top slot demo

Menantu setingkat dewa

Anwar Ibrahim Blak******

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung soal kerja sama kedua negara dalam bentuk 'OPEC' kelapa sawit.

Anwar mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia, disusul dengan Malaysia. Karena itulah menurutnya apabila kerja sama ini dapat berjalan, 'OPEC' kelapa sawit bisa terbentuk.

"Common-concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68 persen pengeluarannya (produksi CPO), kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' dalam kelapa sawit," jelasnya dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Senin (9/1).

"Cuma, sudah diwujudkan sejak 2015, tapi tidak berkembang karena masing-masing (Indonesia dan Malaysia) lembab sedikit dalam tindakannya," sambung Anwar.

Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memang sempat membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada 2015 lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama kedua negara untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia.

CPOPC beranggotakan Indonesia dan Malaysia ditambah 4 negara pengamat alias observer countries, yakni Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

Terlepas dari menguapnya kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan saat ini Indonesia harus bersatu dengan Malaysia, termasuk dalam menjalankan carbon trading dan energi baru terbarukan (EBT).

Anwar pede jika kekuatan Indonesia dan Malaysia digabung, kedua negara serumpun ini bisa menjadi yang terdepan di kawasan. Bahkan, PM Malaysia tersebut siap mendukung penuh kepemimpinan RI di ASEAN untuk 2023.

"ASEAN ini agak sedikit muram, tapi giliran Indonesia mengurus, mengetuai, chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan. Malaysia, kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepemimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini, akan cukup berkesan dan apa yang perlu kita lakukan, akan kita lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Sebagian Lintas KA Makassar******

Kereta Api Makassar-Parepare ditargetkan mulai beroperasi Juni 2023 untuk lintas Stasiun Mandai hingga Palanro.

Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad mengatakan dari Stasiun Palanro masih tersisa 26 kilometer (km) ke Parepare, sedangkan dari Stasiun Mandai ke Makassar tersisa 14 km.

Ia menambahkan KA Makassar-Parepare awalnya ditargetkan beroperasi pada Februari tahun ini, tetapi terlambat karena PT INKA (Persero) selaku produsen KA Makassar-Parepare belum siap.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan KA Makassar-Parepare akan beroperasi sepenuhnya.

Ia hanya mengatakan kereta akan beroperasi setelah pergantian presiden pada 2024. Pasalnya, sumber pendanaan proyek setiap rezim kepemimpinan bisa berbeda.

"Takutnya kalau misalnya kita mulai tahun ini atau tahun depan, nanti potensi enggak dilanjutkan rezim yang baru. Kalau rezimnya dasarnya sama aman, tapi kalau tidak bahaya kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasbudi mengatakan tiket KA Makassar-Parepare akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

Resmi Jadi PSN, Pupuk Kaltim Mulai Pembangunan Kawasan Industri Fakfak******

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) secara resmi memulai penetapan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Pembangunan proyek ini dimulai setelah ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Prosesi peresmian ditandai dengan Kick Off Ceremonyoleh Jajaran Direksi bersama Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Selasa (10/1).

Pada sambutannya, Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi, menyebutkan penetapan ini telah dikuatkan surat penugasan Pupuk Indonesia, yang menunjuk langsung Pupuk Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan proyek tersebut.

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menjalankan tahap pembangunan pabrik secara maksimal. Hal ini sejalan dengan semangat 45 tahun perjalanan perusahaan untuk mengukuhkan diri sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara yang akan terus tumbuh.

Visi tersebut dapat dicapai melalui berbagai pengembangan dan hilirisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya proyek pembangunan kawasan industri di Fakfak, Papua Barat, pada fase kedua pertumbuhan perusahaan, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan.

"Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak ini menjadi program emas dalam menyongsong 50 tahun Pupuk Kaltim. Insya Allah, pada HUT Ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," imbuh Rahmad.

Dirinya menegaskan, Pupuk Kaltim memiliki dua modal utama dalam meningkatkan daya saing secara global. Pertama, kesiapan perusahaan sebagai organisasi untuk menangkap peluang melalui berbagai strategi pengembangan.

Di samping itu, perseroan juga memiliki dukungan sumberdaya profesional dan kompeten dalam mewujudkan setiap langkah strategis yang ditetapkan. Hal ini menjadi keyakinan Pupuk Kaltim untuk merealisasikan proyek kawasan industri di Papua Barat, sebagai etape pertama dalam 40 tahun kedua pertumbuhan perusahaan.

"Jika pembangunan pabrik di Papua Barat terealisasi, maka Pupuk Kaltim telah on the right trackmenuju perusahaan petrokimia berbasis gas alam terbesar di Asia Pasifik. Dua modal ini yang menjadi landasan utama Pupuk Kaltim untuk bisa mengarungi berbagai tantangan dan menangkap peluang yang ada," tambah Rahmad.

Mewakili Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Gustaaf AC Patty, menyebut ditetapkannya proyek kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, sebagai PSN oleh Pemerintah Pusat, menjadi kebanggaan yang sangat didukung agar dapat segera terlaksana.

Dipercayainya Pupuk Kaltim memegang proyek pengembangan industri pupuk di timur Indonesia ini adalah buah dari perjuangan Pupuk Kaltim dalam menangkap peluang dan secara konsisten menunjukkan kinerja terbaik. Alhasil, seluruh insan perusahaan diharap terus meningkatkan semangat serta kekompakan untuk berpartisipasi secara optimal dalam menjalankan amanah negara.

"Ini akan menjadi bagian sejarah baru dalam perjalanan Pupuk Kaltim. Untuk itu, kita semua harus menjadi pejuang yang secara bersama mampu menorehkan sejarah tersebut dalam pertumbuhan Pupuk Kaltim ke depan dan untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya," pungkas Gustaaf.

gerbang emosional

Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat Oktober 2024******

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) M. Aqil Irham menyatakan semua pelaku usaha makanandan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).

Nah, supaya kewajiban itu tidak memberatkan pelaku usaha, pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai 2 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertfikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.

"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.

Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS. 

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Kemnaker Soal Pabrik Sepatu Minta Karyawan Resign: Belum Ada Pengaduan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima pengaduan dari karyawan PT Nikomas Gemilang yang diminta mengundurkan diri karena kinerja perusahaan menurun.

"Belum ada pengaduan dari pihak sana (karyawan PT Nikomas Gemilang)," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11.1).

Indah menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja. Dengan kata lain, pengunduran diri tidak atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]