link slot gacor hari ini terbaru

Hukum pacaran

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Kaisar Dewa Monster

Survei BI: Penjualan Eceran Tumbuh Positif pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerjapenjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada April 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2023 sebesar 241,6 atau tumbuh positif sebesar 1 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut tetap kuatnya IPR itu terutama didukung oleh kelompok barang budaya dan rekreasi yang meningkat.

Selain itu, penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti bahan bakar kendaraan bermotor dan suku cadang serta aksesori, juga turut menguatkan IPR.

Peningkatan penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok, terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

"Hal ini sejalan dengan periode Ramadan dan Idulfitri 1444 H, strategi potongan harga yang dilakukan ritel, serta kelancaran distribusi yang mendorong meningkatkan permintaan dalam negeri," ucap Erwin melalui keterangan resmi, Rabu (10/5).

Adapun pada periode Maret 2023 lalu, IPR tercatat sebesar 215,3 atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,6 persen.

Erwin mengatakan peningkatan terjadi pada beberapa kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, serta subkelompok sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran tumbuh positif sebesar 7 persen. Peningkatan terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman dan tembakau serta suku cadang dan aksesori seiring dengan peningkatan permintaan domestik.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

Daftar Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ada PLN hingga Pertamina******

Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5) ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 20 Mei 2023 mendatang.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN mengungkapkan pada tahun ini pihaknya menyediakan lebih dari 2.000 lowongan di berbagai perusahaan pelat merah.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis FHCI BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- Junior Officer Akuntansi (D3)
- Junior Officer treasury Liquidity dan Receipt (D3)
- Junior Officer Tax Management (D3)
- Junior Technician Power Generation Life Cycle Management (D3)
- Junior Officer Maintenance Management (D3)
- Junior officer Operation Management (D3)
- Junior Technician Sipil (D3)
- Junior Officer Waduk Hidrologi dan Sedimentasi (D3)
- Officer Corporate Financing (S1)
- Officer health Safety dan Security (S1)
- Officer Environment Management (S1)
- Officer Generation Business Development (S1)
- Engineer Software Development (S1)
- Engineer Solusi Pelanggan (S1)
- Junior Engineer Software Development (D3)
- Junior Officer Kesekretariatan (D3)
- Junior Officer Akuntansi dan perpajakan (D3)
- Officer Niaga dan pelayanan Pelanggan (S1)
- Junior Officer Perencanaan Korporat (D3)
- Officer Keuangan (S1)
- Engineer Infrastructure IT (S1)
- Junior Officer Program management Office (D3)
- Junior Officer Niaga dan Layanan Pelanggan (D3)
- Officer New Power generation Maintenance Management (S1)
- Officer Contract Control II (S1)
- Officer perencanaan Sipil (S1)
- Technical Bidang Distribusi (S1)
- Junior Officer Business Services (D3)
- Officer Information technology Development and Business Anlysist (S1)
- Junior technician Digital Power Plant (D3)
- Junior Officer Information Technology Operation (D3)

PT Pos Indonesia (Persero)

- Junior Analyst Bidang Digital (S1)
- Junior Analyst Bidang Data Analytics (S1)
- Junior Analyst Bidang Hukum (S1)
- Junior Analyst Bidang Marketing (S1)
- Junior Analyst Bidang Auditor (S1)
- Supervisor (D3)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Digital Service (S1)
- Digital Platform dan IT (S1)
- Facilities dan Asset Management (S1)
- Logistics dan Supply Chain Management (S1)
- Legal dan Compliance (S1)
- Finance (S1)
- Human Capital (S1)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

- Dokter (S1)
- Asesor Psikologi (S1)
- IT Developer (S1)
- Finance Administration (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT Kilang Pertamina Internasional - PT Kilang Pertamina Balikpapan

- Operator (D3)

PT Pertamina (Persero) - PT. Pertamina Power Indonesia

- Jr Auditor I IA Opr. dan Infrastructure (S1)
- Jr Analyst I Compliance Advisory (S1)
- Jr Analyst I Accounting (S1)
- Jr Analyst I Environmental (S1)
- Jr Legal I Counsel Operation Support (S1)
- Jr Analyst Material Management (S1)
- Jr Analyst I Procurement (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT PERTAMINA PATRA NIAGA

- Jr Engineer I Construction (S1)
- Jr Engineer I Facilities (S1)

PT Biofarma (Persero)

- Quality Assurance Staff (S1)
- Product Management Staff (S1)
- Production Staff (S1)
- PPIC Staff (S1)
- Supply Chain Staff (S1)
- International Sales Staff (S1)
- Talent Management Staff (S2)

Perum Bulog

- Staf Pelaksana IT (S1)
- Staf Pelaksana Analis Data Pangan (S1)
- Staf Pelaksana Marketing (S1)
- Staf Pelaksana Supply Chain dan Pelayanan Publik (S1)
- Staf Pelaksana Teknik (S1)
- Staf Pelaksana Pengembangan Produk (S1)
- Staf Pelaksana Operasional Hulu (S1)
- Staf Pelaksana Quality Control (S1)
- Staf Pelaksana Legal (S1)
- Staf Pelaksana Human Capital (S1)
- Staf Pelaksana Keuangan (S1)
- Staf Pelaksana Perencanaan Strategis (S1)
- Staf Pelaksana General Affairs (S1)

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Microsoft Tunda Kenaikan Gaji Tahun Ini Demi Hemat Biaya******

Microsoft mengumumkan tak akan ada kenaikan gajiuntuk pekerja tetap mereka pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella melalui e-mailkepada parastaf.

Langkah ini diambil Microsoft untuk mengurangi biaya karena pendapatan yang tumbuh lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain itu, pada awal Januari kemarin, perusahaan pembuat perangkat lunak ini juga sudah mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 10 ribu pekerja atau sekitar 5 persen dari jumlah pegawai nya di seluruh dunia.

Peningkatan pengeluaran Microsoft terjadi karena strategi yang salah pada tahun lalu. Di mana saat ekonomi masih sulit dan inflasi melanda, perusahaan justru menaikkan anggaran untuk prestasi atau bonus bagi karyawan.

Tahun ini, Microsoft akan tetap memberikan bonus seperti tahun lalu, namun memang jumlahnya kembali normal, serta tidak ada kenaikan gaji.

"Kami akan mempertahankan anggaran bonus dan penghargaan saham kami lagi tahun ini, namun, kami tidak akan terlalu banyak mendanai sejauh yang kami lakukan tahun lalu, membawanya lebih dekat ke rata-rata historis kami," tulis Nadella melalui e-mail, dikutip CNBC.com, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Mayoritas Kripto Papan Atas Amblas, Bitcoin Layu ke US Ribu******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasipasar terbesar kompak melemah pada perdaganganSelasa (9/5) pagi.

Mengutip coinmarketcap, bitcoin ambals 2 persen ke harga US.630 per keping. Kejatuhan Si Raja Koin diikuti aset kripto lainnya.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, ethereum, terkoreksi 1,1 persen ke US.844 per koin. BNB merosot 1,3 persen ke US4 per koin pada perdagangan 24 jam, turun 3,4 persen dalam sepekan.

Cardano loyo ke US<句子>,365 per koin imbas pelemahan 1,5 persen. Lalu dogecoin terperosok 3,5 persen ke US<句子>,072 per keping.

Polygon mencatatkan koreksi terparah, yakni 4,3 persen ke harga 0,899 per keping. Adapun solana melemah 3,2 persen ke US,66 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]