cara kredit di akulaku tanpa dp

Keabadian

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Mendekonstruksi dunia lain

Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan akar masalahpupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

Jokowi mengatakan mulanya ia bersyukur masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Pasalnya, gandum yang dihasilkan Rusia dan Ukraina menjadi barang yang sulit didapat saat perang pecah.

"Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia-Ukraina," jelas Jokowi dalam sambutannya di Banyumas, Jawa Tengah.

Jokowi menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang membuat pupuk di Indonesia langka dan mahal. Saat memberikan penjelasan, sebagian petani memberikan respons.

"Jangan di 'wooo', ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya bapak, ibu, dan saudara sekalian," tuturnya.

"Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak agar bahan baku tercukupi, tetapi PT Pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga? Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya," sambung Jokowi.

Ia lantas berjanji akan menambah kekurangan pupuk di wilayah Indonesia. Berdasarkan hitungan pemerintah, ia menyebut perlu ditambah anggaran Rp14 triliun untuk menutup kekurangan pupuk subsidi.

Akan tetapi, Jokowi menyebut angka tersebut masih perlu persetujuan DPR RI. Namun, ia berjanji Rp14 triliun itu akan segera ditambahkan untuk menutupi kekurangan di semester II 2024.

"Saya, kita, ini dari menteri pertanian sudah mengajukan. Dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," tegas Jokowi.

"Tadi saya panggil pak direktur Pupuk Indonesia, stok awal tahun ini seperti apa, sangat siap pupuk untuk bersubsidi sangat siap. Yang berusaha nanti kita untuk semester II, yang Rp14 triliun tadi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Luhut Kembali Jabat Menko Marves Setelah Diemban Erick Thohir******

Luhut Binsar Panjaitan sudah resmi kembali menjalani tugas sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menko marves).

Dia mengambil jabatan yang sempat dititipkan kepada Menteri BUMNErick Thohir.

"LBP (Luhut Binsar Panjaitan) telah aktif sebagai menko kembali. Beberapa hari yang lalu sudah menghadap ke Presiden (Joko Widodo) dan lapor," ucap Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Pernyataan Jodi ini turut mengonfirmasi ucapan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa soal kabar kesehatan Luhut.

Purbaya adalah salah satu orang terdekat Luhut. Ia pernah menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves 2018-2020.

Bos LPS itu mengatakan Luhut sudah kembali berkantor di Jakarta beberapa hari lalu. Namun, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Luhut di Jakarta.

Purbaya mengatakan hanya sempat menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.

"Pak Luhut kan sudah pulang, sudah di Jakarta. Saya dengar kemarin sudah, dua hari yang lalu pulang. Sudah sempat ke kantor (Kemenko Marves) sebentar, tapi masih belum full time kelihatannya. Tapi sudah sehat, iya (sedang pemulihan)," kata Purbaya usai Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Sebelumnya, Luhut sudah pernah kembali Jakarta usai sekitar sebulan lamanya dirawat di Negeri Singa. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan sang menantu Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengisi posisi yang ditinggalkan Luhut sejak 11 Oktober 2023 lalu. Ia ditunjuk langsung Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketika Luhut sakit.

Pahlawan yang berbeda

Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%******

Belanja di Transmart bisa lebih hemat asalkan bayarnya pakai Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Loh,kok bisa?

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda otomatis dapat diskon 20 persen.

Lihat Juga : Diskon Produk Fresh di Transmart, Daging hingga Buah Murah Meriah

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50% + 20%! Luar biasa, kan!

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater.

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget deh produknya. Cus, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

gen dewa super

Lion Air Disebut Bakal IPO, Incar Dana Segar Rp7,77 T******

PT Lion Mentari Airlines aliasLion Airdikabarkan bakal go public di pasar modal Indonesia. Lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), maskapai ini mengincar dana segar hingga US0 juta atau setara Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.556 per dolar AS).

Dilaporkan oleh Bloomberg, Jumat (12/1), Lion Air tengah bekerja sama dengan para konsultan dalam sebuah penawaran mengenai IPO tersebut yang berpotensi terlaksana pada akhir 2024.

Para sumber menyebut Lion Air bakal menawarkan saham dengan bidikan dana di rentang US0 juta hingga US0 juta. Namun hingga saat ini, belum terdapat rincian waktu pelaksanaan IPO maupun informasi mengenai jumlah dan harga saham perdana.

Jika terealisasi, listing Lion Air akan menjadi salah satu dorongan besar bagi pasar pencatatan saham di Indonesia.

Sebelumnya, Lion Air pernah berencana IPO pada 2014. Kala itu, perusahaan manargetkan untuk mengumpulkan hingga US miliar lewat IPO.

Sayangnya, rencana IPO di 2014 pun kandas. Kemudian pada 2016 wacana tersebut kembali tertunda karena kondisi pasar yang lesu.

IPO Lion Air pun kembali mengemuka pada awal 2019. Lion Air menjajaki IPO sebagai upaya untuk mengatasi kecelakaan pesawat pada Oktober 2018, yang menewaskan semua 189 orang di dalam salah satu pesawat Boeing 737 Max.

Namun, rencana tersebut kembali gagal karena perjalanan udara terhenti saat Covid-19 melanda.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Erick Thohir Respons soal Saham WIKA Disuspensi BEI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang dihentikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari restrukturisasi.

"Itu kan bagian dari restructuringwaktu itu," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (18/12).

"Tapi sebagian besar setuju dengan apa yang diajukan WIKA. Tapi ada yang enggak setuju," katanya.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada Senin (18/12) kemarin. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

[Gambas:Video CNN]