ibcbet

Tuan Keselamatan

Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti******

Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti Indonesia potensi munculnya 'perusahaan zombie' usai pandemi covid-19. Dengan adanya pemulihan ekonomi, IMF menilai langkah-langkah dan insentif peraturan harus diperketat.

Lembaga keuangan ini merekomendasikan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023 lalu diperpanjang hingga Maret 2024, tidak lagi dilanjutkan setelah tahun depan.

"Dengan pemulihan ekonomi yang baik, bank seharusnya berada dalam posisi yang baik untuk menilai risiko kredit," tulis laporan IMF, yang dirilis Juni 2023.

Lantas, apa itu perusahaan zombie?

Sebenarnya, tak ada definisi resmi apa itu perusahaan zombie. Namun, secara informal perusahaan zombie ditujukan pada perusahaan yang kinerja keuangannya terus merugi, operasional mandek, serta beban utangnya lebih tinggi daripada aset perusahaan.

Perusahaan zombie umumnya masih beroperasi meski finansialnya tak sehat dan tak bisa membayar utang perusahaan. Ibarat 'mayat hidup', perusahaan zombie tidak mampu bertahan dari naiknya suku bunga, lesunya pasar dan kondisi ekonomi yang sulit.

Eks menteri keuangan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengatakan perusahaan zombie muncul karena beberapa kemungkinan seperti daya beli masyarakat melemah, kelas menengah atas menahan konsumsi, perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, termasuk kurangnya insentif dan investasi ekspansi usaha.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perusahaan disebut zombie lantaran korporasi sudah sangat kehabisan amunisi.

"Zombie companiesini sangat mungkin muncul karena dari sisi produksi, mereka tidak bisa menghentikan mesin, listrik dan gaji tetap bayar, namun tidak menghasilkan. Masalahnya, lama-kelamaan membuat pengangguran meningkat dan PHK," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Kerusuhan Prancis Rugikan Sektor Bisnis Hingga Rp16,5 T******

Kerusuhan Perancis yang berlangsung seminggu ditaksir merugikan sektorbisnishingga US,1 miliar atau setara Rp16,4 triliun (asumsi kurs Rp15.040 per dolar AS).

Angka ini merupakan perkiraan kerugian yang dihitung Asosiasi Pengusaha Perancis, MEDEF.

Kepada CNN Business, pihak MEDEF melaporkan para pengunjuk rasa telah menjarah 200 toko, menghancurkan 300 cabang bank dan 250 toko kecil.

Warga berunjuk rasa mengutuk aksi tersebut hingga pecah konflik. Kerusuhan meluas ke berbagai kota lain.

Menteri Keuangan Bruno Le Maire menyebutkan jumlah toko yang dijarah mencapai 1.000. Tetapi ia tampak menyepelekan potensi kerusuhan ini berdampak pada ekonomi Perancis.

"Kerusuhan tidak akan berdampak besar pada pertumbuhan (ekonomi) Prancis," kata Le Maire kepadaCNN Business, Rabu (5/7).

Le Maire menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan cara untuk membantu sektor bisnis yang paling terdampak aksi, di antaranya membatalkan atau menunda kontribusi jaminan sosial, pajak hingga memperpanjang pengajuan klaim asuransi dari 5 hari menjadi 30 hari atas kerusakan yang terjadi.

Namun, klaim asuransi itu diperkirakan kurang dari taksiran nilai kerugian yang dihitung MEDEF, US,1 miliar.

Lembaga pemeringkat kredit, DBRS Morningstar, mengatakan akan banyak perusahaan tidak mendapat kompensasi penuh atas kerugian mereka.

"Kami percaya total kerugian yang diasuransikan industri asuransi Prancis kurang dari 1 miliar franc Perancis (US,1 miliar)," tulis DBRS Morningstar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

ASEAN Business Awards 2023 di RI Akan Usung 8 Pilar******

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) sekaligus Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan Asean Business Award (ABA) 2023 akan segera diselenggarakan dengan mengusung 8 pilar penghargaan.

Ajang tersebut rutin diselenggarakan setiap tahun di negara yang menjadi tuan rumah ASEAN. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN, maka ABA akan diselenggarakan di Indonesia.

Dalam ABA, Arsjad mengatakan akan ada 8 pilar penghargaan yang terdiri atas 5 pilar untuk perusahaan besar dan UMKM da 3 pilar untuk individu.

Arsjad mengatakan 8 pilar tersebut sesuai dengan apa yang dibahas dalam ASEAN, yakni Digital Transformation, Trade and Investment Facilitation, Food Security, Healthy Resilience, Sustainable Development, Women, Youth, dan Friends of ASEAN.

Pilar-pilar tersebut akan diisi oleh 13 kategori yaitu The Bionic Company, The Best CX, Net-Zero Leader, Plastic Waste Circularity, Sustainable Crop Production, Tech for Sustainable Agriculture, Health Innovation, Corporate Health Achievement, Export Growth, dan Innovative Investment. Lalu, ASEAN Women Leader, ASEAN Under 40, dan Friends of ASEAN.

Arsjad mengatakan pelaku usaha Indonesia perlu ikut ABA agar bisa memperlihatkan bahwa usaha Indonesia tidak kalah dari negara lainnya. Banyak perusahaan Indonesia mulai dari yang masih kecil, menengah, start up, atau perusahaan besar sudah melakukan banyak hal luar biasa, tapi tidak memperlihatkan ke publik. 

Lihat Juga : Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

"Kalau kita ngasih lihat eh kita tuh bisa loh, Indonesia bisa, ini kan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Misalnya yang ingin jadi pengusaha, ayo dong jadi pengusaha, bikin kayak gini nih, ini bisa berdampak positif," kata Arsjad.

Ada syarat khusus yang harus dipenuhi perusahaan besar, UMKM maupun individu untuk ikut serta dalam penghargaan tersebut. Untuk perusahaan besar antara lain, terdaftar di negara anggota ASEAN, setidaknya 50 persen kepemilikan perusahaan oleh negara-negara ASEAN, telah beroperasi di dua negara anggota ASEAN atau lebih selama minimal lima tahun dan memiliki pendapatan tahunan perusahaan lebih dari US juta.

Sementara itu, persyaratan untuk UMKM meliputi memiliki kepemilikan ekuitas oleh negara-negara ASEAN setidaknya 50 persen, telah beroperasi selama minimal dua tahun di minimal satu negara anggota ASEAN dan memiliki pendapatan tahunan kurang dari US juta.

Sementara syarat bagi peserta individu antara lain memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang yang relevan dengan pertumbuhan dan ekonomi ASEAN serta terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Syarat lainnya menyertakan surat dukungan dari organisasi berbasis ASEAN, anggota ASEAN-BAC, asosiasi, atau lembaga pemerintah dan menyampaikan pernyataan pribadi yang merincikan pencapaian serta dampak yang telah dicapai dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Tahap screening dan shortlistingpemilihan nominasi akan dilakukan hingga Agustus dengan melibatkan juri-juri berpengalaman. Kemudian pengumuman pemenang dilaksanakan pada 4 September yang disertai pertunjukan budaya dari negara-negara ASEAN.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Pertama Kali, Citilink Buka Rute Denpasar******

Maskapai penerbangan Citilinkmembuka penerbangan rute internasional dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai,Denpasar, Bali, Indonesia menuju Bandar Udara Internasional Jacksons, Port Moresby, Papua Nuginimulai 2 Juli 2023.

Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai mengatakan pembukaan rute internasional terbaru ini merupakan momen bersejarah untuk kedua negara dan juga untuk Citilink.

"Karena Citilink merupakan maskapai Indonesia pertama yang melakukan penerbangan langsung untuk menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini," ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Rabu (5/7).

Adapun untuk jadwal penerbangan Denpasar - Papua Nugini dengan nomor penerbangan QG 598, berangkat pukul 04.00 waktu setempat dan tiba pukul 11.00 waktu setempat.

Sementara, penerbangan Papua Nugini - Denpasar dengan nomor penerbangan QG 599, berangkat pukul 12.00 waktu setempat dan tiba pukul 14.55 waktu setempat.

Dewa menuturkan pembukaan rute baru ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Citilink dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, dalam hal ini menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini.

Dibukanya penerbangan rute baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Menurut Dewa, Citilink senantiasa berkomitmen memastikan seluruh penerbangan berjalan secara optimal dengan mengedepankan aspek keamanan, keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pelanggan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun berharap dengan penerbangan ini, kedatangan wisman ke Bali juga meningkat.

"Target kami disampaikan oleh pak gubernur adalah 4,5 juta kunjungan, sampai dengan tanggal 22 Juni kemarin kami sudah mencapai 2,2 juta kunjungan wisman," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]