slot gacor olx

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Baru 30 Persen PNS Adopsi Cara Kerja Digital******

Menteri Komunikasi dan InformatikaBudi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.

"Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital," kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).

Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.

"Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir,AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati," kata Budi.

Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.

Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.

"Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.

Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.

Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.

Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.

"Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging," kata Sri Mulyani.

"Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefittapi juga bisa financial disaster," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.

Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.

Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Kubu Anies******

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengkritik keras aturan yang akan melarang ojek online (ojol) beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan langkah itu akan mematikan pekerjaan ojol. Padahal, menurutnya ojek online adalah layanan jasa yang dibutuhkan banyak orang.

"Setuju (larangan ojol di IKN mematikan pekerjaan orang). Kita harus realistis, justru sektor jasa seperti ojol yang mau kita dukung," tegas pria yang akrab disapa Tom itu selepas Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Tom menegaskan jika Anies-Muhaimin terpilih di Pilpres 2024, mereka akan menggenjot pekerjaan di sektor jasa. Menurutnya, sektor jasa bersama dengan industri tekstil dan alas kaki lebih utama ketimbang industri mobil listrik.

Ia menyebut industri mobil listrik lebih banyak menggunakan robot ketimbang tenaga manusia. Pada akhirnya, lapangan pekerjaan hingga penghasilan warga Indonesia akan terancam.

"Seperti Pak Anies pernah sampaikan, pandangan bahwa harta utama sebuah bangsa adalah kekayaan alam itu adalah pandangan kolonial. Harta atau aset utama sebuah bangsa adalah manusianya, jadi manusianya harus dibangun. Bukan proyek mercusuar, tapi bangunlah manusianya. Juga bangunlah sistemnya, termasuk sistem hukum," tandasnya.

Lihat Juga : Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa

Larangan ojol beroperasi di kawasan inti ibu kota baru Indonesia ini dikemukakan oleh Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah. Ia menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro Mobility merupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

Jokowi juga ingin IKN menjadi '10 minutes city', di mana cukup 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. Selain tak memperbolehkan ojol di kawasan inti, IKN diklaim bakal memprioritaskan pejalan kaki.

Para pejabat publik di IKN juga akan didorong menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Kendati, akan ada pengecualian untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," tutur Resdiansyah.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Zulhas Apresiasi Buku Putih Ekonomi Digital 2030, Tekankan Kolaborasi******

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sambutan positif terhadap peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.

Menurutnya, inisiatif strategis dalam buku yang diperkenalkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI memuat langkah-langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional, terutama dalam sektor perdagangan.

Dalam kegiatan Diseminasi Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023 di St Regis Jakarta, Rabu (6/12), Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan perdagangan dalam era digital.

Sebelumnya, dalam Leader's Insight bertajuk 'Infrastruktur Digital: Kunci Utama Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia', Zulhas menjabarkan pihaknya turut menjawab tantangan digital dengan menata ekosistem perdagangan elektronik/e-commerce.

"Kemendag terus menata ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat. Untuk itu, Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik," paparnya.

Zulhas menegaskan Permendag No. 31 Tahun 2023 ini juga mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha e-commerce dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Melalui Permendag No.31 Tahun 2023 ini, pihaknya menata perdagangan di e-commerce agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan offline. Serta mendorong UMKM agar bisa memanfaatkan sistem perdagangan online ini untuk kepentingan dan kemajuan Ekonomi Indonesia.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendukung UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menaker yang diwakili Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, serta Gubernur BI diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung.

Taojun

Geng Konglomerat Aguan, Prajogo Pangestu Cs Kumpul Bahas IKN******

Sejumlah konglomeratkenamaan Indonesia berkumpul bersama dan membahas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP Maruarar Sirait melalui akun Instagramnya @maruararsirait pada Kamis (7/12).

Melalui unggahan foto yang di akun Instagram tersebut setidaknya ada 4 konglomerat yang hadir dan membahas IKN.

Ketiga, Bos Sinarmas Franky Widjaja. Sedangkan yangkeempatadalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan Kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

Mereka membicarakan IKN sambil makan malam.

"Sambil makan malam, kami berdiskusi dengan pengusaha senior yang sangat sukses, Pak Aguan, Pak Prajogo Pangestu, Pak Franky Wijaya dan Pak Boy Thohir. Berdiskusi tentang IKN, bagaimana membuat Indonesia sentris, pemerataan dengan membangun IKN serta dampak positif kepada masyarakat di sekitar IKN dan membuat pusat ekonomi baru di kawasan Kalimantan yang punya dampak semakin baik kepada masyarakat luas," kata Maruarar seperti dikutip dari akun tersebut.

"Senang berdiskusi dengan senior-senior pengusaha sudah puluhan tahun berkiprah dalam perekonomian Indonesia, mendapatkan banyak pengalaman.
Maju terus IKN," tambahnya.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Sejumlah pengusaha RI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]