qqgaming

Reinkarnasi di semua alam

Pabrik Bangkrut, 1.163 Buruh Puma Cs di Tangerang Terkena PHK******

Pabrikpemasok Pumadi Cikupa, Tangerang bangkrut dan mengakibatkan 1.163 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garment Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

Desyanti menuturkan 1.163 karyawan Tuntex yang otomatis terkena PHK bakal mendapatkan pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan, ia mengatakan manajemen PT Tuntex juga berjanji memberikan tambahan kompensasi ke buruh dengan rincian sebagai berikut:

- Masa kerja 1 bulan sampai dengan 5 tahun sebesar 50 persen dari 1 bulan upah pokok
- Masa kerja 5 tahun ke atas sampai dengan 10 tahun sebesar 75 persen dari 1 bulan upah pokok
- Masa kerja di atas 10 tahun sebesar 100 persen dari 1 bulan upah pokok

[Gambas:Video CNN]

"Untuk tunjangan hari raya (THR) pekerja diberikan sesuai ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, ada penambahan THR yang diberikan kepada pekerja dengan rincian tambahan sebagai berikut," sambung Desyanti.

- Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan tambahan THR 20 persen dari upah pokok
- Pekerja dengan masa kerja 5 tahun ke atas mendapatkan tambahan THR sebesar 40 persen dari upah pokok.

Raja Tianjiu

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Berkat PNM Mekaar dari Bali, 1.200 Orang Jauh dari Jeratan Rentenir******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memboyong 50 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMM) ke ajang Bazar UMKM untuk Indonesia yang digelar di Sarinah selama 4 hari atau sejak 6 - 9 April 2023.

Salah satunya, 'Hero' PNM Mekaar, Ni Luh Librayanti yang menghasilkan kerajinan dari anyaman bambu dan rotan. Ni Luh merupakan 'Hero' PNM Mekaar di Dauh Pura Bali.

"Dari Seorang Ni Luh Librayanti awalnya hanya memiliki 38 anggota dalam satu kelompok, kemudian bisa mengajak 40 kelompok lain menjadi anggota PNM Mekaar," kata Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PNM, Dicky Fajrian dikutip Sabtu (8/4).

Menurutnya, Ni Luh Librayanti mampu membuat perubahan besar untuk masyarakat pra sejahtera di daerahnya, yaitu Dusun Dauh Pura, Tigawasa, Banjar, Buleleng-Singaraja Bali dengan mengajak masyarakat bergabung dengan PNM Mekaar.

Semula, banyak masyarakat yang terikat dengan pinjaman atau rentenir, namun dengan ikut PNM Mekaar, mereka mampu terhindar dari pinjaman berbunga tinggi.

"PNM Mekaar berbeda dengan pembiayaan lain. Kita tidak ada branding ataupun iklan. Cara kita mengiklankan yaitu dengan mengajak nasabah lain bergabung melalui testimoni nasabah yang sudah ada. Nah, nasabah akan bertambah dari mulut ke mulut," tambahnya.

Dari 14 juta nasabah, tidak semua mampu diserap petugas PNM di lapangan. Namun, dari petugas mengajak beberapa nasabah, kemudian dari beberapa nasabah tersebut mengajak nasabah lagi, muncullah 14 juta nasabah.

"Ni Luh Librayanti ini jadi inspirasi kami, jadi semangat untuk terus berinovasi mengembangkan produk, semakin banyak dapat melayani masyarakat," ujarnya.

"Dari satu ibu Ni Luh Librayanti, maka ada 1.200 orang terbebas dari pinjaman illegal, banyak usaha yang berkembang lebih baik hingga ekonomi keluarga meningkat," tambahnya.

Ni Luh Librayanti menjadi nasabah PNM Mekaar sejak 2018 melalui klasterisasi, pengarahan dan pelatihan yang digelar PNM. Dirinya bersama 10 orang anggota kelompok merupakan pengrajin anyaman bambu dan rotan.

Dalam sehari, masing-masing anggota mampu memproduksi 5 anyaman bambu atau rotan, artinya dalam sehari bisa memproduksi 50 anyaman bambu dan rotan. Sebelum pandemi, produk Ni Luh Librayanti sempat di ekspor ke berbagai negara.

"Satu hari bisa memproduksi 5 hingga 6 anyaman bambu dan rotan bikinan tangan, dalam seminggu sekitar 20 anyaman. Kami memiliki tenaga lebih dari 10, jadi satu kelompok sehari bisa 50 anyaman per minggu jika bahan lengkap dan tidak ada hajatan," tambahnya.

Menurutnya, keunggulan PNM Mekaar dibanding pinjaman lain adalah fleksibilitas yang mudah dengan bunga yang ringan. Selain itu, pinjaman di PNM juga tanpa jaminan.

"Pinjam Rp2 juta, kita cicil Rp50 ribu per minggu. Selain itu, kita juga diberikan pelatihan, pemasaran, hingga promosi ke berbagai kota," tutupnya.

Untuk diketahui, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai ragam produk UMKM seperti fashion, kuliner, kecantikan maupun kriya dapat langsung datang ke lantai rubanah dan lantai pusaka Mal Sarinah, Jakarta. Pengunjung yang hadir berkesempatan mendapatkan kupon belanja mulai dari Rp 25 ribu-122 ribu, syarat dan ketentuan berlaku.

Bagi pegiat seni fotografi, juga bisa mengikuti kompetisi foto. Caranya dengan mengunggah foto yang diambil di area bazar dan diunggah di media sosial pribadi dengan melakukan tag akun Instagram Kementerian BUMN, Pegadaian dan PNM disertai tagar #bazarumkmuntukindonesiaapril.

Tian Feng Qi Tan

UBS Bakal PHK 11 Ribu Karyawan Usai Caplok Credit Suisse******

UBS Group AG akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20-30 persen tenaga kerjanya di Swiss. Harian Swiss Tages-Anzeiger melaporkan jumlah PHK bank tersebut tersebut diperkirakan mencakup 11 ribu karyawan.

Minggu (2/4) lalu, Reutersmelaporkan langkah PHK dilakukan setelah UBS setuju untuk membeli Credit Suisse seharga 3 miliar franc Swiss atau US,3 miliar, dalam kesepakatan yang dirancang oleh pemerintah Swiss, bank sentral dan regulator pasar untuk menghindari krisis dalam sistem keuangan negara.

Namun kesepakatan akuisisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran atas ukuran bank baru dengan aset US,6 triliun, serta mempekerjakan lebih dari 120 ribu staf di seluruh dunia.

Presiden Alain Berset mengatakan akuisisi itu adalah solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini.

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu.

"Dan (mengancam) stabilitas keuangan internasional," ujar Berset.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Anak Buah Erick Respons Soal Hasil Audit BPKP Tak Restui Impor KRL******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Imbas hal itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan.

Arya mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Pihaknya pun berjanji akan mencari solusi terbaik.

Saat ditanya apakah KCI akan membatalkan impor KRL dari Jepang, Arya belum bisa menjawab secara gamblang. Namun, pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan mencari solusi yang terbaik.

Adapun solusi-solusi itu, kata Arya, bisa berupa memberdayakan KRL kereta yang sudah ada dan memperbaikinya.

"Tetap menjaga aspek keselamatan karena transportasi yang utama itu adalah faktor keselamatan," imbuhnya.

Arya menambahkan perlu diskusi lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves. Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil kelak, hasil audit BPKP akan tetap menjadi acuan.

"Yang penting solusinya, bagaimana supaya selesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan. Kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan," ucap Arya.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," katanya kepada wartawan Kamis (6/4).

Keempat,terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handlingdan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasil pertemuan; meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil reviu," katanya.

PT KCI berkeinginan untuk mengimpor KRL bekas Jepang. Hal itu dilakukan untuk menggantikan armada yang dipensiunkan pada tahun ini dan tahun depan.

KCI sebenarnya sudah berupaya mencari pengganti armada tersebut dengan memesan ke Inka. Tapi, Inka belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang diinginkan PT KCI.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Hasil Audit Dana Pensiun BUMN Bermasalah Diumumkan Setelah Lebaran******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengumumkan hasil audit tata keloladana pensiun(dapen) BUMN yang bermasalah setelah Lebaran 2023.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menuturkan pihaknya masih akan mengukur berapa kekurangan dari dana pensiun itu, serta menganalisa penyebab aset yang menurun.

"Mau kami umumkan setelah Lebaran, agak tertunda sedikit. Tadinya mau (diumumkan) akhir April," ujar  di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4).

Ia tengah menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprisejuga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada awal Februari lalu.

Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN. Selama ini, direksi BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

"Ini kita melibatkan direktur keuangan dan direktur HC, yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah ok, nggak ok terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuh Arya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan, yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]