mas 4d slot

Ratuku Zhou Jielun

maxwin gacor

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemburuku yang ganas

gacor 777

Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen******

Badung, CNN Indonesia--

Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75 persen.

Kebijakan kenaikan pajak hiburan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Makanya, sekarang mumpung menjelang 14 Februari, gerakkan semua agar Perppu keluar. Itu cara terbaik untuk pertama dulu. Kalau Perppu sudah keluar, nanti MK akan lebih mulus," imbuhnya.

Hotman mengajak seluruh pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini bergerak dan menyuarakan penolakan. Menurutnya, aksi penolakan ini harus bisa menarik perhatian Jokowi.

"Ya, you knowIndonesia. Kalau semakin banyak postingan, semakin banyak di media, media mendukung, itu akan mendapat perhatian. Kamu harus dapat perhatian pemerintah sebelum 14 Februari, kamu perlu Perppu. Tapi kalau Perppu keluar itu sudah menang 60 persen," ujarnya.

Lihat Juga : Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes

Hotman menilai pajak hiburan 40 persen hanya akan mematikan industri Pariwisata. Ia mencontohkan saat harga tiket pesawat mahal pada Desember 2023 lalu, kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata menurun.

"(Akibatnya) Itu akan sangat fatal, lihat saja nanti. Sekarang aja gara-gara tiket mahal pariwisata berkurang di Bali," katanya.

Lebih lanjut, Hotman mengaku khawatir wisatawan mancanegara tak akan mau datang lagi ke Indonesia, khususnya Bali. Menurutnya, mereka justru memilih berlibur ke Thailand.

"Sudah terjadi, karena ongkos ke Thailand cuma Rp1 juta. Sekarang ini pergi ke Turki nggak sampai Rp15 juta sudah bisa ke Turki," ujarnya.

Lihat Juga : Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK

Sebelumnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sementara itu pengusaha spa telah mendaftarkan gugatan ke MK terkait aturan baru ini.

(kdf/fra)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

pinjam uang di traveloka

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)

menjadi penulis penyihir

pola slot gacor

Rugi Rp27 T, Citigroup PHK 20 Ribu Pekerja hingga 2026******

Jakarta, CNN Indonesia--

Citigroup akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

"Kuartal keempat (2023) jelas mengecewakan. Kami tahu bahwa 2024 adalah tahun yang kritis," ungkap CEO Citigroup Jane Fraser, dikutip dari Reuters, Sabtu (13/1).

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

Berdasarkan memo dari Fraser, sebagian besar penyederhanaan struktur perusahaan akan rampung pada kuartal I 2024. Ini diperkirakan menghilangkan 5.000 peran pekerja yang bersifat manajerial dengan penghematan US miliar.

Sementara itu, Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason menekankan PHK massal ini tidak akan berdampak pada perkiraan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

"Setiap kali sebuah industri atau perusahaan melakukan pengurangan (PHK), hal ini akan berdampak buruk terhadap moral," ucap Mason.

Secara total, bank pemberi kredit ini diperkirakan akan melaporkan biaya reorganisasi sebesar US0 juta hingga US miliar. Ini mencakup pesangon karyawan dan pengeluaran terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sembilan hari guntur dan kesedihan

acegaming888

Erick Thohir Ungkap Jasa Kakek Prabowo ke BNI dan BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap jasa kakek Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Margono Djojohadikusumo terhadap BUMN.

Erick menyebut Prabowo adalah keluarga besar BUMN. Ia menjelaskan calon presiden nomor urut dua itu merupakan cucu dari pendiri Bank Negara Indonesia alias BNI. Maka itu, Prabowo disebut sebagai bagian dari BUMN juga.

"Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor empat terbesar di Indonesia," ucap Erick dalam acara Natal Bersama 2023 Kementerian BUMN dan BUMN di Jakarta, Senin (15/1).

Terlebih, kata Erick, BNI juga hadir dalam membantu pegawai migran Indonesia (PMI), yang menjadi penyumbang devisa negara.

"Artinya kontribusi keluarga Bapak Prabowo di BUMN nyata. Keluarga besar kita juga. Seperti bapak, ibu, membuka tangan dan menerima saya ketika awal saya menjabat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Erick menitipkan Indonesia kepada Prabowo. Ia ingin Prabowo bisa menjaga toleransi umat beragama, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Dengan segala ketulusan, saya, kita semua, yang hadir hari ini, titipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan," tuturnya.

"Kita titipkan kepada bapak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera dan mulia," tutup Erick.

(del/agt)

Saya seorang raksasa

adakami pinjol

Unpatti siap jadi tuan rumah KKN kebangsaan 2024******

KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2024 dalam menyukseskan program nasional yang digagas oleh Kemendikbudristek.

"KKN Kebangsaan merupakan satu kegiatan dari perwujudan konsep Tridarma Perguruan Tinggi yang memadukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan," kata Rektor Unpatti Prof Freddy Leiwakabessy di Ambon, Jumat.

Kegiatan itu kata dia dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap tahun, dengan mempercayakan salah satu perguruan tinggi sebagai tuan rumah.

"KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya menjelaskan.

Ia menjelaskan KKN kebangsaan juga menjadi wadah komunikasi, pertukaran ide serta membangun jejaring bagi mahasiswa dari seluruh tanah air dalam mempersiapkan dan mematangkan diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan siap mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Peserta KKN Kebangsaan diharapkan implementasikan wawasan kebangsaan

Direncanakan para mahasiswa KKN Kebangsaan akan melakukan kegiatannya pada lima lokasi tujuan yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Juli-Agustus 2024.

"Tentunya mereka harus menjalankan KKN kebangsaan dengan berbagai kegiatan dan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dan masyarakat setempat serta target kontribusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan," kata Rektor.

Rektor berharap kesiapan Unpatti dalam pertemuan kali ini, dan berbagai arahan serta penguatan dari Tim  Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbudristek, akan membuat Unpatti semakin siap pada bulan Juli dan Agustus 2024 sehingga para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dan Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengikuti KKN Kebangsaan ini dengan baik .

Sementara itu perwakilan Tim Direktorat Belmawa Kemendikbudristek mengatakan nantinya para dosen pendamping lapangan (DPL) dari berbagai perguruan tinggi akan mengirimkan delegasi dan mengunjungi desa-desa dan memastikan kesiapan menerima mahasiswa KKN Kebangsaan.

Universitas Pattimura juga diminta untuk menjaga koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, serta  pemangku kepentingan pendukung lainnya untuk memuluskan kegiatan ini.

“Kami perlu melakukan koordinasi dan visitasi terhadap calon tuan rumah pelaksanaan KKN Kebangsaan ini sehingga menjadi kehormatan bagi Direktorat Belmawa atas pengajuan Universitas Pattimura, salah satu Universitas di Timur Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara KKN Kebangsaan,” ucap perwakilan Tim Direktorat Belmawa Kemendikbudristek Dhaniek Wardhanie.

Baca juga: 10 delegasi KKN Kebangsaan Unja dikirim ke perbatasan RI-Malaysia
Baca juga: KKN Kebangsaan di Kalteng dukung pengembangan lumbung pangan nasional

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024