crot4d

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Matahari menerobos langit

Seperempat Lebih Siswa SMP di Solo Pernah Jadi Korban Perundungan Verbal******

Perundungan secara verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan dan berulang-ulang. Meski tidak menimbulkan luka secara fisik, namun berdampak pada kesehatan mental korban.

Data Yayasan Kakak menunjukkan separuh lebih tindakan perundungan verbal terjadi di sekolah dengan persentase 65%. Lalu diikuti dengan lingkungan bermain sebanyak 22%, dan 13% di rumah.

Sedangkan pelaku perundungan hampir semuanya merupakan teman sendiri, persentasenya mencapai 91%. Lalu diikuti yang lainnya meliputi kakak kelas, saudara kandung, orang tua, dan guru sebesar 3%.

Selain perundungan secara verbal, siswa SMP di Solo juga mengalami perundungan secara fisik. Perundungan fisik pun dilakukan secara berulang-ulang. Tidak jarang meninggalkan bekas luka di tubuh seperti memar.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Kakak, ditemukan sebanyak 11% siswa SMP mengaku pernah mengalami perundungan secara fisik. Mirisnya, setengah dari korban perundungan fisik terjadi di sekolah dengan persentase 53%.

Lalu hampir seperempat diantaranya mendapatkan perundungan fisik di rumah. Sisanya sebanyak 20% di lingkungan bermain.

Hal ini juga selaras dengan temuan Yayasan Kakak bahwa mayoritas pelaku perundungan fisik adalah teman sendiri, persentasenya mencapai 68%, lalu diikuti orang tua sebanyak 15%. Sayangnya, tempat anak mengadu dan mendapat perlindungan di sekolah, yakni guru juga ada yang melakukan perundungan secara fisik, meski persentasenya tidak banyak yakni 9%. Pelaku lainnya meliputi kakak kelas dan saudara kandung sebesar 7%.

Perundungan ternyata tidak berhenti di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya Fenomena ini dikenal dengan istilah cyber bullyingatau perundungan dunia maya.

Perundungan di dunia maya biasanya dilakukan berulang-ulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korbannya. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Riset Yayasan Kakak menunjukkan ternyata 14% anak pernah menjadi korban perundungan di media sosial.

Mayoritas perundungan di media sosial terjadi melalui platform WhatsApp dengan persentase 74%, diikuti platform lainnya meliputi Tiktok dan X sebanyak 15% , selanjutnya Instagram 8%, dan gamesebanyak 3%.

Kepada Solposos.com, aktivis perlindungan anak dari kekerasan Yayasan Kakak, Kiki Nur Fernando, mengatakan perlu memosisikan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) untuk mencegah perundungan.

“Kita harusnya menyediakan pendidik teman sebaya. Mungkin lewat itu bisa dikuatkan lagi untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nanti harapannya pelopor itu bisa memulai dengan melihat lingkungan sekolahnya,” kata dia.

Dia mengatakan dengan diposisikan sebagai 2P, si anak bisa melapor kepada yang lebih ahli, dalam hal ini guru Bimbingan Konseling (BK), satgas pencegahan tindak kekerasan, atau profesional di bidangnya.

“Tidak mungkin anak melakukan tindakan yang konkret sampai bisa menangani, karena anak sebagai pendidik sebaya itu hanya sebagai teman bercerita. Untuk penanganannya sudah ada satgasnya sendiri,” kata dia.

Satgas yang dimaksud adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus ada di setiap sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS).

“Kami mengusulkan adanya penguatan satgas TPPK di sekolah, sehingga mampu melakukan penanganan kekerasan [termasuk perundungan] dengan prinsip perlindungan anak,” kata dia.

Fenghuang

Profil 12 Panelis Debat Capres 2024 yang Terakhir******

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 2022-2026. Ia juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Jenjang Doktor Kesehatan Masyarakat Unhas.

Asep Saepudin Jahar

Guru Besar Sosiologi Hukum Islam ini juga tengah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2023-2027.

Sebelum menjadi Rektor UIN Jakarta, Asep pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M UIN Jakarta. Pada tahun 2006, ia pernah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Bahruddin

Ia adalah seorang inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah sekaligus Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.

Sebelum mendirikan sekolah alternatif tersebut, Bahruddin aktif berkegiatan di serikat tani bernama Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga, Jawa Tengah dari tahun 2000-2018. Adapun sejak tahun 2016 hingga sekarang, Bahruddin menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Qaryah Thayyibah Indonesia.

Damar Juniarto

Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini merupakan pakar di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia dan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2015, Damar mendirikan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) untuk memberi ruang interaksi yang saling menguatkan dan menyemangati bagi para warganet yang dipidanakan dengan pasal karet.

Di tahun 2018, ia menerima penghargaan sebagai YNW Netizen Award 2018 dari Marketeers.com dan terpilih sebagai peserta International Visitor Leadership Program 2018: Cyber Policy and Online Freedom of Expression dari Kedubes Amerika.

Paschalis Maria Laksono

Ia adalah seorang Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 2005 hingga 2006, Laksono memperoleh Scholar in Residence Award dari Fulbright untuk mengajar Antropologi Politik dan Antropologi Agama di Lafayette College, Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selain menjadi pengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM sekaligus sebagai Kepala Unit Bahasa dan Budaya yang bernaung di dalamnya.

Imam Prasodjo

Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat ini juga seorang Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan sejak 2016 hingga sekarang.Ia juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sampai hari ini.

Onno Widodo Purbo

Ahli Teknologi Informasi ini juga merupakan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan periode 2021 hingga sekarang. Onno menerima penghargaan Postel Award 2020 oleh Internet Society yang merupakan organisasi nirlaba pendukung pengembangan dan penggunaan internet yang terbuka, terhubung secara global, dan aman.

Reni Kusumowardhani

Ia adalah pakar Psikologi Forensik sekaligus Dewan Pertimbangan dari Asosiasi Forensik Indonesia (Apsifor). Selain itu, Reni juga merupakan Ketua III Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Reni Kusumowardhani merupakan psikolog yang bergerak di bidang forensik dengan membuka praktik pribadi sejak tahun 1988 dan memulai terjun di ranah hukum sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Timboel Siregar

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini juga merupakan Koordinator Advokasi BPJS Watch sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan sehari-hari Timboel banyak bergerak di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan dan beberapa kali pula menjadi narasumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tolhas Damanik

Ia merupakan Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access. Hingga hari ini, Tolhas aktif di bidang pemberdayaan para penyandang disabilitas yang tidak terbatas pada isu pendidikan, melainkan juga bidang pemberdayaan politik dan isu perburuhan.

Tukiman Taruna Yoga

Dosen Pascasarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret ini pernah menjadi calon legislatif untuk DPD pada Pemilu 2004.

Pada pemilu tersebut, Tukiman menjadi calon dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Jateng) dengan total suara sah pada pemilihan umum untuk DPD dari Jateng adalah 15.694.741.

Vina Adriany

Ia adalah seorang Guru Besar bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gender sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bogor, Jawa Barat.

Ia juga sempat menjadi Asisten Pengajar Departemen Riset Pendidikan, Lancaster University, Inggris hingga menjadi Asisten Peneliti Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Malaysia.

Selain itu, Vina juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Usia Dini Kawasan Asia Tenggara atau SEAMEO CECCEP.

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Prabowo Obral Program Makan Gratis di Debat Terakhir Capres 2024******

“Saya punya internet gratis untuk sekolah, untuk UMKM. Tapi, ada yang menarik, di Pontianak pada 20 Januari, Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, internet gratis penting untuk mengatasi ketimpangan digital di Indonesia. Ganjar kemudian bertanya kepada Prabowo, “etuju tidak bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya?” tanya Ganjar.

Atas pertanyaan Ganjar tersebut, Prabowo menjelaskan tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak penting. Ia menduga Ganjar mendapatkan informasi yang kurang lengkap mengenai pernyataan yang dia lontarkan di Pontianak.

“Mungkin tidak lengkap yang bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, miskin, kalangan bawah, itu yang saya maksud,” ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo merasa internet gratis memang bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan digital. Prabowo bahkan mengaku akan membawa internet gratis ke seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden, tetapi ia tetap akan memprioritaskan makan gratis.

“Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi, makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategis, itu utama bagi saya,” ujar dia.

Pada sesi Debat Capres 2024 yang terakhir, Prabowo Subianto memang banyak menyampaikan gagasan tentang makan gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil. Pada segmen kedua dia menyebut makanan bergizi menjadi solusi masalah kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya berencana membuat program makan gratis untuk masyarakat miskin.

Kemudian pada sesi ketiga, Prabowo sempat menanyakan tentang program makan gratis kepada Ganjar Pranowo. Selanjutnya pada segmen keempat, dia Prabowo menyampaikan komitmennya kepada kaum perempuan dengan memberikan bantuan gizi berupa makan gratis untuk ibu hamil untuk mencegah stunting.

Oke aku penjahatnya

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito Karnavian Jadi Plt Menko Polhukam Ganti Mahfud Md******

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Kaisar adalah surga

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.