playground88

Bela Diri Melahap Surga

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Penumpang Bandara Juanda Diprediksi Naik 18 Persen saat Mudik Lebaran******

Jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya diperkirakan naik 18 persen pada masa mudik atau libur LebaranIdulfitri 1444 Hijriah, dibandingkan tahun lalu.

General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar mengatakan prediksi kenaikan jumlah penumpang akan mulai terlihat sejak H-8 dan titik puncak arus mudik terjadi pada H-3.

"Menurut prediksi kami jumlah penumpang pada tahun ini bisa mencapai 772.145 atau naik 18 persen jika dibanding tahun sebelumnya yakni 656.817 dengan puncak pergerakan penumpang sejumlah 42 ribu orang pada H-3 Hari Raya Idulfitri," kata Sisyani, Kamis (13/4).

Ditambah lagi, saat ini mayoritas masyarakat telah menerima vaksin booster sehingga moda transportasi udara akan banyak diminati sebagai pilihan untuk perjalanan mudik.

Sisyani menambahkan pergerakan pesawat juga diprediksi meningkat sebanyak 16 persen dibanding periode libur lebaran pada tahun sebelumnya.

"Sementara untuk pergerakan pesawat, kami perkirakan akan ada 5.439 pergerakan atau meningkat 16 persen dibanding tahun lalu sebanyak 4.694 pergerakan pesawat, dengan jumlah tertinggi kami prediksi sekitar 294 pergerakan pesawat pada H-3," ujarnya.

Tak hanya itu, ada pula permintaan ekstra flight selama periode libur lebaran. Sisyani menyebut hingga saat ini ada empat maskapai yang mengajukan.

"Berdasarkan permohonan yang kami terima, Air Asia, Lion Air, Pelita Air, dan Super Air Jet sudah mengajukan. Semuanya penerbangan domestik untuk rute Bali, Balikpapan, Jakarta, dan Banjarmasin dengan total 210 flight datang dan berangkat pada periode Posko Lebaran," katanya.

Dengan adanya prediksi kenaikan jumlah penumpang maupun pesawat, manajemen Bandara Juanda juga melakukan kesiapan-kesiapan untuk kelancaran operasional selama arus mudik maupun arus balik libur lebaran.

Sisyani menjelaskan pihaknya akan membuka Posko Angkutan Udara Lebaran di lobby Terminal 1 (T1) dan Terminal 2 (T2) selama 19 hari atau sejak 14 April hingga 2 Mei 2023.

"Posko tersebut kami fungsikan guna membantu petugas bandara dalam memantau arus mudik dan balik pada momentum libur lebaran," ujar dia.

Pada pelaksanaannya, mereka juga berkoordinasi dengan Satgaspam Lanudal Juanda, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Perum LPPNPI, airlines, ground handling, Basarnas, BMKG dan CIQ.

"Tetap dilakukan koordinasi secara intensif untuk kelancaran operasional bandara yang mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan program 3S +1C (Safety Security, Services dan Compliance)," jelasnya.

Selain itu, manajemen Bandara Juanda juga akan menyesuaikan jam operasional selama periode libur lebaran tahun ini.

"Kondisi eksisting saat ini operasional pelayanan adalah 16 jam dimulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB. Kami berencana akan menambah jam operasional pelayanan menjadi 24 jam untuk periode 18 hingga 30 April 2023," ucapnya.

Sisyani mengimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Bandar Udara Intenasional Juanda untuk datang 2-3 jam sebelum keberangkatan.

"Guna kenyamanan, kami imbau kepada para pengguna jasa yang akan berangkat melalui Bandara Juanda pada H-5 hingga H-1 libur lebaran untuk memastikan jam keberangkatan kepada maskapai dan sebaiknya tiba di bandara 2-3 jam sebelum waktu keberangkatan agar tidak tergesa-gesa," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

KAI Prediksi Perjalanan Kereta Lebaran Ini Tembus 69 KA per Hari******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memprediksi perjalanan kereta selama masa Lebaran akan tembus sebanyak 69 KA per hari.

Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menuturkan pihaknya terus memastikan jalur rel dalam kondisi baik menjelang musim mudik.

Sejumlah pemeriksaan juga terus dilakukan seperti lebar jalur, kondisi bantalan, penambat rel, jembatan, wesel, batu balast, normalisasi saluran air, dan perlintasan sebidang.

Eva menambahkan pihaknya juga menyiapkan 185 petugas di bagian sinyal dan telekomunikasi juga disiapkan untuk mengawal angkutan lebaran.

Selain petugas prasarana, alokasi petugas pengamanan gabungan sebanyak 610 personil juga disiapkan untuk mengamankan diberbagai lokasi operasional KA termasuk Stasiun dan Sarana KA.

"Dalam penugasannya selain membantu mengatur alur penumpang di stasiun, tim pengamanan juga akan lebih sering melakukan pergerakan untuk memastikan seluruh penumpang mengikuti prokes utama seperti penggunaan masker dan tidak berkerumun," kata Eva.

Untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat maka secara total selama 22 hari masa angkutan lebaran, KAI menyiapkan 1 juta ketersediaan tempat duduk dengan operasional KA sebanyak 1531 KA.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Kisah reboot Fahai

China dan AS Jadi Pemborong Sawit Indonesia******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI) mengatakan China dan Amerika Serikat (AS) menjadi dua negara yang memborong crude palm oil (CPO)RI di tengah pelemahan permintaan dari Eropa.

Data tersebut disampaikan oleh Ketua GAPKI Eddy Martono. Ia bahkan menyebut China menjadi pasar potensial sawit RI.

"Ekspor negara tujuan Eropa masih turun, kemudian ekspor USA naik. Ekspor China, India, Pakistan, dan Bangladesh tetap bertahan. China pasar cukup besar di kita," tutur Eddy di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Sedangkan AS ada di urutan keempat dengan 2,28 juta ton. Jumlah tersebut meningkat dari 2021 yang hanya 1,96 juta ton.

Meski mendapatkan banyak permintaan dari China, Eddy menyebut Indonesia harus tetap menjaga kestabilan permintaan pasar utama sawit RI. Ia dengan spesifik mewanti-wanti agar jangan sampai permintaan India menurun.

"Sawit kita benar-benar karunia Allah. India mungkin sehebat-hebatnya dia menanam juga pasti produksinya juga terbatas. Karena memang yang paling cocok sawit itu Indonesia-Malaysia, di sekitar khatulistiwa. Mereka (India) mungkin bisa (menanam sawit), tapi produktivitas tidak bisa seperti kita," terang Eddy selepas acara.

Dalam dua bulan terakhir, Eddy menyebut ekspor minyak kelapa sawit RI naik ke negara-negara, seperti China, Bangladesh, dan Belanda. Sedangkan penurunan permintaan datang dari India, Italia, Malaysia, Pakistan, dan AS.

Pada Januari 2023 total ekspor CPO RI mencapai 2,94 juta ton. Angka tersebut turun sedikit pada Februari lalu menjadi 2,91 juta ton.

Eddy mengatakan penurunan ekspor sawit terjadi karena harga saat ini rendah. Selain itu, rasio antara Domestic Market Obligation (DMO)dengan ekspor naik dari 1:8 menjadi 1:6 yang membuat beban ekspor bertambah.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]