cara kredit di tokopedia tanpa kartu kredit

Cerita Sihir

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.

Mitos super datang

Motor Dilarang Masuk Kawasan Inti Pemerintahan di IKN Nusantara******

Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan sepeda motor dengan bahan bakar minyak (BBM) akan dilarang masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di ibu kota baru itu.

Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan mandat agar transportasi di KIPP IKN 80 persen adalah transportasi publik, sementara 20 persen sisanya kendaraan pribadi.

Ia juga mengungkap bahwa Jokowi ingin agar IKN nantinya jadi 10 minutes city,di mana hanya butuh 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. IKN juga dibangun dengan memprioritaskan jalur pejalan kaki dan transportasi publik, tanpa adanya kendaraan bakar roda dua alias motor.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," sambung dia.

Sesuai cita-cita pemerintah, seluruh kendaraan di IKN Nusantara pada 2045 adalah kendaraan listrik, sementara KIPP IKN akan menjadi wilayah transisi menuju ke sana.

Dalam perjalanan itu, pemerintah juga tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micromobility. Dengan begitu, sepeda motor berbahan bakar BBM tidak boleh masuk KIPP IKN.

Micromobilitysendiri adalah alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor yang berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. Nantinya, pemerintah akan dibuat jalur khusus untuk micromobility ini yang tidak boleh di jalan raya.

"Jadi kalau mau Go Food apa itu, silakan antarnya pakaimicromobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya. Itu yang kita rencanakan. Tapi itu semua tergantung politik kita di tahun depan bagaimana," jelas Resdiansyah lebih lanjut.

Dia menambahkan pejabat publik di IKN nantikan akan didorong untuk menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, terdapat aturan khusus untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

IHSG Diprediksi Loyo di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Kamis (7/12) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG saat ini berhasil menggeser rentang konsolidasi wajar. Namun, indeks mendapat sentimen negatif imbas terjadinyacapital outflow.

"Sehingga masih cukup besarnya peluang tekanan tetap perlu diwaspadai oleh para investor," katanya.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, BBNI, ICBP, ASRI, dan TLKM.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG cenderung akan menguat.

"IHSG akan melanjutkan fase uptrendmenuju level 7.225 apabila penutupan hariannya di atas 7.174," kata Ivan.

IHSG bertengger di posisi 7.134 pada Kamis (7/12) sore. Indeks saham menguat 47 poin atau 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 177 saham menguat, 377 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Timnas AMIN Balas Bahlil soal Keraguan Investor IKN: Omong Kosong******

Tim Nasional PemenanganAnies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menyebut ucapan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal keraguan investor IKN adalah omong kosong.

Mulanya, Bahlil menyebut investor sekarang ragu menanamkan modalnya di ibu kota anyar Indonesia imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.  

Namun, menurut Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong, investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun.

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent(LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memang tidak menyebut secara gamblang siapa capres yang dimaksud. Kendati, dari ketiga peserta Pilpres 2024, hanya Anies-Muhaimin yang memberikan impresi negatif untuk megaproyek di Kalimantan Timur itu.

Salah satu pengusung AMIN, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan tegas mengatakan akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Bahkan, ini menjadi janji kampanye partai itu jika AMIN menang.

Bahlil merespons perlawanan terhadap IKN itu dengan membentuk media center Indonesia Maju. Ia mengatakan tujuan pembentukan 'tim' itu untuk meluruskan dan memberikan klarifikasi kepada publik, terutama isu terkait ekonomi dan investasi.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," ucap Bahlil di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Oh iya (soal IKN), iya dong. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

Mendag Zulhas Sebut Harga Bapok Jelang Nataru di Lampung Stabil******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali melakukan peninjauan sejumlah harga bahan pokok (bapok) di beberapa daerah. Kali ini Zulhas blusukan ke Pasar Kangkung yang terletak di Bandar Lampung.

Hal ini dilakukan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini untuk memastikan ketersediaan bapok menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyempatkan diri untuk berbincang dengan sejumlah pedagang seperti sayur, daging, dan bahan pokok lainnya. Hasilnya, sejumlah harga bapok di Lampung masih stabil.

"(Harga) Daging Rp120 ribu dan cabe Rp 85 ribu di Jakarta (cabe) Rp 100 ribu lebih," tutur Zulhas.

Demikian juga dengan harga beras, kata Zulhas, masih cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikian meskipun tergolong masih tinggi.

"Harga beras cenderung stabil walau masih tinggi tapi nggak naik. Ibu-ibu ada pilihan kalau beras harga premium ada beras dari Bulog Rp11 ribu sama dengan minyak goreng ada Rp15 ribu dan Rp 20 ribu kalau Minyak Kita Rp 14 ribu kadang naik sedikit jadi Rp 14,5 ribu," ujar dia.

"Harga alhamdulillah di Lampung aman," kata Zulhas menutup.

Adapun kunjungan Zulhas di Pasar Kangkung ini didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim serta jajaran Kemendag dan Pemprov Lampung.