modalreceh

Senin ajaib

Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti di Transmart Full Day Sale******

Mau berburu diskon di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja tapi cemas karena gaji mulai menipis?

Tenang aja! Kamu tetap bisa ikut pesta diskon Transmart dengan menggunakan layanan Allo Paylater.

Lihat Juga : Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan

Cocok banget untuk dipakai kalau mau berburu diskon seperti di Transmart Full Day Sale: Belanja Merdeka.

Jadi mumpung ada banyak diskon di Transmart Full Day Sale, yuk belanja sekarang bayar nanti pakai Allo Paylater.

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sendiri digelar cuma besok, Selasa (8/8) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat masing-masing gerai se-Indonesia.

Diskonnya enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen untuk produk terpilih. Mulai dari bahan pangan pokok, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Selain itu, ada juga diskon tambahan 20 persen kalau pakai Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega serta Bank Mega Syariah.

Nah tunggu apalagi? Yuk segera belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sebelum kehabisan.

Tong menguasai dunia

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Waskita Karya Bakal Kembalikan PMN Rp3 T ke Kas Negara******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengembalikan dana penyertaan modal negara (PMN) 2022 senilai Rp3 triliun ke kas negara.

Pembatalan itu tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Komite Privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata President Director Waskita Karya Mursyid seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (4/8).

Mursyid juga menyebut pembatalan PMN Rp3 triliun tersebut berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP). Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan perseroan.

"Serta berkoordinasi dengan para stakeholder dalam mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek, sehingga target-target kinerja yang ditentukan dapat tercapai," ucapnya.

Waskita Karya mulanya mendapat kepercayaan untuk diberi PMN sebesar Rp3 triliun pada tahun anggaran 2022.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke Dalam modal Saham Perusahaan Perseroan PT Waskita Karya Tbk yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Oktober 2022.

Dalam aturan ini disebutkan, PMN diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Waskita dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perseroan.

Tambahan anggaran ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan dalam rincian belanja.

[Gambas:Video CNN]

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Cerita UMKM Naik Omzet hingga 35 Persen Berkat Temu Bisnis dan ICEF******

Event Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara tersebut juga menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJII yang memboyong pelaku UMKM ke event tersebut mengatakan omset UMKM per hari naik 35 persen sejak Kamis (3/8) hingga Jumat (4/8).

"Sejauh ini dari awal buka sampai hari ini kenaikannya sekitar 35 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menceritakan UMKM yang dipilih untuk menjajakan produknya di Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dikurasi terlebih dahulu dengan menentukan apakah target marketnya sesuai dengan acara tersebut.

Pasalnya, APJII tidak ingin para UMKM tersebut hanya memajang produk mereka tetapi tidak ada yang beli.

Lihat Juga : ESDM Beri Pemda Pedoman Perhitungan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg

Acara Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dinilai bermanfaat bagi para UMKM karena bisa memperluas networking. Apalagi acara itu dikunjungi oleh banyak pihak, seperti kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan lainnya.

"Pastinya acara ini menjadi potensi luar biasa bagi para UMKM," kata Kiki.

Tak berbeda jauh dari UMKM makanan minuman, UMKM sepatu dan tas juga kecipratan keuntungan dari Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023.

John, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur, mendapatkan keuntungan dengan bertemu instansi maupun komunitas yang mau membeli produknya.

Ia menjelaskan berbagai instansi mengunjungi stan produknya selama dua hari terakhir. Ada 10 instansi yang langsung membeli, ada juga yang masih melihat dan memutuskan apakah akan membeli di kemudian hari.

Lihat Juga : Tol Cigombong-Cibadak Kelar, Jokowi Pede Jakarta-Sukabumi 2,5 Jam

Menurut John, pameran seperti yang diadakan di Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 memang memilih efek jangka panjang di mana pengunjung biasanya tak langsung membeli di hari tersebut tetapi di waktu mendatang.

"Biasanya follow up-nya setelah ini. Karena target sebenarnya untuk order nanti. Kita kan mau menggaet orang-orang yang mau bikin galeri atau mau jual lagi," kata John.

John menilai Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 sangat membantu UMKM karena menjadi media promosi yang efektif. Kalau biasanya UMKM hanya mempromosikan produk secara online, dengan acara tersebut mereka bisa langsung bertemu calon pembeli.

"Kalau disini kan langsung menangkap big buyer. Apalagi ini acaranya di Jakarta, pembelinya lebih luas lagi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Operasional LRT Terancam Mundur ke 30 Agustus 2023******

Operasi penuh LRT Jabodebek terancam mundur ke akhir Agustus dari rencana awal pada 18 Agustus 2023. Namun, uji coba tetap dilakukan agar saat beroperasi nanti tidak ada kendala yang berarti.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini juga sejalan dengan saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar uji coba dilakukan dengan serius. Artinya, proses ini bisa dilaksanakan lebih lama dari rencana.

"Pada saat uji coba berhasil, kita buka. Bisa jadi menjadi 20 Agustus, atau 30 Agustus," ujar Budi usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).

"Dan ingat ya, kereta api itu kalau (sudah) berjalan dimulai, tidak bisa berhenti. Jadi lebih baik kita konservatif dan tes ini itu, bukan tes jalan saja," jelasnya.

Budi mengungkapkan ada tiga tes yang dilakukan dalam proses uji coba LRT ini, meski tidak disebutkan secara detail. Di mana itu dilakukan untuk 31 set kereta (train set).

"Nah ini kan memang suatu proses yang tidak mudah dan insyaallah dalam dua minggu ini improvement itu banyak sekali dan saya mengapresiasi teman-teman yang sudah kerja keras," pungkasnya.

Awalnya, pemerintah berencana mengoperasikan LRT Jabodebek secara komersial pada 18 Agustus 2023 sebagai kado di HUT RI ke-78.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]