rekomendasi slot pragmatic hari ini

asiabet338 710Jutaan kata 835183Orang-orang telah membaca serialisasi

《rekomendasi slot pragmatic hari ini》

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Wisata "campervan" Malang jadi alternatif baru tarik wisatawan******

Harapannya, keberadaan fasilitas ini nantinya mampu menambah alternatif wisata di Kabupaten Malang, atau bahkan mungkin menjadi tren wisata baru, yang pada gilirannya dapat mengungkit geliat sektor wisata di Kabupaten Malang secara keseluruhan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan program inovasi Campervan Wisata Kabupaten Malang, yang diharapkan mampu menjadi alternatif baru untuk menarik kunjungan wisatawan dan mengoptimalisasi potensi pada sektor tersebut.

Bupati Malang M Sanusi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan bahwa dengan adanya inovasi wisata menggunakan kendaraan yang memiliki fasilitas akomodasi untuk beristirahat tersebut menjadi tren wisata baru yang mampu mengungkit geliat sektor wisata setempat.

"Harapannya, keberadaan fasilitas ini nantinya mampu menambah alternatif wisata di Kabupaten Malang, atau bahkan mungkin menjadi tren wisata baru, yang pada gilirannya dapat mengungkit geliat sektor wisata di Kabupaten Malang secara keseluruhan," kata Sanusi.

Paket Campervan Wisata Kabupaten Malang tersebut merupakan pengembangan layanan wisata yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata, utamanya wisata Pantai Balekambang di Kecamatan Bantur dan Pantai Ngliyep di Kecamatan Donomulyo.

Sanusi menjelaskan, saat ini ada tiga unit campervan yang dioperasikan untuk menunjang sektor pariwisata wilayah Kabupaten Malang tersebut. Ia berharap, perawatan kendaraan wisata tersebut bisa dilakukan secara optimal, sehingga bisa dipergunakan dalam jangka panjang.

"Saya berharap ke depan inovasi-inovasi seperti ini terus dimunculkan. Tidak hanya bagi Perumda saja, namun juga bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang," katanya.

Ia menambahkan, inovasi tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas dampak pembangunan, sehingga masyarakat Kabupaten Malang dapat merasakan manfaat nyata dari hasil kinerja yang telah diupayakan.

"Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi pedoman bersama, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan, dalam membangun daerah menuju cita-cita kemakmuran," ujarnya.

Layanan Wisata Campervan Kabupaten Malang yang merupakan terobosan dan hasil kolaborasi antara salah satu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan pihak swasta dan dinilai cocok bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman liburan dengan menggunakan kendaraan Campervan.

Kawasan selatan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata pantai yang menjadi salah satu destinasi unggulan di wilayah tersebut. Beberapa pantai lain memiliki potensi untuk pengembangan wisata antara lain adalah Pantai Batu Bengkung, Pantai Kondang Merak, Pantai Sendang Biru, dan Pantai Bajul Mati.

Baca juga: Bunga anggrek asal Malang tembus pasar Taiwan

Baca juga: Wagub Jatim sebut KEK Singhasari dukung percepatan hilirisasi digital

Baca juga: Pemkab Malang luncurkan Kampoeng Durian buka potensi pariwisata
 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bayar kredivo di tokopedia、aseanqq、ijobet

Terkait：bo tergacor terpercaya、slot server ug、aplikasi cicilan hp tanpa dp、dolar188、rtp ns2121、99macan、game slot terbesar di asia、rtp revo999、togel 43、hujanbet

---

---

bab terbaru：rumah main slot（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04