pos4d88

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Bos BUMN Pertahanan Ungkap Ruwet Ekspor Senjata: Diatur Kemenhan******

Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin merinci rumitnya proses ekspor senjatabuatan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend ID.

Ia paham Defend ID memang kudu mencari pangsa pasar ekspor global. Menurutnya, alat utama sistem senjata (Alutsista) buatan anak bangsa yang dikirim ke negara luar mendorong target Defend ID menjadi top 50 perusahaan pertahanan di dunia.

"Tapi yang namanya ekspor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Apalhankam) atau Alutsista, pengawasan negara sangat ketat sekali," kata Bobby dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Akan tetapi, Bobby menyebut Defend ID yang menaungi 5 perusahaan, yakni PT Len Industri, PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia sudah banyak mengekspor Alutsista ke luar negeri.

Ia menyebut ada sekitar 200 unit pesawat tipe CN-235 dan NC-212 yang dikirim ke negara luar. Beberapa negara langganan pesawat buatan PT DI itu, antara lain Afrika, Timur Tengah, serta beberapa di kawasan Asia.

Lalu, PT PAL juga mengekspor beberapa kapal perang ke Uni Emirat Arab (UEA) hingga Filipina. Khusus dengan UEA, BUMN pertahanan ini sedang menggarap pesanan berupa Landing Platform Dock sepanjang 163 meter alias LPD 163.

"PT Pindad juga ekspornya baik, mengekspor amunisi, senjata, bahkan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan kendaraan taktis Anoa buatan Pindad," ungkap Bobby.

"Tapi sekali lagi ekspor Alutsista atau Apalhankam itu tidak gampang. Pengawasan dari negara pengekspor ketat, oleh negara importirnya ketat juga, dan dari Dewan Keamanan PBB juga sangat ketat. Jadi, tidak gampang sebenarnya," imbuhnya.

Di lain sisi, Bobby ikut menyoroti konflik geopolitik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan Defend ID sama sekali tidak ada kerja sama dengan Israel.

Bobby juga mengklaim Pemerintah Indonesia melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

"Itu kan jelas nanti teman-teman lihat Permenhan Nomor 6 Tahun 2017 itu jelas sekali klasifikasi seperti apa, kriteria seperti apa, dan kita sangat patuh serta respek kepada aturan yang ada," jelasnya usai acara.

"Kemudian kan ada deklarasi-deklarasi dari Dewan Keamanan PBB, apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah masalah HAM atau tidak, atau invasi misal kayak Rusia-Ukraina. Kita selalu ikuti itu, tidak pernah sekali pun keluar dari jalurnya," tandas Bobby.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendekonstruksi dunia lain

Daftar Jabatan Luhut yang Kini Dipegang Erick Thohir******

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Ad Interim lantaran Luhut Binsar Panjaitan sedang sakit.

Dengan begitu, beberapa jabatan yang melekat ke Menko Marves juga menjadi tanggung jawab Erick.

"Sepanjang jabatan itu terkait dengan tugas dan amanah sebagai menko, maka hal itu menjadi tugas menko ad interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10).

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

3. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

4. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

5. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Sandiga Uno Ungkap Kondisi Kesehatan Luhut Usai Diminta Bedrest Dokter******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomengungkap kondisi terkini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanyang belakangan harus beristirahat alias bedrest karena sakit.

Sandi menyebut kesehatan Luhut semakin membaik kendati masih harus rawat inap di rumah sakit. Ia juga memastikan posisi Luhut saat ini berada di DKI Jakarta.

"Sampai kemarin masih di rumah sakit, tapi persiapan akan pemulihan," kata Sandi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/10).

Sandi mengungkapkan Luhut sempat kelelahan usai didapuk sebagai Ketua KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum/AIS) yang rencananya akan dihelat di Bali pada 10 Oktober-11 Oktober 2023.

Selain itu, Luhut menurutnya juga kelelahan setelah sempat mengadakan perayaan ulang tahun ke-76 yang pada saat itu dihadiri banyak tokoh bangsa.

"Minggu ketemu juga, dan dia sangat belum menunjukkan kelelahan. Tetapi pada Senin-Selasa itu mulai [kelelahan] sampai harus dirawat. Tetapi saya baru dapat informasi beliau berangsur pulih dan mohon didoakan oleh teman-teman," ujar Sandi.

Sandi belum bisa memastikan apakah Luhut akan menghadiri KTT AIS. Namun yang pasti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya akan hadir pada forum internasional di Pulau Dewata itu.

Luhut sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin KTT AIS 2023 di Bali. Keputusan itu tertuang dalam pasal 7 Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Forum Negara Pulau dan Kepulauan.

Tugas panitia nasional KTT AIS, di antaranya menyusun dan menetapkan rencana induk, termasuk menentukan tema dan agenda rangkaian kegiatan pertemuan.

Mereka juga bertugas menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan, melakukan persiapan dan penyelenggaraan, dan melakukan monitoring penyelenggaraan KTT.

Selain itu, panitia nasional juga bertugas melakukan evaluasi hingga menyusun laporan penyelenggaraan KTT.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Pengusaha Minta Presiden 2024******

Ketua Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta kepada presiden terpilih pada Pilpres 2024melanjutkan sejumlah program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya ada sembilan program Jokowi yang ia minta dilanjutkan.

Pertama, reformasi struktural terhadap iklim usaha sektoral dan lintas sektoral. Menurut Shinta, kebihan program Jokowi ini perlu dilanjutkan khususnya agar lebih berorientasi pada peningkatan daya saing manufaktur, ekspor dan penciptaan green/sustainable economy.

Ketiga, reformasi sumber daya manusia (SDM), khususnya agar struktur skills setpekerja tidak lagi terkonsentrasi pada unskilled workers.

"Tetapi pada skilled workersyang dibutuhkan di era industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi beserta dengan iklim ketenagakerjaan yang dibutuhkan," imbuh Shinta.

Keempat, keterbukaan ekonomi strategis yang disertai dengan penyesuaian domestik untuk peningkatan daya saing ekspor nasional dan inbound investasi.

Kelima, target Indonesia maju 2045.Keenam, stabilitas makro ekonomi.

Ketujuh, transisi energi dan target nasional determined contribution.

Kedelapan, penguatan akses keuangan dan pemberdayaan bagi UMKM. Kesembilan, memastikan mekanisme riil proyek strategis pemerintah (Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek infrastruktur lainnya).

Lebih lanjut, Shinta juga mengungkapkan APINDO mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya memberikan dukungan dengan cara membantu pemerintah menarik investasi masuk ke IKN. Apalagi, belakangan investasi dari pengusaha lokal pun sudah masuk.

[Gambas:Video CNN]

"Memang kalau kita lihat mau menarik investor asing, mereka melihat investor lokalnya masuk. Jadi di situ kebetulan kami juga ke sana dengan beberapa pengusaha lokal yang melakukan groundbreaking dan itu menunjukan awal pengusaha lokal berpartisipasi," jelas Shinta.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan APINDO telah menjembatani para investor dengan pengusaha lokal. Menurutnya, pengusaha lokal harus ikut dilibatkan dalam pembangunan IKN.

"Jadi, kami coba untuk memfasilitasi apa kebutuhan dari (investor) apakah itu dari konstruksi, proyek-proyek apa yang mereka bisa bermitra dengan pengusaha lokal juga, ini harus jadi program kita bersama," pungkasnya.