noken188 42Jutaan kata 644519Orang-orang telah membaca serialisasi
《satuqq》
Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).
Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.
Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.
"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.
Lihat Juga :ANALISISUntung Rugi RI 'Cerai' dengan Dolar AS dan 'Kawin' dengan Yuan |
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.
Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.
"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.
Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.
Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.
Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.
"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/sfr)DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******
DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.
Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.
Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).
Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.
Lihat Juga :Biden-DPR Masih Buntu, AS Terancam Gagal Bayar Utang |
"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.
Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.
Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.
"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.
Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.
"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.
Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.
"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.
Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).
Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.
Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.
"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.
Lihat Juga :Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang |
Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.
Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.
"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).
Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.
Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.
"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot paling mudah jp、situs slot paling mudah menang、kami slot
Terkait:maxwin slot hari ini、x500 maxwin、bayar kredivo di tokopedia、sangat gacor、king hoki slot、situs slot link alternatif、bo rtp tinggi pasti jp、agen slot gacor malam ini、info bo gacor、suhu play slot
bab terbaru:iboplay(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.
Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.
"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).
Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.
Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.
Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.
Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.
Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.
[Gambas:Video CNN]
KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.
Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.
Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.
(mrh/dzu)Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) Indonesia stagnan alias mandek di tengah lonjakan konsumsi dalam negeri.
Ketua GAPKI Eddy Martono merinci produksi sawit RI selama empat tahun terakhir mandek di kisaran 51 juta.
"Produksi empat tahun terakhir kecenderungan stagnan. Konsumsi justru terjadi kenaikan," kata Eddy di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).
Di lain sisi, konsumsi minyak sawit Indonesia naik tajam dari 16,7 juta ton pada 2019 ke 17,3 juta ton di 2020. Kemudian, konsumsi sawit naik lagi ke 18,4 juta ton di 2021 sampai menyentuh 20,9 juta ton pada 2022.
"Saya meyakini 2023 akan terjadi kenaikan konsumsi karena ada mandatori B35 sampai naik 3 juta...Produksi CPO kita turun, konsumsi dalam negeri sedikit naik, ekspor sedikit turun, stok turun, nilai ekspor agak sedikit naik," tutur Eddy.
Eddy menegaskan kunci utama peningkatan produksi CPO RI adalah program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, meski PSR sudah bagus, ia memperkirakan kenaikan produksi sawit RI masih butuh waktu setidaknya sampai 3 tahun ke depan.
Selain meminta solusi ke pemerintah, Eddy menegaskan jangan sampai ekspor menjadi korban. Ia tak berharap devisa ekspor harus dikurangi karena kebutuhan dalam negeri yang meningkat.
[Gambas:Video CNN]
LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.
Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.
CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan
Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.
"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.
Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.
[Gambas:Video CNN]
JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.
Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).
PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.
Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.
Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.
Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.
Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.
(sfr/sfr)Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari biang kerok perusahaan pelat merah bermasalah.
Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya siap melakukan audit terhadap BUMN jika diminta Erick Thohir. Namun, ia enggan blak-blakan soal berapa perusahaan pelat merah bermasalah yang menjadi incaran.
"Ya Insyaallah akan ke sana (audit BUMN bermasalah), kalau dimintakan. Sepengetahuan saya belum. Secara resmi, formil belum. Kalau dimintakan saya kira BPKP akan turun," tegasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Menteri BUMN Erick Thohir memang getol menyuarakan bersih-bersih di kementeriannya. Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.
Ia pernah mengumumkan hasil laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, di mana sebesar 65 persen bermasalah. Erick menegaskan hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
Menurutnya, salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset. Erick mengungkapkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya Asabri dan Jiwasraya.
"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujar Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem, Rabu (11/1).
"Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengangkat Erwin Moeslimin sebagaikomisaris independen menggantikan Cahyo A. Muzhar.
Pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Melansir CNBC Indonesia, Rabu (12/4), para pemegang saham juga mengangkat Bambang Krisminarno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menggantikan Agung Dharmawan.
Berdasarkan hasil RUPST berikut jajaran Komisaris dan Direksi Adhi karya yang baru :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Mayjend TNI (Purn) Dody Usodo Hargo
Komisaris : Yustinus Prastowo
Komisaris : Widiarto
Komisaris Independen : Abdul Muni
Komisaris Independen : Hironimus Hilapok
Komisaris Independen : Erwin Moeslimin
Dewan Direksi :
Direktur Utama : Entus Asnawi Mukhson
Direktur Operasi I : A. Suko Widigdo
Direktur Operasi II : Pundjung Setya Brata
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Bambang Krisminarno
Direktur Human Capital dan Sistem : Ki Syahgolang Permata
Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis : Vera Kirana
[Gambas:Video CNN]
《satuqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pokergalaxyHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《satuqq》bab terbaru。