erek 22

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Sempat Gangguan, 28 Perjalanan LRT Dibatalkan******

LRT Jabodebek membatalkan sejumlah perjalanan lantaran perawatan sejumlah sarana kereta api(KA) pada hari ini, Rabu (18/10).

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo menyampaikan terdapat 28 perjalanan LRT Jabodebek yang dibatalkan imbas dari perawatan sarana.

Pembatalan perjalanan ini mengakibatkan headwayatau jarak kedatangan antar kereta menjadi lebih panjang.

Ia menambahkan beberapa perawatan yang dilakukan antara lain 13 trainset (TS) harus melakukan bubut roda untuk memastikan kondisi roda sesuai dengan syarat perjalanan LRT Jabodebek. Sedangkan 2 TS sarana mengalami gangguan pada integrasi sistem persinyalan.

"Keamanan menjadi prioritas bagi operasional LRT Jabodebek, untuk itu kami dengan terpaksa menghentikan operasi sejumlah trainset untuk dilakukan perawatan sesuai dengan jadwal perawatan yang ada," ungkap Kuswardoyo lebih lanjut.

Lebih lanjut, Kuswardoyo menyampaikan permohonan maaf atas adanya gangguan perjalanan dan pelayanan KA yang terjadi.

"Saat ini kami bersama seluruh stakeholders tengah berupaya semaksimal mungkin agar proses perawatan dapat dengan segera terselesaikan, sehingga operasional perjalanan LRT Jabodebek kembali normal," ujarnya.

Berikut daftar perjalanan LRT yang dibatalkan:

1. KA 63.2 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 05.30

2. KA 65.2 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 06.00

3. KA 63.4 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 06.28

4. KA 65.4 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 06.58

5. KA 63.6 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 07.30

6. KA 65.5 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 08.00

7. KA 63.8 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 08.28

8. KA 65.8 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 08.58

9. KA 63.10 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 09.30

10. KA 65.10 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 10.00

11. KA 63.12 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 10.28

12. KA 65.12 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 10.58

13. KA 63.14 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 11.30

14. KA 65.14 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 12.00

15. KA 63.16 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 12.28

16. KA 65.16 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 12.58

17. KA 63.18 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 13.30

18. KA 65.18 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 14.00

19. KA 63.20 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 14.28

20. KA 65.20 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 14.58

21. KA 63.22 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 15.30

22. KA 65.22 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 16.00

23. KA 63.24 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 16.28

24. KA 65.24 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 16.58

25. KA 63.26 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 17.30

26. KA 65.26 relasi Jatimulya-Dukuh Atas, keberangkatan 18.00

27. KA 63.28 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 18.28

28. KA 65.28 relasi Dukuh Atas-Jatimulya, keberangkatan 18.58

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Tidak ada tulang terminal

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Penyelamat Pesawat

Harga Bahan Pokok Kompak Menanjak, Cabai Rawit Melesat******

Harga bahan pokok kompak menanjak pada awal pekan ini. Salah satunya, beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras pada Senin (9/10) ini di angka Rp14.550 per kg.

Harga tersebut naik Rp50 dibandingkan Senin (2/10) yang masih Rp14.400 per kg. Tak hanya beras, kenaikan juga dialami oleh bahan pokok lain.

Kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Pekan lalu, bawang merah harganya masih Rp26.900 per kg. 

Tapi awal pekan ini, harganya sudah naik jadi Rp27.100 per kg.

Cabai merah harganya juga naik dari Rp44.250 menjadi Rp45.200 per kg. Sementara itu cabai rawit harganya melesat dari Rp45.500 menjadi Rp50.800 per kg.

Meski demikian, ada juga bahan pokok yang turun. Salah satunya adalah harga daging sapi yang turun dari Rp134.850 menjadi Rp134.800 per kg.

Penurunan juga dialami harga bawang putih. Pasalnya, pada awal pekan ini harga bawang putih hanya Rp38.400, lebih mudah dibandingkan pekan lalu yang Rp38.600.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Warga Jaksel Gembira Beli Kulkas Dua Pintu di Transmart Full Day Sale******

Seorang warga Kalibata, Jakarta Selatan, sukses memboyong kulkas dua pintu dengan harga miring dengan memanfaatkan Transmart Full Day Sale pada Minggu (15/10). 

"Lumayan murah daripada yang lain, kulkas 2 pintu bisa seharga 1 pintu," kata Puspita, yang berbelanja di Transmart Cempaka Putih, Jakarta.

"Gak tahu awalnya (ada diskon), tahunya pas sampai ke sini," kata dia.

Diskon gede-gedean juga dirasakan oleh Hayati, pengunjung asal Rorotan, Jakarta Utara. Dia dan suaminya mampir ke Transmart Cempaka Putih setelah melihat iklan Transmart Full Day Sale di televisi.

Beruntungnya anak Hayati sedang membutuhkan AC untuk ruang tidur.

"Saya dari Rorotan jauh kan, iya tadi habis ada acara di sekitar sini dan mampir, kebetulan kami butuh," kata dia.

Transmart Full Day Sale akan hadir di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari toko buka sampai tutup. Smart TV, kulkas, hingga AC dibanderol murah dengan diskon gede-gedean.

TV LED 65" UHD Smart bisa didapatkan dengan harga Rp 7.679.200. Patokan itu lebih murah Rp 3,5 jutaan dari harga normal Rp 11.209.000.

Selain itu ada juga TV LED 50" UHD Smart yang dijual Rp 4.799.200 dari harga normal Rp 6.969.000. Adapun merek TV yang didiskon beragam, mulai dari LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, hingga Samsung.

Selain TV, AC Split 1 PK juga dijual Rp 3.066.400. Nominal itu lebih murah Rp 1 jutaan ketimbang harga normal Rp 4.199.000.

Bagi yang mau beli kulkas baru, ada tipe Side by Side 436L yang dibanderol Rp 6.215.200 di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Angka itu sudah diskon dari harga normal Rp 8.769.000.

Pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

Berbagai produk lain juga diskon hingga 50% di Transmart Full Day Sale, mulai dari kebutuhan pokok, kasur, meja makan, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Selain itu, ada tambahan lagi 20% untuk pengguna Allo Prime dan Paylater, CC Bank Mega, dan CC Mega Syariah.