neng4d

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

77betslot

Kreasi Prasasti Perdamaian kampanyekan toleransi lewat film******

Jakarta (ANTARA) - Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), sebuah wirausaha sosial yang didirikan pegiat anti terorime dan radikalisme Noor Huda Ismail, mencoba mengampayekan toleransi melalui film "Ahmadiyah's Dilemma" dan "Puan Hayati: Threads of Faith".

"Film ini bertujuan awareness campaignatau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," kata Noor Huda dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu. 

Kedua film tersebut dibedah di Universitas Pamulang Kampus Viktor di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, dengan menghadirkan pembicara Noor Huda Ismail, rapper yang juga penganut Ahmadiyah Malik Ros, serta Dwi Setiyani Utami dan Nata Hening Graita Prameswari, penganut aliran kepercayaan Puan Hayati. 

"Ahmadiyah's Dilemma" menjelajahi lebih dalam perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah. Sedangkan dalam Film Puan Hayati: Threads of Faith, Dwi Utami dan Nata Hening menjelaskan tentang seberapa besar komitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah.

"Sebuah film dapat mengajar manusia untuk saling bertoleransi walaupun memiliki latar belakang agama yang berbeda," ujar Noor Huda yang sekaligus menjadi sutradara kedua film itu.

Dia pun menilai film ini dapat mengajarkan sesama manusia untuk memanusiakan manusia melalui toleransi. Dengan toleransi yang tinggi, dia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar karena keberagamannya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani menilai masyarakat masih belum teredukasi dengan baik akan banyaknya perbedaan.

"Hal ini yang membuat rasa toleransi di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga sikap intimidatif terhadap sesuatu yang berbeda semakin tinggi," ujarnya.

Dia pun mengaitkan hal tersebut terhadap posisi perempuan yang kerap menjadi target intimidasi dan kekerasan.

Dengan adanya dua film ini, Andy berharap perbedaan yang berujung sikap dan tindakan intimidatif dapat berkurang di tengah masyarakat.

"Karena hidup berdampingan sangat penting. Dari peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu," kata Andy.

Baca juga: Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi

Baca juga: Wali Kota Denpasar: Perayaan Imlek wujud kolaborasi dan toleransi


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem negara adidaya dua dimensi

klik66

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Memanggil dewi dari dunia lain

cara daftar bri ceria tanpa npwp

BMKG perkirakan Jakarta diguyur hujan disertai petirpada Minggu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta hujan dengan intensitas ringan dan disertai petir, pada Minggu (3/3).
 
 BMKG melalui laman resminya yang dipantau di Jakarta, Minggu dini hari, memprakirakan sejak pagi hari cuaca di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu diguyur hujan dengan intensitas ringan.
 
 Namun, pada siang hari sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan yang disertai dengan petir. Hanya, Kepulauan Seribu yang diperkirakan berawan tebal.
 
 Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan ringan-sedang disertai kilat/petir di Jaksel, Jakbar, dan Jakut pada siang hingga sore hari.
 
 Sementara itu, pada malam hari hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diperkirakan hujan ringan. Sedangkan, wilayah lainnya diperkirakan cerah berawan.
 
 Adapun suhu udara di Jakarta diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada kisaran 80-100 persen.
 
 Suhu yang paling tinggi berada di wilayah Jakbar, Jaktim dan Jaksel dengan suhu berkisar 24-30 derajat Celcius dan kelembaban udara pada kisaran 80-100 persen.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Oga Emas dari dunia lain

cara menaikkan shopee pinjam

Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan******

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

Dikutip dari Tech Crunch, Sabtu, Musk, sebagai salah satu pendiri OpenAI, menuduh perusahaan itu kini berfokus mengejar keuntungan sehingga telah melenceng dari kontrak pendiriannya sebagai organisasi nirlaba yang mengembangkan AI demi membantu manusia.

Musk mengklaim bahwa Altman dan Greg Brockman, yang juga ikut mendirikan OpenAI, mengajaknya ikut membiayai pendirian perusahaan itu pada 2015 dengan janji bahwa OpenAI akan berfokus pada tujuan nirlaba untuk melawan ancaman kompetitif dari Google.

Baca juga: Elon Musk hadapi tantangan pasar mobil listrik di Jepang

Baca juga: Elon Musk pulihkan akun X pendiri Infowars Alex Jones

Menurut Musk, dalam perjanjian menyepakati bahwa teknologi OpenAI harus tersedia dan bebas digunakan oleh publik.

Gugatan itu telah diajukan ke pengadilan di San Francisco pada Kamis (29/2) waktu setempat. Dalam gugatan tersebut disampaikan bahwa OpenAI saat ini telah melakukan komersialisasi penelitian kecerdasan buatannya setelah bermitra dengan Microsoft.

"Di bawah dewan barunya, itu (OpenAI) tidak hanya mengembangkan tetapi menyempurnakan AGI (Artificial General Intelligence) untuk memaksimalkan keuntungan bagi Microsoft, bukan untuk kepentingan kemanusiaan. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian pendirian," tulis gugatan itu.

Menurut pengaduan hukum, Musk menyumbangkan lebih dari 44 juta dolar AS kepada OpenAI antara 2016 dan September 2020. Gugatan itu menyebutkan selama beberapa tahun pertama, dia adalah investor terbesar OpenAI.

Musk, yang meninggalkan dewan direksi OpenAI pada tahun 2018, telah ditawari saham di perusahaan itu tetapi dia menolak dengan alasan masih memegang teguh prinsip pendirian perusahaan untuk tujuan kemanusiaan.

Melalui gugatan tersebut, Musk menuntut OpenAI untuk kembali mematuhi misi pendiriannya dan melarang mereka mengkomersialkan teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkannya untuk kepentingan direksi atau mitra OpenAI seperti Microsoft.

Gugatan itu meminta pengadilan memutuskan bahwa sistem AI seperti GPT-4 dan model canggih lainnya yang sedang dalam pengembangan merupakan teknologi yang melanggar perjanjian lisensi.

Musk juga menuntut audit dan potensi ganti rugi dari sumbangan yang diberikan untuk mendanai penelitian apabila pengadilan menemukan dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Elon Musk: Popularitas Swift bisa anjlok karena "Person Of The Year"

Baca juga: Elon Musk akan integrasikan xAI dengan platform media sosial X
 

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Cinta jahat muncul

situs 138 login

Kemdikbudristek tingkatkan minat baca anak lewat penyediaan buku******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya meningkatkan minat baca generasi muda melalui penyediaan buku bacaan yang bermutu.

"Minat baca ini juga berkaitan erat dengan penguatan literasi yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz mengatakan Kemendikbudristek pada 2022 telah mendistribusikan sebanyak 15,4 juta eksemplar buku bacaan ke sejumlah sekolah dasar di seluruh Indonesia yang memiliki tingkat literasi rendah berdasarkan hasil asesmen nasional dan daerah 3T.

SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan salah satu penerima manfaat bantuan buku bacaan dari pemerintah tersebut.

Sekolah tersebut menerima sebanyak 1.670 eksemplar buku bacaan.

"Bangga rasanya melihat buku-buku tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran oleh sekolah dan siswa. Sejati-nya pelaksanaan sekolah seperti inilah yang diharapkan oleh Mas Menteri (Pendidikan/Nadiem Makarim) ketika meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-23 berupa Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia," kata Hafidz Muksin.

Dia mengatakan pemanfaatan dan praktik baik terhadap pemberian buku bacaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan program pencetakan dan pengiriman buku bacaan bermutu.

"Pada tahun 2024, Kemendikbudristek akan mengirimkan lebih dari 21 juta eksemplar buku bacaan ke sekolah-sekolah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Roh Kudus kelas satu

kredit murah

Fikri Rajab menangi Endurance Heat sesi 1 dalam AIC******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap jetski Fikri Rajab memenangi kategori Endurance Heat sesi 1, dalam ajang Menpora Cup Aquabike Indonesia Championship (AIC) yang diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu. Pria berumur 28 tahun itu meraih 400 poin pada sesi pertama kategori balap ketahanan tersebut dengan durasi 45 menit. Dalam sesi itu, Fikri tampil trengginas dengan meliuk-liuk di lintasan guna membelakangi 17 pembalap lain dan mengumpulkan jumlah lap paling banyak. Di belakang dia, pembalap lain yaitu Muhammad Gibran Kartiko berumur 18 tahun menguntit pada posisi kedua dan berhasil meraih 380 poin. Pada posisi ketiga, pejetski Makaio Wimylie berhasil mendapatkan 368 poin.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024 Panitia menjadwalkan untuk menyelenggarakan Endurance Heat sesi 2 dan 3 pada Minggu (3/3). Sementara itu, Direktur Olahraga Balap Air Ikatan Motor Indonesia (IMI), Randi Wibawa, Sabtu, mengatakan kejuaraan itu merupakan langkah awal guna mendorong keikutsertaan atlet asal Indonesia dalam Kejuaraan Dunia Jetski 2024 seri Danau Toba. "Rencana kami akan membuat empat seri. Yang pertama di Balige, Danau Toba, kedua di Samosir Danau Toba, ketiganya di Sulawesi Utara, dan keempatnya di Sulawesi Selatan," kata Randi. Setelah itu, lanjut dia, tiga pembalap terbaik yang mengumpulkan poin terbaik yaitu posisi satu, dua, dan tiga, nanti akan masuk ke World Championship yang juga digelar di Danau Toba pada November 2024. Menpora Cup AIC baru pertama kali digelar di Danau Toba dan diikuti sebanyak 18 pembalap. Kejuaraan itu merupakan side event dari penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 dan digelar di tempat yang sama. Kegiatan itu merupakan hasil kerja sama antara Kemenpora dan Ikatan Motor Indonesia (IMI), guna meningkatkan prestasi olahraga jetski di Indonesia.

Baca juga: Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024