daftar slot bonus new member

Suamiku adalah seekor rubah tua

Besok Transmart Full Day Sale Kasih Diskon Berlipat 50% + 20%******

Transmart Full Day Sale hadir lagi besok, Minggu (19/11) dengan diskon berlipat 50 persen plus diskon tambahan 20 persen.

Jangan sampai kelewatan karena promo ini cuma berlangsung satu hari aja, mulai jam buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Cus ke Transmart, Sepeda Listrik Diskon Tembus Rp1,5 Juta

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak perlu khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale besok ya, dan nikmati beragam diskon menariknya!

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Kacamata VR tingkat dewa

Alasan Kemenag Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp105 Juta******

Kementerian Agama (Kemenag) buka suara soal alasan mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji(BPIH) 2024 naik menjadi Rp105 juta per jemaah.

Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengungkapkan ada sejumlah alasan. Pertama, nilai tukar rupiah yang semakin melemah dari dolar Amerika Serikat (AS).

"Tahun 2023 kemarin kan satu dolar di angka Rp15.200. Sekarang di angka Rp16 ribu per satu dolar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/11).

Arsad mengatakan dana Rp105 tersebut merupakan BPIH yakni biaya dana haji secara keseluruhan.

BPIH terdiri dari dua komponen yakni biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah serta nilai manfaat yang diperoleh dari optimalisasi setoran awal jemaah.

Untuk tahun ini, BPIH ditetapkan Rp90 juta, di mana jemaah dikenakan biaya Rp50 juta atau 55 persen dari total tersebut. Sisanya yang sekitar Rp40 juta diambil dari nilai manfaat.

"Untuk 2024, kita sedang bahas. InsyaAllah kita bisa merumuskan angka yang wajar. Berapapun angkanya itu lah yang akan menjadi BPIH. Dari BPIH tersebut, nanti kita juga akan tahu berapa Bipih atau biaya yang dibayar biaya haji dan nilai manfaat yang diambil dari optimalisasi setoran awal jemaah haji," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Buruh Ancam Lumpuhkan 100 Ribu Pabrik Jika UMP Naik di Bawah 15 Persen******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut 5 jutaburuhakan mogok nasional pada 30 November hingga 13 Desember mendatang.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan aksi mogok nasional dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah menaikkan upah buruh 2024 di bawah 15 persen.

Ia memperkirakan 100 ribu pabrik lumpuh akibat aksi itu.

"Aksi akan dilakukan di antara 30 November - 13 Desember 2023, selama 2 hari. Tujuannya adalah melumpuhkan ekonomi secara nasional, melumpuhkan pabrik dan perusahaan, agar pemerintah mau berunding. Karena kita sudah meminta dengan baik namun tidak diindahkan, sehingga kita akan melawan dengan mogok nasional," imbuhnya.

Said mengatakan KSPI menolak keputusan pemerintah menaikkan upah buruh tahun depan di bawah 15 persen. Penolakan salah satunya dilakukan terhadap rencana penetapan upah buruh di DKI Jakarta.

Ia menuturkan ada tiga rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI yang telah disampaikan kepada Pj Gubernur DKI Heru Budi.Pertama, Serikat Buruh mengusulkan kenaikan upah tetap 15 persen ditambah kenaikan upah minimum sektoral, yang nilainya minimal 5 persen dari kenaikan 15 persen

Sementara dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo DKI meminta kenaikan upah berkisar 3 hingga 4 persen. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang mewakili pemerintah mengusulkan angka kenaikan hampir sama dengan Apindo.

"Bilamana usulan unsur dari Serikat Buruh tidak diterima, maka kami akan melakukan mogok nasional," kata Said.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan UMP DKI Jakarta diumumkan paling lambat Selasa (21/11) besok.

"Iya iya, paling lambat. Besok, 21 (November) paling lambat," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Meski begitu, Heru enggan membeberkan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Ia hanya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Pakar Nilai Misi Swasembada Pangan Prabowo Sulit Digapai******

Calon presiden nomor urut 2Prabowo Subianto menjualswasembada pangan dalam visi-misinya. Program tersebut digaungkan berkali-kali, yang terakhir dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Rabu (8/11) lalu.

"Saudara-saudara mungkin sudah banyak dengar sikap saya, pidato saya selama 20 tahun lebih, dari sejak saya masih tentara aktif saya selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan" ujar Prabowo.

"Orang-orang Neolib mengatakan untuk apa kita swasembada pangan kalau bisa kita beli lebih murah dari Vietnam dan dari Thailand? Ada pandangan seperti itu" lanjutnya.

Prabowo menyiapkan program lumbung pangan (food estate) untuk merealisasikan swasembada pangan. Buatnya, ini bukan 'barang' baru.

Ia, yang notabene menteri pertahanan saat ini, ditugasi Presiden Jokowi menahkodai program tersebut, bersama Kementerian Pertanian.

Prabowo bertanggung jawab atas penanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Kalimantan Tengah. Namun, program yang dimulai November 2020 tersebut mangkrak.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas menilai swasembada pangan selama ini hanya menjadi retorika yang dimainkan para calon pemimpin.

Lihat Juga : UMP DKI Jakarta 2024 Diketok Hari Ini

Guru Besar IPB tak menampik Indonesia sudah swasembada beras. Namun, swasembada pangan sulit dicapai lantaran konsumsi gandum masyarakat cukup tinggi.

"Kalau kita bicara swasembada pangan, ya tidak swasembada. Karena apa? 28 persen kebutuhan pangan pokok kita saja udah gandum. Gandum 100 persen kita impor," ungkapnya.

Head of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurahman mengatakan impor masih bisa dilakukan meski swasembada pangan.

"Swasembada itu boleh impor tapi sedikit dan tidak tergantung dengan impor. Hanya sebatas untuk stok dan jumlahnya relatif lebih kecil" Kata Taufik.

Yang ia permasalahkan impor kerap dilakukan saat panen raya sehingga merugikan petani.

"Produksi surplus, tiba tiba impor. Petani tidak bisa menikmati harga bagus. Jangan sampai harga tinggi, tapi pangannya impor," imbuh Taufik.

Ia pun menyoroti food estate mangkrak yang dikerjakan Prabowo. Menurutnya, program lumbung pangan bermasalah karena ketidaksesuaian pengelolaan. Sektor pertanian yang lebih tepat diberikan kepada petani malah diserahkan kepada perusahaan.

"Apakah pangan mau diindustrialisasikan seperti food estate? Karena pertanian itu tidak bisa model begitu, pertanian itu harus diberikan kepada petani karena dia tahu persis. Masa dikasih ke korporat, ya tidak bisa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Basuki Klaim Proyek Infrastruktur Dasar Sukses Pikat Investor ke IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pemerintah di ibu kota baru menjadi daya tarik investor swasta di Ibu kota Negara Nusantara (IKN).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar membuat para investor yakin untuk ikut membangun ibu kota baru itu.

"Pembangunan infrastruktur di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor komersil dan ritel, serta pusat pengembangan olahraga," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11).

Ia pun mengatakan investasi itu sudah diwujudkan dengan groundbreakingsejumlah proyek.

"Jadi sejak Oktober-November presiden melakukan groundbreakinguntuk investasi swasta dan tiga rumah sakit, hotel, kantor komersil, dan ritel," ucap Basuki.

Ia menambahkan di awal 2024, Presiden Jokowi pun bakal melakukan groundbreakingsejumlah proyek swasta lagi di IKN. Namun, Basuki belum bisa merinci groundbreakingpembangunan apa kelak.

Terpisah, Jokowi berkata investasi di IKN didominasi pengusaha dalam negeri. Menurutnya, nilai investasi di ibu kota baru terus bertambah setiap bulan.

"Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Kemudian nanti Desember totalnya jadi Rp45 triliun. Saya kira kecepatannya cepat sekali," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Ia mengungkapkan proyek-proyek dengan nilai total Rp23 triliun sudah dimulai September 2023. Lalu proyek senilai Rp12 triliun dimulai akhir Oktober lalu.

Sejumlah proyek juga mengantre dimulai bulan depan. Jokowi menyebut total nilai proyek sekitar Rp10 triliun pada Desember.

Ia memberi karpet merah untuk investor dalam negeri. Dia akan memberi kesempatan bagi investor asing beberapa waktu ke depan.

"Ya ini memang kita ngerem, dari dalam negeri dulu yang menggerakkan. Nanti untuk zona-zona besar, misalnya financial center nanti mungkin dari luar," ujarnya.

Pembangunan IKN dilakukan bertahap hingga 2045. Perkiraan total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp466 triliun.

Pembangunan infrastruktur IKN dimulai Agustus 2023. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,4 triliun dari APBN 2023 untuk IKN.

Anggaran yang direalisasikan hingga September 2023 mencapai Rp6,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]