di kredivo bisa pinjam uang

Istriku yang cantik di sekolah

Perppu Cipta Kerja Hapus Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Perempuan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) ternyata tidak menjamin cuti haid dan cuti melahirkanbagi pekerja perempuan, beserta upahnya selama mengambil dua cuti tersebut.

Dalam Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja tersebut, tema cuti dimuat dalam Pasal 79.

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus," bunyi Pasal 79 ayat (3), menjabarkan jenis-jenis cuti tersebut.

"Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2l., dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama," bunyi Pasal 79 ayat (5) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya, dua hak khusus bagi pekerja perempuan ini dimuat dalam UU.

Cuti haid bagi pekerja perempuan dijamin melalui Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Lihat Juga : Daftar Lengkap Harga Baru BBM Pertamina Per 3 Januari 2022

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi Pasalnya.

Adapun jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Isu cuti haid dan melahirkan juga pernah menyeruak saat penyusunan UU Cipta Kerja pada 2020. Kelompok buruh ragu ketentuan tersebut hilang di Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun, pemerintah membantah dua hak khusus tersebut dihapuskan dari Omnibus Law. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui laman Twitter resminya @perekonomianri, menjelaskan istirahat panjang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Lalu, 30 Desember lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mencabut UU Cipta Kerja yang telah divonis Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk hukum inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penerbitan Perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]

cahaya tanpa debu

Bos Kripto FTX Sam Bankman******

Bos kripto FTXSam Bankman-Fried merasa tidak bersalah terkait sejumlah tuduhan penipuanyang ditujukan kepadanya.

Bankman-Fried, yang pernah dipuji sebagai wajah publik industri kripto, didakwa atas dua tuduhan penipuan secara elektronik (wire fraud) dan enam tuduhan tuduhan terkait konspirasi atas perannya dalam apa yang disebut oleh seorang jaksa federal sebagai penipuan terbesar.

Melansir CNN Business, pihak berwenang menuding Bankman-Fried mencuri dana pelanggan dari FTX untuk menutupi pinjaman yang diambil oleh Alameda Research, dana lindung nilai kripto yang berafiliasi dengan FTX. Ia juga dituding menggunakan dana itu untuk berinvestasi di perusahaan lain dan menyumbang untuk kampanye politisi dari kedua partai untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Sementara dua eksekutif senior dari bisnis kripto Bankman-Fried yakni salah satu pendiri FTX, Gary Wang, dan CEO Alameda Caroline Ellison telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal dan bekerja sama dengan jaksa federal.

Ellison meminta maaf bulan lalu dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia setuju dengan Bankman-Fried dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan secara terbuka sifat sebenarnya dari hubungan antara Alameda dan FTX, termasuk pengaturan kredit Alameda.

Jaksa Danielle Sassoon mengatakan kepada pengadilan bahwa mungkin ada lebih dari 1 juta korban dari keruntuhan FTX. Jaksa berencana untuk mengajukan mosi yang meminta untuk memberi tahu para korban melalui situs web, bukan memberi tahu mereka satu per satu.

Sementara itu, Bankman-Fried dibebaskan dari tahanan pada akhir Desember lalu dengan jaminan US0 juta.

Bankman-Fried bakal ditempatkan dalam tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California. Ia juga sudah menyerahkan paspornya kepada pihak berwenang.

Di sisi lain, kedua orang tua Bankman-Fried yang ikut menandatangani perjanjian telah menjadi sasaran pengawasan, pelecehan, dan ancaman media yang intens. Pengacara pun meminta untuk menghapus nama orang tua Bankman-Fried sebagai jaminan.

"Ada alasan serius untuk khawatir bahwa dua penjamin tambahan akan menghadapi gangguan serupa pada privasi mereka serta ancaman dan pelecehan jika nama mereka muncul tidak terhapus pada ikatan mereka atau identitas mereka diungkapkan kepada publik," kata pengacara dalam pernyataanya.

Sebelumnya, Sam Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada 12 Desember. Ia terancam hukuman penjara 115 tahun apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan. Ancaman bui itu berdasarkan pedoman hukuman maksimum undang-undang Kongres AS.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Ekonomi Bagus, PM Taiwan Hadiahi Rakyat Rp3 Juta saat Tahun Baru Imlek******

Pemerintah Taiwanberencana membagikan 6.000 dolar Taiwan atau setara Rp3 juta kepada setiap warganya menjelang Tahun Baru Imlek.

Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang dialami negara tersebut harus dicicipi langsung oleh setiap warganya.

Su mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 140 miliar dolar Taiwan yang merupakan bagian dari pendapatan pajak. Dana tersebut bakal dibagikan secara merata kepada seluruh warganya.

Su menegaskan rencana bagi-bagi duit tersebut masih perlu persetujuan dari parlemen. Kendati, langkah itu boleh jadi akan dipermudah karena mayoritas suara parlemen Taiwan dipegang Partai Progresif Demokratik yang berstatus partai penguasa.

Meski begitu, Su tidak memberikan rincian jelas tentang bagaimana mekanisme pemerintah dalam membagikan uang tunai Rp3 juta per orang tersebut. Ia hanya menjelaskan perkiraan waktu pembagian.

"Kami ingin memberikan berkat tahun baru kepada semua warga setelah awal Tahun Baru Imlek," ungkap Su, merujuk pada libur selama seminggu di Taiwan yang akan dimulai pada 20 Januari.

Terlepas dari itu, perekonomian Taiwan memang tumbuh stabil selama pandemi covid-19. Berstatus produsen utama semikonduktor, produk Taiwan digunakan di segala hal, mulai dari mobil, smartphone, hingga jet tempur.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan Taiwan dibantu oleh peningkatan permintaan chip untuk barang elektronik konsumen. Hal tersebut sejalan dengan pandemi covid-19 yang membuat semakin banyak orang bekerja dari rumah (WFH).

Perekonomian Taiwan tercatat tumbuh 6,45 persen pada 2021. Ini merupakan laju tercepat sejak tumbuh 10,25 persen pada 2010. Namun, pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan melambat tahun ini.

Bank Sentral Taiwan sempat memangkas proyeksi produk domestik bruto (PDB) pada Desember lalu dari 3,51 persen menjadi 2,91 persen. Sedangkan untuk 2023, PDB Taiwan diproyeksi tumbuh 2,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Bos Kripto FTX Sam Bankman******

Bos kripto FTXSam Bankman-Fried merasa tidak bersalah terkait sejumlah tuduhan penipuanyang ditujukan kepadanya.

Bankman-Fried, yang pernah dipuji sebagai wajah publik industri kripto, didakwa atas dua tuduhan penipuan secara elektronik (wire fraud) dan enam tuduhan tuduhan terkait konspirasi atas perannya dalam apa yang disebut oleh seorang jaksa federal sebagai penipuan terbesar.

Melansir CNN Business, pihak berwenang menuding Bankman-Fried mencuri dana pelanggan dari FTX untuk menutupi pinjaman yang diambil oleh Alameda Research, dana lindung nilai kripto yang berafiliasi dengan FTX. Ia juga dituding menggunakan dana itu untuk berinvestasi di perusahaan lain dan menyumbang untuk kampanye politisi dari kedua partai untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Sementara dua eksekutif senior dari bisnis kripto Bankman-Fried yakni salah satu pendiri FTX, Gary Wang, dan CEO Alameda Caroline Ellison telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal dan bekerja sama dengan jaksa federal.

Ellison meminta maaf bulan lalu dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia setuju dengan Bankman-Fried dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan secara terbuka sifat sebenarnya dari hubungan antara Alameda dan FTX, termasuk pengaturan kredit Alameda.

Jaksa Danielle Sassoon mengatakan kepada pengadilan bahwa mungkin ada lebih dari 1 juta korban dari keruntuhan FTX. Jaksa berencana untuk mengajukan mosi yang meminta untuk memberi tahu para korban melalui situs web, bukan memberi tahu mereka satu per satu.

Sementara itu, Bankman-Fried dibebaskan dari tahanan pada akhir Desember lalu dengan jaminan US0 juta.

Bankman-Fried bakal ditempatkan dalam tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California. Ia juga sudah menyerahkan paspornya kepada pihak berwenang.

Di sisi lain, kedua orang tua Bankman-Fried yang ikut menandatangani perjanjian telah menjadi sasaran pengawasan, pelecehan, dan ancaman media yang intens. Pengacara pun meminta untuk menghapus nama orang tua Bankman-Fried sebagai jaminan.

"Ada alasan serius untuk khawatir bahwa dua penjamin tambahan akan menghadapi gangguan serupa pada privasi mereka serta ancaman dan pelecehan jika nama mereka muncul tidak terhapus pada ikatan mereka atau identitas mereka diungkapkan kepada publik," kata pengacara dalam pernyataanya.

Sebelumnya, Sam Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada 12 Desember. Ia terancam hukuman penjara 115 tahun apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan. Ancaman bui itu berdasarkan pedoman hukuman maksimum undang-undang Kongres AS.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Merasa Dirugikan, Garuda Gugat 2 Kreditor Rp10 T******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk menggugat dua krediturnya; Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company  sebesar Rp10 triliun ke PengadilanNiaga Jakarta Pusat.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 30 Desember 2022 lalu.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka.

Selain itu, Garuda meminta dua kreditur itu mencabut dan menghentikan setiap upaya-upaya untuk memperoleh pembayaran di luar ketentuan yang telah disepakati dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 Juni 2022.

Garuda meminta pengadilan menghukum tergugat I dan II untuk bersama-sama membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian materil penggugat terkait biaya-biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk menanggapi perbuatan melawan hukum para tergugat serta biaya pemeliharaan dan asuransi pesawat sebesar Rp14,25 miliar.

Sementara itu Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan langkah hukum ini merupakan upaya untuk memperkuat landasan hukum atas tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan perusahaan.

Menurutnya, putusan homologasi yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi landasan utama proses restrukturisasi yang dilakukan Garuda, termasuk kepada Greylag Goose sebagai kreditur perusahaan.

"Upaya hukum ini harus kami tempuh dengan pertimbangan mendalam atas implikasi yang ditimbulkan oleh Greylag melalui langkah hukumnya," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1).

Irfan meyakinkan gugatan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap komitmen penegakan landasan hukum terkait kesepakatan restrukturisasi yang telah dicapai perusahaan.

"Keputusan kami untuk menempuh upaya hukum ini merupakan komitmen kami untuk melindungi kepentingan yang lebih luas terhadap kepastian landasan hukum yang solid bagi seluruh kreditur dan mitra usaha," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan ke pihak tergugat.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Perppu Cipta Kerja Hapus Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Perempuan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) ternyata tidak menjamin cuti haid dan cuti melahirkanbagi pekerja perempuan, beserta upahnya selama mengambil dua cuti tersebut.

Dalam Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja tersebut, tema cuti dimuat dalam Pasal 79.

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus," bunyi Pasal 79 ayat (3), menjabarkan jenis-jenis cuti tersebut.

"Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2l., dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama," bunyi Pasal 79 ayat (5) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya, dua hak khusus bagi pekerja perempuan ini dimuat dalam UU.

Cuti haid bagi pekerja perempuan dijamin melalui Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Lihat Juga : Daftar Lengkap Harga Baru BBM Pertamina Per 3 Januari 2022

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi Pasalnya.

Adapun jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Isu cuti haid dan melahirkan juga pernah menyeruak saat penyusunan UU Cipta Kerja pada 2020. Kelompok buruh ragu ketentuan tersebut hilang di Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun, pemerintah membantah dua hak khusus tersebut dihapuskan dari Omnibus Law. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui laman Twitter resminya @perekonomianri, menjelaskan istirahat panjang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Lalu, 30 Desember lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mencabut UU Cipta Kerja yang telah divonis Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk hukum inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penerbitan Perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]