www gacor slot net

Ketakterbatasan Wisatawan

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Moeldoko Ungkap Alasan RI Impor Bawang Putih dan Garam******

Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)Moeldoko membeberkan penyebab Indonesiaimporbawang putih dangaram.

Terkait bawang putih, ia menyebut impor dilakukan karena komoditas pangan itu bisa tumbuh baik di daerah dengan ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jika dipaksa ditanam di daerah tidak seperti itu, maka hasilnya kurang bagus.

"Jadi kalau dipaksa (ditanam di daerah bukan 1.200 mdpl) pasti masyarakat enggak mau (karena) hasilnya pasti jelek. Sehingga pada wilayah-wilayah itulah (ketinggian 1.200 mdpl) yang bisa ditanam," kata Moeldoko, yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (12/7).

Terkait garam, ia beralasan impor dilakukan karena tidak semua pantai di Indonesia bisa memproduksi garam secara efisien.

"Garam hanya bisa di daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kemarau yang panjang. Sebenarnya yang paling bagus di NTT karena tingkat keringnya panjang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah terus mengimpor bawang putih adalah karena ketidakcukupan pasokan dalam negeri.

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton.

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada beberapa alasan RI mengimpor garam. Pertama, jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri.

Kedua, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri.Ketiga, terkait kepastian pasokan garam. Industri melakukan produksi sepanjang tahun, maka kontinuitas pasokan bahan baku sangat diperlukan.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

IHSG Turun ke 6.716 usai 298 Saham Loyo******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.716 pada Jumat (7/7). Indeks saham melemah 40,87 poin atau minus 0,6 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,39 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 298 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,17 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,86 persen, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan minus 1,16 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak rontok. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,52 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,13 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,08 persen.

Mengikuti jejak Asia dan Eropa, bursa Amerika juga kompak melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,79 persen, indeks NYSE Composite minus 1,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,82 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Roatex Indonesia, Penyedia Sistem Bayar Tol Tanpa Setop PHK Karyawan******

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) diklaim melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hampir separuh karyawannya pada Selasa (11/7).

Kuasa Hukum Forum Karyawan Roatex Adi Sugiharto menyebut PHK ini dilakukan oleh direksi baru yang dipimpin tenaga kerja asing (TKA) bernama Attila Keszeg. Padahal, Adi menyebut bos anyar Roatex itu baru punya kartu izin tinggal terbatas (KITAS) di Indonesia per 14 Juni 2023.

Ia menegaskan direksi baru Roatex Indonesia tidak kompeten karena PHK yang dilakukan tak berdasarkan tolok ukur pasti. Bahkan, Adi mengklaim karyawan dipaksa menandatangani kesepakatan PHK dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi organisasi.

Adi mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kasus ini. Ia menyebut karyawan yang dipecat mayoritas ikut merintis proyek multi lane free flow (MLFF) alias tol tanpa sentuh. Bahkan, mereka menempati posisi penting di Departemen IT dan AI, Sentral Sistem, Penegakan Hukum MLFF, serta Legal.

Menurutnya, PHK ini bertentangan dengan sikap direksi baru Roatex yang sesumbar dan menjanjikan sistem tol tanpa sentuh bakal segera diimplementasikan di Indonesia.

"Ini kan aneh. Mau proyek ini (MLFF) cepat jalan, tapi karyawan yang paham proyeknya malah dipecat. Mereka juga bilang untuk efisiensi, tapi setelah pemecatan mau rekrut lebih banyak karyawan. Enggak nyambung," tegas Adi.

"Harusnya kan ada penilaian kerja, lalu kalau karyawan enggakperformada surat peringatan (SP) pertama, kedua, dan seterusnya. Gak bisa langsung pecat," sambungnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Direktur Utama Roatex Indonesia Attila Keszeg mengakui perusahaan telah melakukan langkah restrukturisasi.

Attila memaparkan restrukturisasi dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia

profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Attila.

Ia juga memastikan langkah tersebut dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT.

Attila lebih lanjut menjelaskan perusahaan sendiri mengundang talenta-talenta lokal dengan dengan berbagai keahlian untuk bergabung dan mengisi sejumlah posisi strategis

"Kami, Roatex Indonesia mengundang Anda, calon karyawan terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari sejarah jalan tol dan transportasi Indonesia," terang Attila.

"Untuk itu kami juga menggunakan perusahaan rekrutmen profesional (head hunter) untuk memastikan kami mendapatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tepat untuk mendukung fase operasional yang sangat penting ini," ujar Attila.

"Secara keseluruhan restrukturisasi akan dilakukan selama 6 bulan secara gradual termasuk proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan yang akan meningkat seiring dengan berjalannya fase operasional ini," kata Attila menambahkan.

Sementara kuasa hukum Roatex Indonesia Mochamad Sutami Attamimi menjelaskan salah satu langkah yang diambil manajemen dalam restrukturisasi ini adalah memberhentikan sejumlah karyawan.

"Dasar dari keputusan manajemen baru mengakhiri hubungan kerja adalah berdasarkan evaluasi terhadap perilaku, dedikasi, dan loyalitas karyawan selama ini. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut," ujar Sutami.

Sutami menambahkan, "Sekalipun terjadi pengurangan, di saat yang bersamaan juga akan lakukan perekrutan untuk mengisi sejumlah posisi di tubuh PT RITS," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan ini, Roatex Indonesia tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Perusahaan, sambungnya, juga akan memberikan pesangon atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Bahkan, klaim Sutami, perusahaan menawarkan lebih dari yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan.

"Bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, PT RITS juga membantu mencari solusi agar mereka dapat bekerja di tempat lain dengan menawarkan jasa agensi pencarian bakat (headhunter) sehingga mereka mendapatkan panduan tentang peluang kerja berdasarkan kualifikasi mereka," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]