deposit 30 bonus 30 new member

catatan pembunuhan bardik

MRT Ajukan Diri Jadi Objek Vital Nasional, Tunggu Restu Kemenhub******

PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang dalam proses pengajuan agar asetnya ditetapkan sebagai objek vital nasional. Pengajuan ini untuk mengamankan aset MRT, termasuk stasiundan depo, dari potensi kericuhan demonstrasi.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi menjelaskan proses pengajuan status objek vital nasional tersebut dibantu oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit). Selain itu, ia mengaku sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Benar bahwa PT MRT Jakarta dalam proses pengajuan sebagai objek vital nasional," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (26/1).

Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.

Lihat Juga : Lansia Jatuh di Peron Stasiun Tebet, KAI Minta Maaf dan Janji Perbaiki

"Pengecualian untuk 'objek-objek vital nasional' meliputi radius 500 meter dari pagar luar," tulis penjelasan lebih lanjut dari pasal 9 ayat (2).

Dengan begitu, jika stasiun dan depo MRT resmi ditetapkan menjadi objek vital nasional, maka tidak boleh ada demonstrasi dalam radius batas 500 meter.

Meski MRT mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan Kemenhub, Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengaku belum menerima surat mengenai pengajuan aset MRT menjadi objek vital nasional.

"Belum (belum terima surat permintaan persetujuan dari MRT). Saya tetap nunggu suratnya," katanya saat dikonfirmasi.

Risal menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, stasiun bisa dikategorikan sebagai objek vital. Tak jauh beda, ia menyebut depo bisa masuk ke dalam bagian transportasi.

Meski begitu, Risal menegaskan hal tersebut bukan berarti menjadi lampu hijau DJKA bakal langsung menyetujui permintaan MRT menjadikan stasiun dan deponya sebagai objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Harga Emas Antam Turun Lagi ke Rp1.030 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,030 juta per gram pada Jumat (27/1). Harga emas Antam ini turun Rp5.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,035 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 per gram, dari Rp941 ribu menjadi Rp936 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp565 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,97 juta, 5 gram Rp4,92 juta, 10 gram Rp9,79 juta, 25 gram Rp24,36 juta, dan 50 gram Rp48,64 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,06 persen menjadi US.947,8 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,15 persen menjadi US.932,09 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal turun karena data pertumbuhan AS yang positif, tercatat 2,9 persen pada kuartal IV-2022. Lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,6 persen.

"Ini memicu kekhawatiran apabila The Fed akan lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi mereka. Investor sekarang mengalihkan perhatian pada data inflasi PCE AS malam ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.920-US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

IHSG Bangkit ke 6.898 Disokong Sektor Properti******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.898 pada Jumat (27/1). Indeks saham menguat 34,16 poin atau plus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.537 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20.645 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 280 saham menguat, 222 terkoreksi, dan 211 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB kembali melemah 0,12 persen di level Rp14.917 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas perkasa. Indeks S&P 500 berjaya di 1,10 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun ikut bangkit 1,76 persen. Hanya indeks NYSE Composite yang menguat 0,61 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau kompak menguat. Indeks DAX di Jerman bangkit 0,34 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,21 persen. Sementara, indeks CAC 40 di Prancis juga menguat dengan persentase 0,74 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas menguat. Terpantau indeks Nikkei 225 di Jepang bertambah 0,07 persen. Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong perkasa di 0,46 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 0,62 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Ketahanan Pangan RI Hanya Ranking 63 di Dunia, Kalah dari Malaysia******

Data Global Food Security Index (GFSI) mencatat ketahanan panganIndonesia ada di peringkat 63 dari 113 negara, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia. Kendati, lebih baik ketimbang Thailand dan Filipina.

GSFI menyebut ada empat indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan suatu negara. Yaitu, keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), dan ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience).

Hasilnya akan ditampilkan dengan nilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin kuat ketahanan pangan negara tersebut.

Meski begitu, Indonesia menempati urutan ke-10 dari 23 negara Asia Pasifik yang masuk dalam daftar. Secara rata-rata, nilai ketahanan yang diperoleh negara Asia Pasifik ada di angka 63,4.

"Performa terbaiknya (Indonesia) ada di pilar keterjangkauan harga pangan dengan skor 81,4," tulis laporan GFSI 2022, dikutip Kamis (26/1).

Jika dibandingkan dengan rata-rata keterjangkauan di Asia Pasifik, Indonesia unggul jauh. Pasalnya, negara-negara Asia Pasifik hanya mencatat nilai rata-rata 73,4 untuk masalah keterjangkauan harga pangan.

Namun, Indonesia dinilai masih lemah di tiga sektor lain dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Pasifik, yakni ketersediaan pasokan pangan yang hanya mendapat skor 50,9 (berbanding 61,9), kualitas nutrisi hanya 56,2 (berbanding 63,7), dan faktor keberlanjutan dan adaptasi skornya cuma 46,3 (berbanding 51,2).

"Indonesia unggul dalam memastikan pangan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengamat yang kuat. Namun, ada kesenjangan mendasar dalam kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang berwawasan maju dan menjamin ketahanan pangan," tulis laporan tersebut.

Sejak periode pelacakan indeks ketahanan pangan diukur pada 2012, Indonesia hanya mengalami sedikit peningkatan. Bahkan, nilai untuk indikator kualitas nutrisi dan keamanan makanan tercatat menurun. Kendati, tiga indikator lain mencatat peningkatan.

Selama satu dekade, indikator keterjangkauan harga pangan (affordability) naik 12,4 poin ke angka 81,4 dan menaikkan klasifikasi dari 'sedang' menjadi 'sangat baik'. Kemudian, indikator ketersediaan pasokan (availability) naik rata-rata 3,9 ke 50,9, meski masih berstatus 'lemah'.

Lalu, indikator ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience) tumbuh 3,3 menuju 46,3, masih di klasifikasi 'lemah'. Sedangkan aspek kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety) merosot 2,9 ke angka 56,2, tetapi masih ada di klasifikasi 'sedang'.

Sementara itu, Indonesia masih unggul dari beberapa negara ASEAN, antara lain Thailand yang ada di urutan 64 dunia dengan skor 60,1, Filipina di posisi 67 dengan skor 59,3, hingga Laos di urutan 81 dengan skor 53,1.

Namun, RI kalah dari Vietnam di posisi 46 dengan skor 67,9 dan Malaysia yang menempati urutan 41 dunia dengan skor 69,9.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.

Berkeliaran tanpa akhir

BPKH Bongkar Hitung******

Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.

Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.

Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.

"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.

Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.

"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.

Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.

"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.

Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]