situs judi slot gacor

Memasuki jalan iblis

bola88link

Kepala dan Perangkat Desa Tak Akan Diberi THR dan Gaji ke******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Siapa saya

erek erek besi

Harga beras masih mahal, Ombudsman duga ada penyalahgunaan beras SPHP******

Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.

“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.

Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.

“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.

Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.

Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat.

“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.

Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam.

Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.

Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.

Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outletPerum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.

Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
Baca juga: Ombudsman dalami kesamaan kualitas beras SPHP dan beras komersil Bulog
Baca juga: Bulog berpartisipasi jual beras SPHP di Pasar Ramadhan Situbondo

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Tuan dan kegilaan jahat

dinasti168

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Lihat Juga : Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Mata Dharma Tertinggi

liga slot 2

Dishub Maluku: Peningkatan jumlah penumpang kapal mencapai 295 persen******

Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau.

Ambon (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku mencatat peningkatan jumlah penumpang transportasi kapal laut di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon mencapai 295 persen.

“Pada 2022 penumpang kapal laut yang masuk dan keluar melalui Pelabuhan Yos Sudarso terhitung total 7.354 orang, sedangkan pada 2023 tercatat sebanyak 29.051 orang,” kata Kepala Dishub Provinsi Maluku Muhammad Malawat, di Ambon, Jumat.

Malawat mengatakan bahwa jumlah pergerakan penumpang terbanyak terjadi pada 17 April 2023 dengan total jumlah sebanyak 3.784 penumpang keluar dan masuk di Pelabuhan Yos Sudarso.

Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya jumlah penumpang yang keluar dan masuk di Pelabuhan Yos Sudarso sendiri, dikarenakan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik.

“Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau,” kata Malawat.

Ia melanjutkan bahwa data tersebut relevan dengan pendataan yang dilakukan di Bandar Udara Pattimura Kota Ambon yang mana terjadi penurunan jumlah penumpang yang hingga 20,33 persen.

“Pada 2022 penumpang keluar dari Bandara Pattimura mencapai 15.720 orang penumpang masuk mencapai 17.153 totalnya 32.873 orang. Sementara jumlah total penumpang pada 2023 hanya sebanyak 26.191 orang, jadi data ini tidak bisa dibohongi karena semuanya berkaitan,” kata Malawat menjelaskan.

Dia menambahkan bahwa jumlah pergerakan penumpang terbanyak di Bandara Pattimura terjadi pada 15 April 2023. Jumlah penumpang keluar dari Bandara Pattimura sebanyak 1.284 orang, sementara jumlah penumpang masuk sebanyak 1.105 orang dengan total 2.389 orang.

Melihat peralihan penumpang tersebut saat ini, pihaknya tengah gencar melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengamankan dan memperlancar jalannya arus mudik dan arus balik di Maluku, agar jika terjadi peningkatan pada salah satu moda transportasi tertentu dapat diantisipasi dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi untuk melakukan pengamanan pada delapan pintu yang menjadi titik pergerakan keluar masuk antarkota dan antarpulau di Maluku,” ujarnya pula.
Baca juga: Pelabuhan Tulehu Maluku alami lonjakan penumpang pada H-1 lebaran
Baca juga: Penumpang Lebaran di Pelabuhan Ambon capai 51.121 orang

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi di semua alam

total gacor

Belanja Persiapan 17 Agustusan di Transmart Aja, Banyak Diskonnya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Buat kamu yang lagi cari berbagai barang persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia alias 17 Agustusan, belanjanya di Transmart aja!

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja hari ini, Selasa (15/8).

Lihat Juga : Gak Cuma Bayar Nanti, Pakai Allo Paylater di Transmart Diskon 20%

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Pas banget untuk kamu yang lagi cari berbagai produk untuk persiapan 17 Agustusan, mulai dari barang-barang untuk konsumsi panitia sampai hadiah untuk perlombaan.

Yang pasti, harganya jauh lebih murah dari harga normal. Pas banget kan untuk persiapan 17 Agustusan?

Makanya yuk segera ke gerai Transmart terdekat. Soalnya, pesta diskonnya cuma berlangsung hari ini aja.

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Yuk segera ke Transmart dan buru diskonnya di Full Day Sale: Merdeka Belanja!

(uli/juh)

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

slot yang baru

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

Jakarta, CNN Indonesia--

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)