superwd

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

menaraqq

China Hanya Mampu Tebar Utang Proyek OBOR Rp469,8 T di Asia Tenggara******

Jakarta, CNN Indonesia--

China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.

Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.

Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.

Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.

Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.

Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.

Lihat Juga : Kerugian Imbas Korupsi Timah Seret Suami Sandra Dewi Capai Rp271 T

Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.

"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.

Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.

Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.

"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Sebuah peternakan di dunia lain

sultantoti

Wapres dukung pramuka jadi ekstrakurikuler pilihan******

Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu (pramuka) tetapi menggeser

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem A. Makarim yang menyatakan bahwa pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Wapres menilai keputusan berdampak positif lantaran pramuka saat ini menjadi ekstrakurikuler pilihan, di mana nantinya yang akan masuk pramuka sesuai minat dari siswa masing-masing.

Wapres berdasarkan keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden menyatakan bahwa hal tersebut hendaknya tidak dipermasalahkan. Sebab, peraturan menteri tersebut tidak mencabut pramuka dari bagian pembelajaran pada peserta didik, melainkan memberikan opsi pilihan untuk menjalankannya.

"Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu (pramuka) tetapi menggeser. Yang tadi posisinya wajib, menjadi pilihan sesuai ekstrakurikuler. Menurut saya itu bagus. Sebab nanti tidak seperti kemarin, misalnya suka tidak suka kemudian dia dipaksa semua. Dengan pilihan itu, yang masuk pramuka dia benar-benar punya niat keinginan. Itu akan lebih baik lagi," ujar Wapres usai membuka "Banten Halal Festival Ramadhan: Dari Banten untuk Dunia" di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa.

Baca juga: FSGI dukung pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib

Baca juga: Kwarnas Pramuka: Pramuka upaya strategis bangun karakter bangsa

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang dikeluarkan pada 25 Maret 2024.

Wapres menekankan pramuka tetap menjadi bagian dari pembelajaran siswa karena memiliki nilai penting lantaran di dalam pramuka terdapat pelajaran mengenai patriotisme dan integritas individu sebagai warga negara yang harus dipupuk sejak dini.

"Kita semua pendapatnya sama bahwa pramuka itu penting. Itu untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswa kita. Saya kira banyak manfaat dalam rangka memberikan integritas sebagai warga negara, persiapan mental. Kita semua mengatakan bahwa pramuka penting," tuturnya.

Ke depan, Wapres pun mengharapkan agar masyarakat maupun pihak terkait di bidang pendidikan dapat dengan bijak menyikapi perubahan ini sehingga pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tidak berkelanjutan dan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan.

"Menurut saya, itu tidak jadi masalah. Menurut saya ya. Karena itu tidak ditiadakan, tetapi diberikan kepada yang punya minat ekstrakurikuler. Kan banyak (ekstrakurikuler), jadi semua boleh memilih apa yang menurut seleranya lebih sesuai keinginan hatinya," ujarnya.

Baca juga: Pengamat sarankan pemerintah bentuk pembina pramuka yang kompeten

Baca juga: Kemendikbudristek: Pramuka ekstrakurikuler wajib disediakan sekolah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi seorang putri

e commerce yang ada paylater

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Menyerang! elang

aplikasi bisa kredit barang

UNESCO akui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan******

Jakarta (ANTARA) - UNESCO mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan setelah Indonesia mengusulkannya dan mendapat dukungan dari 30-an negara sebagai co-sponsor, ujar Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, dan Monako Mohamad Oemar.

"Usulan ini bertujuan untuk mencatatkan secara resmi hari raya tersebut dalam agenda UNESCO," ujar Oemar dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Selasa.

Proposal ini telah dibahas dan diputuskan dalam Pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, pada 13-27 Maret 2024, melalui Draft Decision219/EX 37.

Baca juga: Bahasa Indonesia jadi bahasa resmi sidang UNESCO

Proposal tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk mempromosikan toleransi antaragama serta keragaman budaya dan agama di UNESCO.

Pengakuan resmi dari organisasi internasional seperti UNESCO akan mendorong pemahaman global tentang nilai-nilai budaya dan agama serta meningkatkan status dan citra perayaan keagamaan tersebut di mata dunia.

"Inisiatif ini utamanya ingin menjamin bahwa tidak ada pertemuan resmi UNESCO diagendakan pada dua hari raya tersebut. Satu hari untuk setiap hari raya, sehingga memungkinkan perayaannya tanpa pertimbangan agenda lain," kata Oemar.

Keputusan ini juga memiliki signifikansi penting bagi Indonesia, terutama sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia.

Penetapan ini akan memperkuat profil Indonesia di panggung internasional, menegaskan nilai-nilai penting yang dijunjung tinggi oleh Indonesia, seperti keberagaman, solidaritas, persatuan, dan kebersamaan.

Melalui proposal ini, Indonesia meminta UNESCO untuk mengambil langkah positif dalam mendorong nilai inklusivitas terhadap keragaman budaya dan keagamaan, terutama dalam penghormatan terhadap hari raya yang penting bagi seluruh umat Muslim di dunia.

Dalam konteks meningkatnya sentimen Islamofobia, pengakuan terhadap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga berperan penting dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar-agama serta berkontribusi positif terhadap upaya menciptakan perdamaian.

"Pengakuan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha di UNESCO menekankan pada dedikasi UNESCO dalam mempromosikan dialog antarbudaya dan inklusivitas serta berkontribusi pada persatuan dan kesatuan global," kata dia.

Baca juga: UNESCO terima dossier Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda

Baca juga: Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional

Pengakuan ini tidak hanya akan mengirim pesan penting tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama dan budaya di tengah masyarakat global yang semakin terhubung.

Termasuk, akan memperkuat identitas keagamaan dan keberagaman lokal di negara-negara yang merayakan Idul Fitri dan Idul Adha.

Selain itu, pengakuan ini memiliki potensi efek berlipat, yaitu mempromosikan pariwisata religi di Indonesia dengan menarik wisatawan untuk mengalami perayaan Idul Fitri dan Idul Adha secara langsung di tempat asalnya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

bet slot88

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Lihat Juga : Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lihat Juga : Berapa Potongan Pajak THR Lebaran?

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

Lihat Juga : Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

slot bonus new member 100 di awal to 7x

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)