pinjol ilegal 2021 cepat cair

Tuan Perang Ling Tian

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Ambisi Berdarah Besi

Daftar Proyek Nasional yang Tidak Selesai di Semester I 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci ada delapan proyek strategis nasional (PSN) di bawah kementeriannya yang tidak selesai di 2024.

Basuki menyebut seharusnya proyek-proyek tersebut rampung paling telat semester I 2024. Namun, kemungkinan akan molor penyelesaiannya ke semester II tahun depan.

Oleh karena itu, ia akan segera bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar bisa diberi kelonggaran waktu.

Rincian 8 proyek yang tidak akan selesai di semester I 2024 itu terdiri dari 5 bendungan dan 3 jalan tol di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun 5 bendungan tersebut, yakni Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatra Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, 3 proyek jalan tol yang dimaksud adalah Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

Lihat Juga : Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan

"Sedang dibikin suratnya oleh sekjen karena kalau enggak ada dispensasi, multi year contract(MYC)-nya tidak akan keluar," tutup Basuki.

Selain 8 PSN di bawah tanggung jawab Basuki, ada juga proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang nasibnya tidak jelas. Bahkan, proyek nasional ini terancam didepak dari daftar PSN yang dikebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan rencana mengeluarkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar PSN 2020-2024 sesuai surat permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kendati, permintaan tersebut masih perlu restu Jokowi.

"Kemenhub ajukan ke kami untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini, tapi kami masih evaluasi dulu dan kami juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ungkap Wahyu.

Wahyu juga menyebut proyek nasional lain yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN, yaitu Pelabuhan Ambon. Alasannya karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Tiket Pesawat hingga Uang Sekolah Jadi Biang Kerok Inflasi Juli 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasibulanan sepanjang Juli 2023 sebesar 0,21 persen. Realisasi ini naik dibandingkan periode Juni 2023 yang sebesar 0,14 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan inflasi ini disebabkan oleh harga pangan hingga uang sekolah yang ikut melonjak sepanjang bulan lalu.

"Angka bulanan menunjukkan dinamika harga pangan bulanan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti musiman," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/8).

"Inflasi tinggi pada kelompok transportasi cenderung terjadi pada momen-momen hari besar dan libur nasional, seperti momen puasa dan lebaran, libur natal dan tahun baru, serta libur sekolah," jelasnya.

Kemudian, penyumbang inflasi lainnya adalah kelompok pendidikan 0,66 persen dengan andil 0,04 persen. Penyebabnya adalah kenaikan biaya sekolah SD, SMP dan SMA.

Berdasarkan historis, BPS memperkirakan kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil besar kepada inflasi hingga dua bulan ke depan.

"Inflasi kelompok pendidikan cenderung terjadi pada rentang Juli hingga September, bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru," imbuhnya.

Selanjutnya, makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga sebesar 0,22 persen dengan andil 0,06 persen.

daging ayam ras andil 0,04 persen, cabai merah andil 0,03 persen, dan bawang putih andil 0,02 persen. Komoditasnya yang alami kenaikan harga adalah telur ayam ras, cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, rokok kretek filter dan kentang.

Secara umum dari 90 kota yang dipantau BPS, 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari 1,43 persen dan deflasi terdalam ada di Kota Tual 0,50 persen.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7 Juta ke Semua Warga******

Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.

"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).

Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.

Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.

"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]