situs terpercaya 822Jutaan kata 440684Orang-orang telah membaca serialisasi
《panenslot77》
Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.
Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).
"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).
Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.
"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.
Lihat Juga :Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN September |
PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.
VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.
Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.
Lihat Juga :Blak-blakan Ahok soal Isu Dapat Gaji Rp8,3 M dari Pertamina |
Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.
Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.
Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.
Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.
Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.
[Gambas:Video CNN]
Harta Bos Properti China Raib Rp434 T, Paling Rugi dari Semua Taipan******
Bos properti asal China Yang Huiyan menjadi yang terbanyak kehilangan harta di antara jajaran orang kaya dunia versi Bloomberg.
Harta pimpinan perusahaan real estate kenamaan Country Garden itu raib US,6 miliar atau setara Rp434 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS) sejak Juni 2021. Dengan kata lain, hartanya anjlok 84 persen dalam dua tahun terakhir.
"Country Garden yang pernah menjadi pengembang terbesar di China melewatkan pembayaran bunga pada dua obligasi berdenominasi dolar AS. Ini meresahkan investor karena sektor properti China kembali terpukul," tulis laporan CNN, dikutip Kamis (10/8).
Kini, kekayaan bersih Yang tersisa US,5 miliar atau Rp83 triliun. Bos properti China ini terperosok ke peringkat 475 dari 500 orang terkaya dunia.
Meski Country Garden bungkam, sumber anonim perusahaan menyebut ada tekanan likuiditas imbas penjualan yang memburuk. Mau tak mau, perusahaan pimpinan Yang kudu putar otak mencari dana demi melunasi krisis utang tersebut.
Setidaknya Country Garden masih bisa bernapas dalam sebulan ke depan. Namun, jika utang mereka tak dibayar dalam masa tenggang 30 hari, perusahaan bakal dicap mangkir.
Lihat Juga :![]() |
Kejatuhan sektor properti China menjadi perhatian dunia, tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyebut utang sederet perusahaan properti Negeri Tirai Bambu mengalahkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita tahu di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) banyak perusahaan properti besar yang ambruk, utangnya mengalahkan APBN kita. Utangnya sampai Rp4.400 triliun. Jangan ditepuk tanganin," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (MUNAS REI) XVII 2023 di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (9/8).
"Sekali lagi hati-hati mengenai ini. Semua harus dikendalikan. Berapa backlog kita, jangan hanya bangun bangun bangun, padahal backlog kita sudah gak ada misalnya. Semua manajemen dikendalikan, harus dikelola. Alhamdulillah di Indonesia enggak begitu," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:murniqq、ratuqq、situs main slot online
Terkait:96 togel、togel838、ratu3388 rtp、situs slot bonus new member 100、ayo judi 88、sv388 login、slot menang 123、sumber slot net、pos4d、solo to slot demo
bab terbaru:withdraw slot hari ini(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.
Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.
Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.
Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.
"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.
Lihat Juga :Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 |
Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.
Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.
"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.
Lihat Juga :Harta Bos Properti China Raib Rp434 T, Paling Rugi dari Semua Taipan |
Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.
Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.
"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.
Lihat Juga :BI Kerek Besaran Insentif Bank yang Rajin Beri Pinjaman Mulai Oktober |
Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.
Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.
Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.
"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).
Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.
Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.
Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:
1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.
[Gambas:Video CNN]
Arsitek jembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-KuninganLRT Jabodebek Arvilla Delitriana akhirnya merespons tudingan yang menyatakan proyek garapannya tersebut salah desain.
Arvilla menekankan bahwa proyek garapannya tersebut sudah dilakukan dengan baik dan membantah ada kesalahan dalam perancangan.
"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensipada Selasa (8/8).
Namun, Arvilla mengingatkan kecepatan dari jalur lurus ke belok pasti harus diturunkan. "Kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang dilewati, apakah trase jalan, trase jembatan, atau track. Trase sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya," terangnya.
"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.
Sebagai perencana jembatan, ia menilai lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, dari awal disampaikan bahwa kondisi terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.
"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga memastikan keamanan dari jembatan lengkung itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan beban, yang melibatkan pihak kompeten juga sudah dilakukan.
"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada software-nya, sehingga disepakati 20 km per jam," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penciptaan usaha rintisan (startup) yang berkualitas, inovatif, dan berwawasan teknologi mempercepat Indonesia mewujudkan diri menjadi negara maju.
"Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas Pemerintah agar dapat mendorong potensi ekonomi digital Indonesia menuju negara maju di tahun 2045," kata Teten dikutip Sabtu (12/8).
Menurut Teten, hal ini bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga. Untuk itu, Kemenkop UKM saat ini tengah aktif bekerja sama dengan semua pihak, K/L, para inkubator swasta dan kampus, dalam menciptakan usaha-usaha rintisan baru.
Pembukaan acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 (ISES 2023) dihadiri oleh Menkop UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Teten melanjutkan, salah satu pendorong lahirnya startup berkualitas adalah dengan menghubungkannya ke modal ventura. Ia menyebut, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sudah membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan startup.
"Kita juga buka pintu. Saya optimistis dengan kebijakan substitusi impor dan hilirisasi bisa menjadi peluang besar yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk start-up. Karena itu startup potensial kita koneksikan dengan investor asing," katanya.
Untuk itu kata Menteri Teten, inkubator kampus harus bisa melahirkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi. Apalagi saat ini Indonesia sudah diserbu produk luar yang harganya di bawah standar, sehingga sulit bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkompetisi.
"Padahal ekonomi nasional itu sebesar 53 persennya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau produksi belanja lokal kita terus diperkuat, maka ekonomi dalam negeri juga ikut kuat. Jadi harus diproteksi dan disiapkan produk UMKM yang berkualitas," ujarnya.
Diakui Teten, masalah utama pertumbuhan usaha startup adalah pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan menerapkancredit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.
"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track recorddigital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten.
Hadir secara virtual, Menteri Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya Kemenkop UKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan startup berkualitas.
Luhut menyampaikan, keberadaan startup harus didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan startup agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.
"Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah startup-nya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," kata Luhut.
Senada, Mendag Zulkifli Hasan yang hadir di acara tersebut juga mendukung lahirnya startup. Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.
"Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali," katanya.
Zulhas menyebut, ada empat pilar transformasi perdagangan digital yang terus disasar kementeriannya. Yakni, ritel modern, UMKM, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan.
Di mana UMKM harus terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemampuan berkembang. Selanjutnya marketplace, harus bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan seperti agregasi barang dengan marketplace dan ekspor.
Dukungan infrastruktur dalam melahirkan usaha/startup berkualitas juga perlu ditingkatkan agar Indonesia tak ketinggalan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, ekosistem digital itu harus ditopang oleh infrastruktur digital yang juga berkualitas.
Berdasarkan data, kecepatan internet Indonesia baru 21,7 mbps, termasuk 100 terbawah dunia. Di ASEAN memang menang, namun hanya dari Laos saja. sementara Thailand itu sudah 100 mbps.
Ekosistem digital khususnya internet kata Menkominfo, masih memiliki problem sendiri. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.
"Yang pasti bahwa infrastruktur kita memang harus dibenahi. Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bersama, Kominfo akan sangat mendukung dari mulai infrastruktur ke depan," ujarnya.
"Dalam kemajuan digital, hanya dua kata kuncinya, yaitu transformasi dan inovasi. Kita harus yakin tidak akan tertinggal dengan berbagai dinamika yang ada," katanya.
Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, tak hanya pembenahan dari sisi infrastruktur digital, dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkualitas juga dibutuhkan 9 juta talenta digital ekonomi, agar mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang kini menjadi terbesar ke-3 di dunia.
"Kita hanya ketinggalan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Total angka kita nggak kalah. Jika Indonesia fokus dalam menciptakan talenta digital setidaknya potensi 120 miliar dolar AS bisa kita cetak. Saat ini Indonesia memiliki 2 decacorn dan 13 unicorn," ujar Sandiaga.
"Kalau kita fokus dengan pengembangan tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi negara tujuan investasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," ucapnya.
(inh/inh)Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.
Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.
Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.
Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.
"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.
Lihat Juga :Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 |
Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.
Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.
"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.
Lihat Juga :Harta Bos Properti China Raib Rp434 T, Paling Rugi dari Semua Taipan |
Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.
Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.
"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.
Lihat Juga :BI Kerek Besaran Insentif Bank yang Rajin Beri Pinjaman Mulai Oktober |
Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.
Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.
Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.
"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).
Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.
Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.
Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:
1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengatakan uji coba Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan berlangsung pada awal September 2023. Pada masa tersebut masyarakat dapat mencoba kereta tanpa dikenakan biaya.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan sebagai moda transportasi kereta cepat pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara, pengoperasian KCJB memerlukan persiapan yang sangat matang.
"Seluruh aspek akan dipersiapkan dengan baik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan KA Cepat," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (8/8).
"Secara paralel KCIC juga melakukan sertifikasi baik sarana dan prasarana KA Cepat bersama Kementerian Perhubungan. KCIC sepenuhnya mengikuti tahapan tersebut dengan menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses sertifikasi," jelasnya.
Menurut Eva, seluruh kesiapan baik operasional maupun fasilitas terus dipersiapkan, salah satunya terkait stasiun. Diharapkan saat stasiun mulai melayani penumpang akses yang tersedia telah siap digunakan.
Pada masa uji coba gratis tersebut, KCIC juga akan melibatkan berbagai stakeholder khususnya masyarakat di sekitar Kereta Cepat.
Selain itu, masyarakat lainnya yang ingin mengikuti uji coba gratis diberi berkesempatan dengan melakukan pendaftaran secara mandiri.
"Adapun mekanisme dan ketentuan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ujicoba gratis akan segera diumumkan secara resmi melalui saluran informasi PT KCIC," terang Eva.
(ldy/sfr)PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjelaskan soal kabar 12 orang pekerja subkontraktor proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) belum dibayar.
GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki memiliki perikatan apapun dengan sub kontraktor.
Ia menjelaskan pihaknya hanya berkontrak dengan kontraktor yang tergabung dalam konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium). Selanjutnya, kontraktor dapat menunjuk subkontraktor berdasarkan spesialisasinya, sehingga terdapat perikatan pekerjaan antara kontraktor dengan sub kontraktor.
"Selama ini KCIC telah melakukan berbagai langkah percepatan pembayaran. Hal ini tercermin dari selisih progres konstruksi dan progres investasi yang tidak terpaut jauh," ucap Eva melalui keterangan resmi, Selasa (8/8).
Progres konstruksi, lanjut Eva, menggambarkan nilai pembayaran oleh KCIC kepada kontraktor. Sementara, progres investasi adalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor.
Menurutnya, progres konstruksi proyek KCJB terhitung hingga akhir Juli 2023 mencapai 95,71 persen, sedangkan progres investasi sudah mencapai 99,9 persen.
Lihat Juga :Kemenhub soal Izin Operasional Kereta Cepat: Tunggu Hasil Uji Coba |
Terkait dengan pekerjaan relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang dilaksanakan oleh subkontraktor PT Pusaka Jaya Perkasa, berdasarkan keterangan kontraktor HSRCC, PT Pusaka Jaya Perkasa telah menerima pembayaran 100 persen atau senilai Rp17,9 miliar untuk lima pekerjaan.
Sementara, satu pekerjaan lainnya telah dibayarkan 64 persen atau senilai Rp2,05 miliar dan sisa pembayarannya menunggu kelengkapan dokumen dari kontraktor.
Eva menambahkan KCIC terus menjalin komunikasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan KCJB secara tepat waktu dan tepat biaya.
"Proses pembayaran kepada kontraktor selalu memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yaitu melalui verifikasi hasil fisik pekerjaan di lapangan dan dokumen yang lengkap," terang Eva.
Isu subkontraktor kereta cepat belum dibayar terkuak dari Surat Ikatan Sub Kontraktor dan Sub Konsultan KCJB yang ditandatangani pada 26 Juni 2023 yang salinannya beredar di media sosial. Permasalahan ini membuat beberapa perusahaan itu menghadapi kesulitan, seperti rumah disita hingga tak mampu membayar pendidikan anak.
[Gambas:Video CNN]
《panenslot77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mitra 88 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《panenslot77》bab terbaru。