rajakoi88

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Pemprov DKI & LPPOM MUI Gelar Seminar Dukung UMKM Bersertifikasi Halal******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung UMKM terus berkembang dengan memiliki sertifikasi halal.

Dukungan itu diwujudkan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) bersama LPPOM MUI menggelar seminar sertifikat halal dalam rangkaian "Jakarta Islamic Festival" ke-2, di Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (13/11) lalu.

Seminar tersebut mengangkat tema urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di tengah stigma pembuatan sertifikasi halal yang merepotkan dan dianggap menyulitkan UMKM.

"Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," kata Ratu.

Ada dua cara dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare. Untuk persyaratan dan alurnya bisa diketahui lebih lanjut melalui website maupun media social Kementerian Agama RI dan aplikasi SIHALAL.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi secara regular adalah Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dan Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai strategi agar UMKM di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan memiliki sertifikasi halal, Ratu meminta agar para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis, juga fasilitas gratis lainnya bagi UMKM yang berusaha di Jakarta.

"Pemprov DKI sangat concern dengan perkembangan UMKM di Jakarta, karena UMKM itu sokoguru perekonomian bangsa. Sektor UMKM yang terus berkembang ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi warga Jakarta semakin tangguh," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Deden Edi menyebutkan bahwa sekurangnya ada lima manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Pertama, memberi ketenangan pada produsennya. Kedua, memperbaiki manajemen produksi. Ketiga, mengetahui sumber bahan baku yang halal.

"Keempat, meningkatkan daya saing produk. Kelima, kepercayaan konsumen semakin baik," ujarnya.

Selain Ratu dan Deden, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara, Ketua Umum MUI DKI Jakarta K.H. Munahar Muchtar dan Wakil Direktur Bidang Sertifikat Halal Arif Zulkifli.

Adapun seminar sertifikat halal itu diakhiri dengan pelantikan pengurus Komunitas UMKM MUI DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sukidi, serta dilanjutkan dengan acara lainnya, seperti hiburan oleh Opik dan Faza, serta seminar Islamic Parenting bersama Ari Untung.

Acara ditutup dengan launching Jinggel JIFEST oleh 13 Nadi Musik, serta Tabligh Akbar oleh K.H. Bachtiar Nasir.

Menikah dengan keluarga kaya

Jepang dan Inggris Lirik Proyek Pengembangan MRT Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim Jepangdan Inggrismelirik dan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Budi Karya, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kedua, kata Budi Karya, Letter of Intent (LoI) antara RI dengan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Menurut dia, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," terang dia.

Diharapkan, melalui nota kesepahaman ini, akan menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, sehingga dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga moda transportasi publik yang ramah lingkungan.

Budi Karya menjelaskan momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN.

Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara di tengah keterbatasan APBN.

Saat ini, DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif sebagai percontohan pengembangan angkutan massal perkotaan.

"Tempat-tempat lain yang sekarang sedang akan dilakukan studi berkaitan dengan MRT dan LRT, yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Owen Jenkins mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah mengambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta East-West fase pertama dan proyek LRT Jakarta.

Ia mengatakan Inggris selalu siap untuk mendukung Kementerian Perhubungan dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US,25 miliar.

"Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya," tutur Owen.

Sementara itu, Satoru Mizushima mengatakan Jepang telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara (Lebak Bulus - HI) yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Maret 2019.

Ia meyakini dengan pengalaman kerja sama kedua negara dalam membangun MRT, maka akan membantu dalam memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu koridor timur-barat (east - west).

"Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Hari Ini Puncak Kepulangan Pesawat VVIP dari KTT G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak kepulangan pesawat VVIP para pemimpin negara dan delegasi KTT G20, Baliterjadi pada hari ini, Rabu (16/11).

"Besok, Rabu (16/11), adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto seperti dikutip Antara, Selasa (15/11).

Novie mengungkapkan beberapa pesawat VVIP sudah ada yang kembali pulang dari forum raksasa ekonomi global itu ke negara asal masing-masing.

Rentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20 itu dimulai 15-22 November 2022.

Menurut Novie, penanganan kepulangan lebih kompleks ketimbang kedatangan lantaran jam terbang berdekatan. "Untuk itu, perlu persiapan pengaturan penerbangan yang cermat," imbuhnya.

Kemenhub, sambung Novie, berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pergerakan kepulangan pesawat VVIP dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pihaknya juga telah membatasi penerbangan reguler dan mengimbau warga untuk mengatur ulang perjalanan dari dan ke Bali selama periode 13-17 November 2022.

Puncak acara KTT G20 sendiri digelar pada 15-16 November 2022. Para pemimpin negara anggota dan delegasi datang menggunakan pesawat kepresidenan, termasuk juga penerbangan komersial (terjadwal).

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Bandara Bali Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20******

PT Angkasa PuraI menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai, Balimelayani kedatangan 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 pada rentang 13 November-15 November 2022 atau menjelang  puncak KTT G20.

Data tersebut per Selasa (15/11) pukul 11.00 Wita. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai lokasi penempatan pesawat VIP delegasi KTT G20, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11).

Rinciannya, 5 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta 2 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

Sedangkan pada 14 November 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20.

Rinciannya; 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda ada dua pesawat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda, serta 6 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab ada dua pesawat, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

Kemudian, pada 15 November 2022, terdapat kedatangan 2 pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian 1 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta 1 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa keseluruhan pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali. Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]