dewa4dku slot

rencana penyelamatan sampah

Waskita Respons Tudingan Wamen BUMN soal Manipulasi Laporan Keuangan******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk buka suara suara soal tudingan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo terkait dugaan manipulasi laporan keuangan.

VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.

Mengutip laman resmi Waskita Karya, perusahaan mencetak laba bruto sebesar Rp400,4 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp329,6 miliar.

Lihat Juga : Respons Wika Usai Dicurigai Wamen BUMN Manipulasi Laporan Keuangan

Waskita Karya mencetak rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp374,9 miliar pada kuartal I 2023. Angka itu turun dari kuartal I 2022 yang cuma rugi bersih Rp830,6 miliar.

Sementara, total liabilitas perusahaan mencapai Rp84,37 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp83,98 triliun.

Adapun kas dan setara kas perseroan turun dari Rp8,9 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada kuartal I 2023.

Arus kas operasi Waskita Karya tercatat negatif Rp467,6 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini naik dari kuartal I 2022 yang negatif Rp144,7 miliar.

Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo atau kerap disapa Tiko menduga ada manipulasi dalam laporan keuangan Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Dugaan itu ia kemukakan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI, pada Senin (5/6).

Tiko menyebut kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil.

Dalam laporannya, dua BUMN tersebut selalu menyebut kondisi keuangannya untung. Namun, realitanya, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujarnya.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Batal Gratis, LRT Jabodebek Kenakan Tarif Rp1 Saat Soft Launching******

LRT Jabodebekbakal memberlakukan tarif Rp1 saat soft launchingpada 12 Juli 2023 mendatang.

Manajer Humas LRT Kuswardoyo mengatakan sejatinya tarif soft launchingakan digratiskan. Namun, ada kendala teknis terkait sistem tiket elektronik.

"Awalnya memang akan digratiskan. Namun, sistem ticketingelektronik, seperti kartu multi tripdan lain-lain tetap memerlukan nominal transaksi saat tap inmasuk ke stasiun sehingga nantinya akan tetap dikenakan biaya sebesar Rp1," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/5).

"Jadi, karena sistem pembayaran cashlessyang mengharuskan ada nominal pada setiap kegiatan transaksi maka dengan terpaksa kami menyertakan pembayaran sebesar Rp1 pada saat tap inmasuk ke stasiun. Meskipun pada awalnya kami memang berencana menerapkan pembayaran Rp0 (gratis)," tuturnya.

"Namun, agar mekanisme pembayaran dengan sistem tersebut dapat digunakan seperti saat operasional penuh nantinya, maka harus ada transaksi dengan nominal yang tertera sehingga kemudian muncul besaran Rp1," imbuh Kuswardoyo.

Terakhir, Kuswardoyo meminta masyarakat yang ingin menjajal soft launchingLRT Jabodebek untuk terus memantau media sosial @lrt_jabodebek. Nantinya, calon penumpang kudu mendaftarkan diri melalui link khusus yang akan dibagikan di media sosial LRT Jabodebek tersebut.

Di lain sisi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sempat membantah soal tarif gratis dalam soft launchingtersebut. KAI menggunakan istilah joy trip dalam pelaksanaan uji coba terbatas bagi masyarakat sebelum diluncurkan pada 17 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

"Karena ini 12 Juli itu masih menunggu sertifikasi operasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), kami juga enggak membunyikan itu sebagai gratis. Jadi kami joy tripgitu lah," ungkap Kepala Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI Mochamad Purnomosidi kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/5).

"Kami coba buka lewat media sosial, tapi dalam kondisi terbatas siapa yang bisa daftar dulu, nanti kami ajak joy trip," sambungnya.

Namun, sempat viral di media sosial bahwa LRT Jabodebek akan digratiskan selama satu bulan dalam masa uji coba Juli-Agustus. Banyak netizen menyambut antusias kabar tersebut.

Yan Shuai

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

One Piece: Mencuri Langit

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reinkarnasi di semua alam

Gubernur Kaltim Sebut 130 Investor dari China Cs Kumpul di Balikpapan******

Gubernur Kalimantan TimurIsran Noor mengungkapkan sebanyak 130 oranginvestor akan berkumpul di Balikpapan. Ia mengatakan 130 investor tersebut tidak hanya berasal dari Singapura saja.

"Malam ini. Ya besok mereka mau ke lapangan. Nanti malamdinnerdulu di Balikpapan. Itu dari berbagai negara, bukan hanya Singapura. Dari Singapura, Jepang, Korea, China,all over the worldlah pokoknya," katanya.

Isran juga mengatakan ada investor lokal yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. "Ada ikut. Pokoknya gak menutup kemungkinan investor lokal pribadi juga boleh. Harus bisa melibatkan diri," imbuhnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapura tiba di Balikpapan, Selasa (30/5) ini.

Kedatangan mereka untuk mengunjungi proyek IKN dan melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

Tommy menyebut kunjungan ratusan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

Menurutnya, para pengusaha itu tertarik mengunjungi IKN setelah mendengarkan pemaparan Kementerian PUPR dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Seeing is believing. Dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, para pengusaha akan tahu bahwa proyek ibu kota Nusantara bukan hanya sekadar harapan, tetapi sudah dimulai pembangunannya," ujar Tommy.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp800 M******

Bos jalan tolJusuf Hamka menagih utangpemerintah Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP, yang belum dibayar sejakkrisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang kala krisis dilikuidasi.

Namun, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Lihat Juga : Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Jusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu menelepon Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar utangnya dibayar.

Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga Rp800 miliar. Namun, ia merasa hanya diberi harapan palsu.

Jusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam.

"Pada buang badan semua, PHP semua. Masa sih kepala biro hukum buat kesepakatan enggak bisa ditepati? 'Oh iya nanti, saya (Menkeu Sri Mulyani) akan teruskan ke DJKN, suruh perhatikan'. Janji-janji PHP," tegasnya.

"Sudah 3 tahun verifikasi, enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor, harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong. Jangan nguber utang obligor saja, utang ke swasta bantuan nih," imbuh Jusuf.

Jusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, tetapi ia berharap Mahfud turun tangan.

Jusuf menegaskan utang Rp800 miliar harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor.

"Pak Mahfud, ayo dong dorong pemerintah bayar utang kepada kami. Kenapa pemerintah cuma nguber-nguber obligor? Uber dong Kemenkeu, bayar utang swasta juga," tuntut Jusuf.

"Enggak mau (kena potong), mau tetap dengan hitungan Rp800 miliar sekarang. Saya enggak mau lagi ada kesepakatan karena kesepakatan yang lalu tidak diproses. Pemerintah harus bayar Rp800 miliar, terus berjalan bunganya sesuai putusan MA," tutupnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo terkait utang Rp800 miliar tersebut. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]