirisasi adalah mengolah bauksit menjadi aluminium. Hal itu ditunjukkan dengan pembangunan smelter alumunium yang cukup besar di Kalimantan Utara.

Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu juga menyebut, semenjak transisi energi menjadi prioritas negara-negara maju, harga tembaga relatif bertahan sangat bagus.

Lihat Juga : Dirjen Pajak Cemas Kasus Rubicon Berdampak ke 45 Ribu Pegawai DJP

"Jangan barang mineral kita itu dibuang-buang, diobral. Jadi kerjakan ini dengan baik dan benar, bisa kok bikin duit banyak itu, tapi tetap dengan responsible mining. Itu bisa," tegas Seto.

Sementara itu, nikel sudah terbukti menambah kekayaan RI selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Hal itu terlihat dari nilai perdagangan yang didapatkan Indonesia selepas hilirisasi.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan Indonesia jangan puas di hilirisasi nikel. Ia mengatakan jangan berpikir RI bisa menjadi negara maju kalau takut melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah yang ada di Tanah Air.

"Jangan sampai, ini nikel sudah stop (ekspor). Saya sampaikan lagi di Desember kemarin bauksit stop di Juni (2023), sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," tegasnya di Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2).

Tembaga bakal menjadi salah satu komoditas baru yang dijaga Jokowi karena ia sudah mengecek langsung kesiapan hilirisasi di smelter milik PT Freeport yang sudah lebih dari 51 persen siap. Dengan alasan itu Jokowi menegaskan berani menyetop ekspor tembaga di masa mendatang.

Jokowi menegaskan jangan takut jika digugat negara lain di WTO. Menurutnya, meski kalah, Indonesia harus terus melanjutkan hilirisasi karena sudah terbentuk ekosistemnya. Ia juga sedang merencanakan larangan ekspor timah lantaran cadangan timah RI nomor dua di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Pengusaha Ritel Pede Harga Beras Turun Seminggu Sebelum Lebaran******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey memprediksi harga beraspremium akan turun seminggu sebelum Idulfitri. Hal itu seiring dengan terjadinya panen raya pada Maret mendatang sehingga beras bisa masuk ke ritel pada pertengahan April.

"Mudah-mudahan sebelum HBKN (Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri sudah turun. Satu minggu sebelum HBKN sudah turun karena yang panen di pertengahan-akhir Maret itu sudah digiling, pertengahan April sudah masuk," ujar Roy di Balai Sudirman, Kamis (23/2).

Dalam kesempatan yang sama, Roy juga menjelaskan penyebab kenaikan harga beras premium beberapa waktu terakhir di mana di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp64 ribu per 5 kg. Ia mengatakan kenaikan harga tidak terlepas dari belum adanya panen raya.

"Swasta-swasta ini juga waktu menebus berasnya dari penggilingan itu memang sudah naik karena demand supply tadi. Kenapa tebus mahal? Karena supply belum panen tapi demand tetap kan," katanya.

Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 147 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023.

"Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, di Jakarta, Senin (20/2).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meramal stok beras sejumlah daerah di Indonesia akan melimpah pada Maret 2023. Perkiraan tersebut dilandaskan pada masa panen raya yang bakal tiba pada akhir Februari ini hingga awal Maret mendatang. Jokowi berharap stok yang melimpah bisa mempengaruhi harga beras di pasaran.

"Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektar), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektar). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada, artinya stok melimpah," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/2).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Tarif 4 Ruas Tol Segera Naik Dalam Waktu Dekat******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol(BPJT) Danang Parikesit mengatakan dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang mengalami kenaikan tarif.

Menurutnya, rencana kenaikan tarif empat ruas tol ini pun sudah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang akan disesuaikan tarif tolnya," kata Danang dikutip dari detikcom, Selasa (28/2).

Sementara, untuk ruas tol lainnya masih dipertimbangkan. Pihaknya masih  menunggu izin dari Basuki untuk menaikkan  tarif.

"Untuk jalan tol yang lain sedang dalam tahap evaluasi dan penetapan waktu penyesuaian tarifnya berdasarkan Keputusan Menteri PUPR," kata Danang.

Sedangkan, untuk kepastian waktu dan besaran kenaikan tarif, ia tidak menjelaskan dengan detail. Tapi ia memastikan sebelum kenaikan akan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.

"Nanti akan disosialisasikan oleh BUJT ketika sudah terbit Kepmen-nya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

10 Rangkaian KRL Bakal Pensiun, Berpotensi Ganggu Layanan******

Sebanyak 10 rangkaian kereta KRL commuter line Jabodetabek disebut akan masuk masa pensiun dan harus diganti.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu.

"Kalau dibilang apakah 10 itu akan pengaruhi layanan, ya pasti," kata Anne, dikutip dari detikcom, Senin (27/2).

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

Anne menjelaskan jika 10 kereta tadi tak bisa digantikan, pihaknya akan memaksimalkan pengaturan rekayasa operasional khususnya dengan melakukan peningkatan frekuensi kereta.

"Pasti akan ada rekayasa pengoperasian yang dilakukan. Yang perlu diantisipasi adalah tadi kita harus melakukan peningkatan frekuensi dan headawaysehingga terlayani dengan baik jam sibuk bisa cepat terurai," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Sistem bantuan yang sangat baik

DPR: Smelter Manyar PTFI Akan Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di area proyek pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jumat (24/2).

"Keberadaan smelter akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga, yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

Agenda kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kemajuan pembangunan smelter Manyar sebagai salah proyek strategis pengembangan industri hilir nasional. Saat ini, pembangunan smelter Manyar telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.

Di sisi lain, Presiden Direktur PTFI, Tony Wena, menilai kemajuan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Terutama DPR RI, sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.

"Masyarakat dan para pelaku usaha lokal senantiasa menjadi pemangku kepentingan yang kami rangkul untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi Jawa Timur," papar dia.

Sebagai informasi, PTFI telah menanamkan investasi hingga 1,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27 triliun rupiah dari total tiga miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun rupiah.

Dalam pembangunan smelter Manyar, PTFI memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal Jawa Timur, khususnya masyarakat Gresik.

Di samping itu, PTFI juga memprioritaskan pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter, seperti konsumsi, transportasi, dan seragam karyawan, hingga office supply.