sensa88

samurai99 425Jutaan kata 763525Orang-orang telah membaca serialisasi

《sensa88》

Amnesty: Israel harus patuhi putusan ICJ atas kasus genosida di Gaza******

London (ANTARA) - Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas gugatan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel menjadi upaya penting untuk melindungi rakyat Palestina di Gaza, kata Amnesty International dalam pernyataannya pada Jumat (26/1).

Putusan itu memerintahkan enam tindakan sementara, termasuk mendesak Israel untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar Konvensi Genosida, mencegah hasutan untuk melakukan genosida dan menghukum penghasutnya, serta mengambil langkah cepat dan efektif untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.

Mahkamah itu juga memerintahkan Israel untuk menyimpan bukti-bukti genosida dan menyerahkan laporan terkait semua langkah yang diambil sesuai perintah dalam putusan dalam waktu satu bulan.

"Keputusan hari ini merupakan pengingat akan pentingnya peran hukum internasional dalam mencegah genosida dan melindungi semua korban kejahatan yang kejam," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dalam pernyataan tersebut.

"Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan diam ketika Israel melancarkan serangan militer yang kejam untuk memusnahkan penduduk Jalur Gaza dan menyebabkan kematian, ketakutan dan penderitaan warga Palestina."

"Namun, keputusan ICJ saja tidak dapat mengakhiri aksi kekejaman tersebut dan kehancuran yang dialami warga Gaza," katanya, menambahkan.

Menurut Callamard, tanda-tanda terjadinya genosida di Gaza dan pengabaian Israel terhadap hukum internasional menegaskan perlunya tekanan secara efektif dan terpadu terhadap Israel untuk menghentikan serangan mereka terhadap warga Palestina.

Gencatan senjata segera tetap penting karena menjadi cara paling efektif untuk menerapkan langkah-langkah sementara dan mengakhiri penderitaan warga sipil, katanya.

"Pertaruhannya sangat besar; langkah-langkah sementara ICJ mengindikasikan bahwa dalam pandangan mahkamah itu, kelangsungan hidup warga Palestina di Gaza berada dalam bahaya. Pemerintah Israel harus segera mematuhi keputusan ICJ tersebut," kata Callamard.

Dia mengatakan bahwa semua negara, termasuk yang menentang pengajuan kasus genosida oleh Afsel, berkewajiban untuk memastikan langkah-langkah ICJ itu dilaksanakan.

"Para pemimpin dunia dari AS, Inggris, Jerman, dan negara-negara Uni Eropa lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka pada keputusan Mahkamah, yang mengikat secara hukum, dan melakukan segala upaya untuk melakukan kewajiban mereka dalam mencegah genosida."

"Pengabaian terhadap kewajiban itu akan menjadi pukulan besar bagi kredibilitas dan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional," katanya, menegaskan.

Amnesty International juga mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah kejahatan internasional, termasuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan kelompok bersenjata Palestina.

Organisasi itu memperingatkan adanya risiko genosida di Gaza karena tingginya angka kematian warga Palestina, kehancuran akibat pengeboman tanpa henti oleh Israel, dan penolakan bantuan kemanusiaan ke Gaza secara disengaja.

Amnesty International menyerukan kepada Israel, Hamas, dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk segera menghentikan semua operasi militer di Gaza.

Israel harus menghentikan aksi blokadenya yang ilegal dan tidak manusiawi terhadap Gaza, serta mengizinkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan warga Palestina. 

Amnesty International juga mendesak Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk membebaskan semua warga sipil yang masih disandera.

Baca juga: Inggris didesak hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
Baca juga: Warga Palestina di Tepi Barat puji keputusan sementara ICJ

Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Wapres: Aksi "walk out" Menlu Retno tegaskan RI dukung Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan aksi walk out yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika Israel berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB, menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung Palestina.

Menlu Retno dan sejumlah menlu negara lain memutuskan keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka DK PBB terkait Palestina, yang berlangsung di New York, AS, Selasa (23/1).

Ketika dimintai tanggapannya oleh awak media di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa bangsa Indonesia sampai saat ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina yang akan terus disuarakan di tingkat internasional.

“Sikap Menlu (Retno) saya kira itu menunjukkan sikap kita. Sejak lama kita ingin negara-negara terjajah itu merdeka. Khusus Palestina, kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka,” ujar Ma’ruf, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden RI.

Tindakan Menlu Retno itu, menurut dia, juga mencerminkan sikap tegas pemerintah Indonesia yang menentang penjajahan Israel di Palestina.

“Jadi, walk out itu menunjukkan sikap kita (yang) tidak setuju dan menolak pendapat Israel itu,” ujar Wapres Ma’ruf.

Dalam hal ini, kata dia, Israel selalu beranggapan bahwa perjuangan rakyat Palestina mempertahankan haknya merupakan tindakan terorisme—yang dijadikan alasan oleh Israel untuk terus melanjutkan serangannya terhadap bangsa Palestina.

“Memang mantra mereka itu selalu saja mengatakan bahwa Hamas itu teroris, kemudian melakukan penyerangan. Padahal itu perlawanan rakyat yang terjajah dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan,” tutur Ma’ruf.

Wapres mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Hamas selama ini merupakan wujud dari bentuk perlawanan penjajahan di tanah mereka. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap ada di barisan pendukung Palestina.

“Jadi saya memaknai serangan Hamas ke Israel itu ingin menunjukkan bahwa kami (bangsa Palestina) ada, ingin memperoleh perhatian internasional. Itu saya kira jelas. Jadi sikap kita memang dari awal dan tidak akan berhenti mendukung kemerdekaan Palestina,” kata dia.

Sementara itu, mengenai putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan Israel untuk melakukan langkah-langkah penghentian genosida di wilayah Gaza, Wapres menilai putusan tersebut harus dimaknai juga sebagai penghentian penyerangan yang sudah menjadi tuntutan banyak pihak.

“Jadi, jangan ada genosida, artinya harus menghentikan penyerangan. Menghentikan serangan itu sudah menjadi putusan PBB, sudah menjadi putusan berbagai negara. Itu saya kira dua hal itu memang berkait, antara mencegah terjadinya genosida berarti juga menghentikan perang,” kata Wapres Ma’ruf.

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Bupati Rembang Abdul Hafidz Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, K.H. Moch. Zaim Ahmad Ma’shoem.

Baca juga: Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina
Baca juga: Israel sampaikan pernyataan di DK PBB, Menlu Retno "walk out"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link qq998、mencairkan dana kredivo、kaisarslot777

Terkait：fire 77 slot、proses verifikasi kredivo、maria 77 slot、pracmatic88、slot pasti jackpot、cara pinjol biar di acc、voucher indomaret bisa buat bayar shopee、00 togel、slot jp terbaru、jokerbet888

---

---

bab terbaru：slot bonus new member 100 di depan（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02