pinjol aman ojk cepat cair

jp slot138 vip 746Jutaan kata 461588Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol aman ojk cepat cair》

Istana benarkan Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

“Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka,” kata Ari melalui pesan singkat ketika dikonfirmasi ANTARA, Minggu malam.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan itu bermula dari permohonan Surya Paloh untuk menghadap Jokowi.

Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, ujar dia, Presiden Jokowi mengalokasikan waktunya pada Minggu malam untuk menemui Paloh di Istana Merdeka, Jakarta.

“Pertemuan sudah selesai, (tadi berlangsung) sekitar satu jam,” kata Ari.

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.

Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2).

Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2).

NasDem, partai yang dipimpin Paloh, merupakan salah satu anggota koalisi pengusung pasangan Capres Cawapres Anies-Muhaimin.

Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers******

Saya tegaskan bahwa 'Publisher Rights' lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hak-hak penerbit atau Publisher Rights ditandatangani bukan untuk mengurangi kebebasan pers.

"Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," kata Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan telah menandatangani Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang dikenal sebagai Perpres "Publisher Rights", pada Senin (19/2).

Jokowi mengatakan dengan penerbitan perpres itu, pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, melainkan ingin mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platformdigital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas.

Presiden juga mengingatkan bahwa implementasi perpres itu masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi perpres tersebut, baik perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Jokowi berharap arus modal dan investasi meningkat pascapemilu

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：visa288 gacor、limit kredivo pertama kali、mega177

Terkait：situs slot gacor resmi terpercaya、taxi4d slot、tafsir mimpi 29、win game slot、bunga kredit kredivo、akulaku batam、oyo999、grandmpo、situs judi bola resmi dan terpercaya、cara cepat dapat uang 100 juta

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot online（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

akun baru langsung maxwin

situs slot luar negeri paling gacor

rknslot

situs judi slot online terbaik

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Catatan Jiwa Setan

slot skywind indonesia

Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR******

Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu rencana pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Jokowi meminta masyarakat menunggu hingga perombakan(reshuffle) kabinet dilaksanakan pada Rabu (21/2).

"Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa.

Agenda pelantikan Menko Polhukam serta Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Jokowi telah dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.

Ari menyebut pelantikan akan dilaksanakan pada Rabu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok

Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," kata Ari melalui pesan singkat.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil, AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

sport388

KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

robothoki

Dubes Malaysia harapkan Pemilu 2024 perkokoh kestabilan Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin berharap supaya Pemilu 2024 berjalan lancar hingga tahap terakhirnya rampung sehingga menghasilkan pemerintahan baru Indonesia yang stabil.

“Kami harap semuanya berjalan lancar demi kestabilan dan keamanan Indonesia, yang juga sudah tentunya menyumbang juga kepada kestabilan dan keamanan di rantau ini,” ucapnya di Jakarta, Senin (19/2) malam.

Ditemui usai jamuan makan malam Ikatan Setiakawan Wartawan Indonesia-Malaysia (ISWAMI) di Ancol, Jakarta Utara, Hasrin mengaku mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia dan tahu bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung hingga saat ini.

Ia juga menyebut bahwa pemilu yang baru saja dilaksanakan di Indonesia jauh lebih kompleks dari pemilihan umum di Malaysia, yang dikenal dengan istilah pilihan raya.

“Saya kira (pemilu) itu adalah satu tantangan yang besar buat Indonesia karena, ya memang, pilihan rayanya sangat besar dibandingkan dengan Malaysia yang lebih kecil,” ucap Dubes.
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu

Selain itu, Hasrin menegaskan komitmen pemerintah Malaysia untuk terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk dengan pemimpin baru yang terpilih lewat pemilu, melalui tindakan-tindakan yang menguntungkan dan selaras dengan kepentingan kedua negara.

“Hubungan Malaysia dan Indonesia bukan saja untuk manfaat kedua negara, tapi juga untuk ASEAN dan juga kerja sama kita di peringkat antarabangsa; dalam OIC (Organisasi Kerjasama Islam), NAM (Gerakan Non-Blok) dan sebagainya, dan juga di PBB,” katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Seusai pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada 14 Februari, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Sementara itu, sekitar 222.945 pemilih Indonesia di Malaysia telah melaksanakan hak pilihnya di 223 TPS yang dibuka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur pada 11 Februari 2024 di kompleks World Trade Center Kuala Lumpur.

PPLN Kuala Lumpur juga menyediakan seratusan kotak suara keliling (KSK) bagi pemilih lainnya yang tidak mencoblos di TPS Kuala Lumpur.

Baca juga: MPR: Jadikan pemilu upaya tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
Baca juga: Ketua Umum Sinode GKST ajak masyarakat jaga persatuan pascapemilu

Dewa Bunga dan Selir Iblis

situs slot 123

Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"******

Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza.

“Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia.

Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya.

"Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

“Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor.

Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza.

“Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya.

Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Baca juga: AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina

Tim bayi lucu dari kiamat

aneka4d

Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera******

Ternate (ANTARA) - Perusahaan tambang PT Weda Bay Nickel (WBN) yang beroperasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara, menyatakan helikopter yang disewanya diduga mengalami masalah dan hilang kontak di sekitar hutan Halmahera pada Selasa (20/2) sekitar pukul 13.16 WIT.

Communications Weda Bay Project, Bilal Sau dihubungi, Selasa, mengatakan Helikopter Bell 429 PK-WSW milik Helicity yang merupakan kontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) hilang kontak dengan Air Traffic Control (ATC) Bandara Cekel, Weda Tengah, pada pukul 13.16 WIT, Selasa, 20 Februari 2024 di antara Pinto dan Pit Kaurahe

"Saat kejadian, helikopter yang digunakan untuk logistik eksplorasi ini membawa 3 orang, yakni 2 pilot dan satu penumpang," kata Bilal Sau, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya.

Baca juga: Basarnas kerahkan helikopter cari enam penumpang KM Rukun Jaya

Baca juga: Kapolri: Heli hilang kontak dalam kondisi cuaca buruk

Sementara itu, informasi yang diperoleh, helikopter milik PT IWIP jenis bel 429 PK – SWS membawa satu orang penumpang dan dua orang kru.

Sedangkan, Kapolres Halteng, AKBP Faidil Zikri saat dikonfirmasi mengatakan dirinya telah menuju ke PT IWIP dan belum bisa menjawab untuk data lengkap. Dirinya meminta untuk hubungi Basarnas Ternate.

Oleh karena itu, saat ini ini pihaknya bersama manajemen PT WBN telah berkomunikasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) di Ternate, juga membentuk tim untuk melakukan pencarian.

Sementara itu, Kepala Basarnas Ternate, Fathur Rahman mengatakan saat ini tim SAR gabungan telah diterjunkan untuk menuju lokasi dan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan serta pihak terkait guna memastikan lokasi hilang kontak helikopter tersebut untuk mempermudah tim SAR gabungan yang telah diterjunkan ke lokasi kejadian.*

Baca juga: Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Baca juga: Polri berupaya cari helikopter hilang kontak di Belitung Timur

Barisan Bintang Penyihir

erek pencuri

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

《pinjol aman ojk cepat cair》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，link qq998Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol aman ojk cepat cair》bab terbaru。