trik main slot modal kecil

Penyihir terhebat di dunia sihir

Ekspor IUAE CEPA Pertama Indonesia ke UEA Berupa Emas Senilai Rp107 M******

Ekspor barang pertama dari Indonesia ke Uni Emirat Arab menggunakan perjanjian IUAE CEPA telah berhasil mendarat pada Jumat (8/9). Ekspor perdana ini berupa emas senilai US,98 juta atau sekitar Rp107,3 miliar (kurs Rp15.381) yang dibeli tiga konsumen.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Indonesia di Abu Dhabi, ekspor emas ini dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera kepada Bafleh Jewellery, Thangam Jewel dan Zumuruda Jewellers.

Lihat Juga : Jokowi Bahas Investasi dan Ibu Kota Baru dengan Pangeran MBZ 2 Jam

IUAE CEPA merupakan perjanjian ekonomi bilateral pertama antara Indonesia dengan negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC). Negosiasi ini diselesaikan secara cepat dalam waktu sekitar sembilan bulan.

Lihat Juga : Jokowi Bawa 'Oleh-oleh' Rp599 T dari Skotlandia dan UEA

Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan total nilai perdagangan kedua negara hingga lebih dari US miliar dalam waktu tiga tahun.

Perjanjian IUAE-CEPA mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan masalah kelembagaan.

Gambar Dewa Takdir

Jokowi Bertemu Erdogan hingga Presiden Korsel di India, Bahas Apa?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan MIKTA Leaders di sela-sela KTT G20 India pada Sabtu (9/9) waktu.

MIKTA adalah forum konsultatif antar lima negara yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Lihat Juga : Bos IMF Bandingkan Ekonomi Indonesia Saat Ini dengan Era 1998

Menurutnya, semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global tersebut, termasuk negara-negara anggota MIKTA.

Mantan wali kota Solo itu juga meminta MIKTA untuk memastikan hak melakukan hilirisasi industri bagi setiap negara.

[Gambas:Video CNN]

"MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara termasuk global south, untuk melakukan hilirisasi industri dan menjadi bagian rantai pasok global," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Instagram resminya.

Jokowi melanjutkan, negara MIKTA juga harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif.

Lihat Juga : Cara dan Syarat Daftar CPNS 2023

Hal itu bisa diwujudkan melalui transformasi digital seperti yang sudah dilakukan oleh ASEAN yang telah memiliki Digital Economic Framework Agreement.

Lawatan Jokowi ke India untuk menghadiri KTT G20 yang dilaksanakan pada 9-10 September 2023.

Tahun ini KTT G20 akan diadakan di ibu kota New Delhi, tepatnya di gedung baru yang dinamakan Bharat Mandapam dekat monumen bersejarah India Gate.

Lihat Juga : TAIPANJan Koum, Keturunan Yahudi Berharta Rp232 T dari WhatsApp

Dilansir dari Reuters, India mengusung tema "Vasudhaiva Kutumbakam" berarti "Dunia adalah Sebuah Keluarga" untuk keketuaan tahun ini. Istilah itu diambil dari teks Sansekerta kuno.

[Gambas:Instagram]

Puncak seni bela diri

Kemenkes dan BPS Buka Suara soal Data Program Makan Gratis Prabowo******

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait data yang menjadi dasar program makan gratis yang dijanjikan bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Dalam program itu Tim Prabowo mengasumsikan kelompok penerima program terdiri dari 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak pra sekolah. Jika ditotal dengan ibu hamil jumlahnya mencapai 77 juta jiwa.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Ahmad Avenzora mengungkapkan pihaknya tidak memiliki dan tidak pernah mengeluarkan data absolut terkait jumlah anak sekolah dan pra sekolah, apalagi dikaitkan dengan kecukupan gizi.

"Untuk indikator pendidikan kami hanya mengeluarkan indikator-indikator makro seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Jadi kami tidak punya perbandingan angka di atas dengan angka BPS karena BPS tidak punya indikator seperti yang dimaksud," ujar Ahmad melalui pesan singkat ke CNNIndonesia.com.

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Nadia Tarmizi mengungkapkan jumlah ibu hamil di Indonesia diperkirakan 4,5 juta. Namun, ia tak membantah data yang diungkap Tim Prabowo karena tidak ada angka spesifik terkait jumlah ibu hamil yang digunakan.

"Ibu hamil perkiraan kita sekitar 4,5 juta," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu akan memerlukan anggaran Rp400 triliun degan melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi.

"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," kata Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Zulhas Dkk Rapat Bahas Larang TikTok Shop di Kemensetneg Sore Ini******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sore ini untuk membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

"Saya nanti akan rapat di Kemensetneg jam setengah empat (15.30 WIB), membahas termasuk revisi Permendag 50 (Tahun 2020), juga apakah kita larang saja ya atau gimana ya, ini akan dibahas nanti. Ini lagi dibahas (rencana pencabutan izin TikTok Shop)," katanya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Namun, ia tidak bisa memastikan kapan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terbit.

Ia hanya menegaskan revisi dari Kemendag sudah selesai, tinggal menunggu proses harmonisasi.

Zulhas menyebut banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Menurutnya, tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut.

"Banyak sekali yang datang ke saya.Beauty (industri kecantikan) datang, UMKM datang, fesyen juga datang katanya diserbu besar-besaran (produk impor) dari luar sekarang. Jadi, ini akan kita tata lagi, lagi ditata," jelas Zulhas.

Ia merinci empat poin utama yang direvisi dalam beleid tersebut. Pertama, adanya positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Zulhas menekankan barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak bakal masuk positive list.

Kedua,perizinan. Zulhas menyebut tidak boleh media sosial merangkap menjadi e-commerce dengan satu izin.

"Izinnya gak boleh satu. Dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain. Ini diatur," tegasnya.

Ketiga,Zulhas menyinggung soal standar barang impor. Ia menekankan produk dari luar negeri juga kudu berstandar khusus, tidak boleh bebas masuk begitu saja. Begitu pula dengan asal-usul barang tersebut.

Keempat,nilai minimal belanja barang impor sebesar US0 alias Rp1,5 juta. Ini diberlakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Bos IMF Bongkar Alasan Sempat Persoalkan Larangan Ekspor Nikel Cs RI******

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva membongkar alasan sempat mempermasalahkan kebijakan larangan ekspor nikel cs di Indonesia.

Menurutnya, itu dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak negara yang menerapkan pembatasan perdagangan. Pembatasan itu katanya, membuat perdagangan global melambat hingga sekarang hanya mencapai 2 persen.

"Ini lebih rendah dari pertumbuhan global. Anda tahu secara tradisional, perdagangan tumbuh lebih cepat dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," katanya kepada CNN Indonesia di sela-sela kesibukannya mengikuti KTT ASEAN di Jakarta pekan ini.

Apalagi, Indonesia memiliki sekitar setengah dari pasar nikel global, di mana komoditas itu sangat penting untuk pengembangan kendaraan listrik dan mobilitas hijau.

"Dan adalah tepat bagi Indonesia untuk berambisi untuk tidak hanya memproduksi nikel, tetapi juga naik dalam rantai nilai dan berperan dalam produksi kendaraan listrik dan pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat," katanya.

Meski demikian, Kristalina juga menyarankan Indonesia untuk melakukan diversifikasi/keragaman.

"Ini adalah apa yang kami rekomendasikan kepada negara ini (Indonesia), dan naik dalam rantai nilai," katanya.

Menurutnya, dengan diversifikasi itu Indonesia bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi pada 2045.

"Kami sangat ingin melihat Indonesia pada 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi, yang tidak dapat dicapai tanpa diversifikasi ini," katanya.

Lihat Juga : Luhut Buka Suara soal Pensiun Dini PLTU: Sedang Dikaji

IMF sempat mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Mereka karena itu meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

[Gambas:Video CNN]