sumber88

Menara Kekacauan

Studi ILO Sebut Kecerdasan Buatan Tak Hancurkan Pekerjaan Manusia******

Organisasi BuruhInternasional (ILO) meyakinkan kecerdasan buatan(AI) tidak akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan atau profesi manusia.

Keyakinan itu mereka dapat dari hasil penelitian ILO yang dipublikasikan awal pekan kemarin. 

Menurut penelitian mereka, sebagian besar dampak hanya dirasakan pekerja pada otomatisasi yang dilakukan industri. Keberadaan AI pun katanya, hanya bersifat melengkapi manusia, bukan menggantikannya.

Meskipun demikian, ILO memperingatkan bahwa pekerjaan klerikal atau yang berkaitan dengan tata tulis dan administrasi kemungkinan akan menjadi yang paling terpukul akibat AI.

Pasalnya kata studi mereka, sekitar seperempat tugas pekerjaan itu sangat rentan terhadap potensi otomatisasi.

Kalau ancaman ini nyata, pekerjaan perempuan akan mengalami pukulan paling keras. Maklum, mayoritas pekerja di sektor ini, terutama di negara kaya adalah perempuan.

Pekerjaan lain yang mungkin paling terpengaruh oleh AI  adalah yang berkaitan dengan produksi teks, gambar, suara, animasi, model 3D, dan data lainnya.

Namun, laporan badan PBB tersebut memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pekerja yang terkena dampak masih bisa bersifat brutal.

"Oleh karena itu, bagi para pembuat kebijakan, penelitian kami tidak boleh dibaca sebagai suara yang menenangkan, melainkan sebagai seruan untuk memanfaatkan kebijakan guna mengatasi perubahan teknologi yang sedang terjadi," katanya.

Ledakan minat pada AI generatif dan aplikasi chatbotnya telah memicu kekhawatiran  banyak kalangan akan hilangnya pekerjaan.

Kekhawatiran serupa pernah  muncul saat mesin diperkenalkan pada awal 1900-an dan komputer ada pada 1950-an.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras akan turun pada September mendatang seiring dengan dimulainya penyaluran bansos pangan. 

Meski demikian, dampak dari penyaluran bansos pangan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap harga beras tidak terlalu signifikan.

"Kalau misalnya (bansos) September, ya September seminggu itu sudah mulai kelihatan harga pasti akan turun, tapi enggak signifikan," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Sayangnya, saat ini penggilingan sulit mendapatkan gabah kering panen (GKP). Bahkan banyak penggilingan padi yang sudah tutup sehingga jumlahnya berkurang dari 180 ribu menjadi 169 ribu. Akibatnya, harga GKP pun melonjak. 

"Begitu harga GKP tinggi, maka harga beras naik," kata Arief.

Arief mengatakan harga GKP saat ini dibanderol Rp6.700 per kg. Sehingga, harga beras khususnya medium yang saat ini mencapai Rp12 ribu sulit untuk turun ke HET Rp10.900 per kg. 

"Yang agak sulit dilakukan hari ini harga beras medium karena GKP sudah Rp6.700. Jadi untuk harga beras medium Rp10.900 agak susah. Beras medium sekarang angkanya di Rp12 ribuan. Solusinya? Tingkatkan produksi," kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah mengatur harga beras berdasarkan zonasi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kg sedangkan beras premium Rp13.900 per kg.

Sementara untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg. 

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Rekor, Investasi Asing ke Asean Tembus Rp3.414 T Tahun Lalu******

Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN mencapai US4 miliar atau sekitar Rp3.414 triliun (asumsi kurs Rp14.243 per dolar AS) pada 2022.

"Arus masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar US4 miliar pada tahun lalu," ucapnya dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Armida, investasi di ASEAN meningkat karena wilayah ini menjadi kawasan yang menarik bagi investor. Apalagi, selama pandemi ASEAN telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Negara-negara anggota ASEAN masih memerlukan FDI yang lebih banyak dan berkualitas agar mereka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau prioritas SDGs (Sustainable Development Goals)," kata dia.

Lebih lanjut, Armida mengatakan untuk meningkatkan investasi yang terkait dengan SDGs negara ASEAN perlu membangun badan promosi.

Lembaga ini nantinya bertugas untuk menargetkan dan mempromosikan peluang-peluang investasi kepada investor yang tepat.

"Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi untuk rantai pasokan global dan regional," ucap Armida.

Bersama-sama, kara dia, negara-negara ASEAN dapat menjadikan sub kawasan sebagai pusat rantai pasok demi menarik investasi.

Teknik Menelan Surga Kuno

Mentan Bantah Food Estate Gagal dan Kejahatan Lingkungan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomembantah kritik PDI Perjuangan (PDIP) soalfood estatePresiden Joko Widodo (Jokowi) yang gagal dan menjadi kejahatan lingkungan.

"Enggak, (food estate) kita normal, seperti apa yang ada," bantah Syahrul usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Syahrul menegaskan program lumbung pangan ala Jokowi itu sama sekali tidak bermasalah. Ia menyebut kritik-kritik di luar sana keliru.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Food estatememang salah satu ide besar Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Bahkan, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian/lembaga (K/L) terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Proyek lumbung pangan ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024******

Sejumlah partai politik yakni Gerindra, PAN, PDIP dan Demokrat mendesak pemerintah menaikkan setoran BUMN ke negara  pada tahun depan.

Hal itu mereka sampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

Selain itu, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

"Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN," tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menuturkan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pertama, dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Lalu, penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

Kedua, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional

"Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND," jelasnya.

Keempat, Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

[Gambas:Video CNN]