indoslot88 75Jutaan kata 928260Orang-orang telah membaca serialisasi
《sgp slot online》
Sekjen PBB kutuk serangan terhadap warga Gaza yang menunggu bantuan******PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (29/2) mengutuk serangan yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina yang sedang menunggu bantuan di Gaza utara, ungkap pernyataan juru bicara (jubir) Guterres.
"Sekjen PBB mengutuk keras insiden hari ini di Gaza utara di mana lebih dari 100 orang dilaporkan tewas atau cedera ketika sedang mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa. Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara Gaza yang terkepung di mana PBB belum dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan," kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Para pejabat Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel pada Kamis itu menembaki kerumunan warga Palestina yang sedang menunggu bantuan di sebuah jalan pesisir di sebelah barat Gaza City. Akibatnya, 104 orang tewas dan lebih dari 760 lainnya luka-luka.
Seorang jubir militer Israel mengeklaim bahwa pasukannya melakukan penembakan tersebut "untuk membela diri" setelah warga Gaza menyerang dan menjarah truk-truk bantuan yang masuk ke Jalur Gaza pada dini hari.
Dujarric mengatakan tidak ada kehadiran PBB di lokasi tragedi itu. Dia menambahkan bahwa insiden tersebut perlu diselidiki dan akan ada waktunya untuk pertanggungjawaban.
Guterres menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan tanpa syarat bagi semua sandera.
Sekjen PBB menyerukan kembali langkah-langkah mendesak agar bantuan kemanusiaan yang sangat penting dapat masuk dan didistribusikan ke seluruh Gaza guna menjangkau semua orang yang membutuhkan, tutur Dujarric.
Guterres sangat terkejut dengan tingginya angka korban jiwa akibat konflik di Gaza, di mana korban jiwa kini telah mencapai lebih dari 30.000 orang dan korban luka-luka mencapai lebih dari 70.000 orang.
Tragisnya, masih banyak korban, yang jumlahnya masih belum diketahui, hingga saat ini masih terkubur di bawah reruntuhan, kata Dujarric.
Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).
"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.
Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.
”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.
"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.
Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.
Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".
Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024
Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:win1000x、slot mudah maxwin、pinjaman astra legal atau ilegal
Terkait:127 slot gacor、situs bo slot paling gacor、warungslot、batas pinjaman shopee pinjam、danaqq、mata303、evo 89 slot login、bumi4d login、situs slot pg bet 600、togel ular masuk rumah
bab terbaru:gacor(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《sgp slot online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pinjam uang di dana dompet digitalHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sgp slot online》bab terbaru。