mbc303

Benua Kelaparan

bonanza88jp

BRIN sebut sastra hijau bentuk keberpihakan penulis pada lingkungan******

Menarik bagaimana bahasa dan sastra disuguhkan dalam satu bentuk yang dikaitkan dengan ekologi,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ade Mulyanah menyebut sastra hijau merupakan bentuk keberpihakan penulis pada lingkungan.

"Sedikit saya mencuplik sastra hijau, yang merepresentasikan kepedulian atau keberpihakan penulis terhadap ekologi, dengan mengangkat tema-tema tentang lingkungan hidup atau kesejahteraan bersama," kata Ade dalam diskusi yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Diskusi bedah buku "Suara Alam dari Komunitas Kita" yang diselenggarakan oleh BRIN dengan
mengundang para penulis yang merupakan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi.

"Menarik bagaimana bahasa dan sastra disuguhkan dalam satu bentuk yang dikaitkan dengan ekologi, juga bagaimana buku ini menawarkan berbagai sudut pandang terkait beragam komunitas dengan tradisi dan multimoderat," ujar dia.

Baca juga: Perhutani Surakarta ajak remaja cinta hutan lewat sastra hijau

Sejak tahun 1970-an sastra hijau juga diagungkan sebagai aktivitas lingkungan, di Amerika Latin misalnya, karya sastra tersebut banyak bermunculan akibat kerusakan hutan oleh para pengusaha kayu. Ade menambahkan pada awal tahun 90-an literatur Barat menyebut sastra hijau sebagai kritik ekologis, sehingga buku yang dibedah tersebut sangat berkaitan dengan konsep-konsep kritik ekologis tersebut.

Ia juga menjelaskan sastra hijau dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut memelihara bumi.
"Sastra hijau ini memiliki tujuan menyadarkan para penghuni bumi agar dapat mengubah gaya hidup, perusak bumi menjadi pemelihara bumi," ucapnya.

Ia menyebutkan buku "Suara Alam dari Komunitas Kita" akan memberikan perspektif baru terhadap bahasa dan sastra yang dilihat dengan latar belakang lingkungan.

Baca juga: Kisah perempuan aktif selamat dari kanker

"Kisah-kisah dalam buku ini merupakan representasi bagaimana bahasa diwujudkan dalam karya sastra yang berlatar belakang lingkungan dan sering disebut juga sebagai sastra hijau, bagaimana memandang bahasa dan sastra dari latar belakang lingkungan," tuturnya.

Ia memaparkan ide tentang sastra hijau dimunculkan sebagai tanggapan para sastrawan dan periset dalam melihat bahasa dan sastra sekaligus mengalami dan merasakan lingkungan sekitar atau tempat yang ditinggali.

"Buku ini menampilkan tulisan-tulisan dari para peneliti tentang suara alam kita, tentang respons dan sekitarnya, bagaimana kisah-kisah tentang air, vegetasi, dan beragam spesies saling bersinggungan," katanya.

Ia menegaskan ke depan penelitian-penelitian tentang sastra hijau maupun kegiatan bedah buku akan menjadi tradisi sebagai kontribusi BRIN kepada masyarakat, yang dapat diajukan pendanaan ke rumah program sebagai pendanaan internal, maupun pendanaan dengan skema Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM).

Baca juga: BRIN: Riset sastra dan bahasa bisa didanai lewat skema RIIM ekspedisi

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tur Santo

sistem cicilan akulaku

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Versi lengkap novel Jueji

toto 128 slot

Guru Besar IPB Ramal Elnino Pangkas Produksi 1,5 Juta Ton Padi RI 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa memprediksi fenomena kemarau berkepanjangan atau el nino memangkas 1,5 juta ton produksi padidalam negeri.

"Perkiraan saya el nino 2023 ini akan menyebabkan penurunan produksi padi sekitar 5 persen. Kalau 5 persen berarti setara dengan 1,5 juta ton," ucap Dwi dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan muka air laut di Samudera Pasifik yang berdampak pada penurunan curah hujan global, termasuk di Indonesia. Fenomena alam ini diperkirakan puncaknya terjadi pada Agustus-September mendatang.

Menurut data yang ia kantongi, stok beras Bulog per 25 Juli mencapai 802 ribu ton. Dari jumlah tersebut, CBP mencapai 744 ribu ton.

Jumlah CBP itu terdiri dari 222 ribu ton serapan dalam negeri. Sementara, 522 ribu ton sisanya impor.

Menurut Andreas, sudah barang tentu stok beras Bulog tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya, untuk serapan dalam negeri Bulog diminta menyerap 2,4 juta ton beras pada tahun ini. Sedangkan, per Juli saja baru bisa menyerap sekitar 222 ribu ton.

Lihat Juga : Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham

Oleh karena itu, Andreas menilai saat ini Bulog bergantung pada pada stok dari luar negeri alias impor.

"Sehingga Bulog sekarang amat sangat tergantung dari stok dari luar negeri ini yang menjadi masalah bagi kita bersama," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan pihaknya terus memaksimalkan seluruh instrumen yang ada sebagai langkah antisipasi bersama menghadapi el nino serta untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan melibatkan kelompok tani, penggilingan tradisional, serta para stakeholder lainnya.

Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga pemerataan ketersediaan stok.

Bukan cuma memastikan seluruh gudang dipenuhi oleh stok beras, Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern.

"Berbagai upaya yang saat ini dilakukan oleh Bulog saat ini disamping untuk memupuk stok cadangan beras pemerintah juga dapat menggerakkan roda perekonomian terutama menjaga stabilisasi dan inflasi beras yang mungkin terjadi," kata Febby dalam keterangan resmi, Kamis (20/7).

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Sistem aliansi terkuat

permainan slot terpercaya

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/agt)

Putri Duyung Telah Jatuh

tidak bayar pinjaman online

Lewat Forum GABF, Boy Thohir Ajak Pengusaha Perangi Perdagangan Orang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah bersama sejumlah pihak terus menaruh perhatian besar terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin hari makin marak terjadi. Bahkan kalangan pengusaha juga memberi perhatian serius terhadap isu TPPO yang kian meresahkan akibat penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir bersama pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, menggelar Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 di Sanur, Bali, Kamis (10/8). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Bali Process yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Februari lalu.

Dalam sambutannya, Boy menekankan bahwa hari ini kasus perdagangan orang makin diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi. Para pelaku kejahatan disebutnya hanya mementingkan keuntungan dengan mengorbankan kemanusiaan.

Kedua, kebutuhan mendesak bagi para pemimpin untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang perdagangan manusia, namun juga untuk mengidentifikasi serta menemukan cara praktis agar masing-masing pihak dapat mencegah dan menghentikan kejahatan perdagangan manusia.

Dari situ, Boy kemudian menindaklanjutinya dengan menggelar GABF Tech Forum 2023 di Bali ini. Sebab melalui forum ini masing-masing stakeholder dan pengusaha dapat saling bertukar pikiran untuk mencari solusi jitu mengatasi permasalahan TPPO.

"Saya ingin ingin segera mengumpulkan para pemikir terbaik dan terpandai di wilayah ini untuk bertukar pikiran bersama dalam menemukan cara dan sarana praktis untuk mengatasi tantangan ini, terutama di dalam konteks teknologi," ujar Boy dalam acara yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan top Indonesia dan Australia tersebut.

Tak hanya itu, Boy juga menekankan peran penting media, selebritas, dan industri hiburan dalam membantu meningkatkan kesadaran dan menyoroti masalah TPPO. Karena itu GABF Tech Forum 2023 ini menjadi wadah dan upaya kolektif dalam memerangi perdagangan manusia yang kian marak.

"Untuk melawan hal ini, kita membutuhkan upaya kolektif dari semua orang. Inilah mengapa kami mengundang peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari pemerintah, pebisnis, selebritas, hingga pengusaha teknologi dan media. Kita semua membutuhkan dukungan Anda dan bantuan dalam memberantas masalah yang sangat serius ini," ucap Boy.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan, dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Selain itu, dunia bisnis juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan secara daring dengan mengembangkan platform pembelajaran berbasis pendengaran untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan.

"Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah ini menjadi korban perdagangan manusia," ucap Retno.

Retno menambahkan, kasus-kasus perdagangan manusia merupakan masalah regional, termasuk di Indonesia. Karenanya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini juga diperlukan peran para pemangku kepentingan di regional, dalam hal ini ASEAN.

"Kita harus menjadi koalisi yang positif dengan bantuan solusi yang dapat dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan wilayah yang bebas dari penderitaan manusia. Bersama-sama, kita harus membantu sekarang," tambah Retno.

Adapun Menkumham Yassona Laoly mengatakan, GABF Tech Forum 2023 penting dilaksanakan sebagai cara untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah dengan dunia bisnis dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja sama untuk menerapkan strategi dan prioritas-prioritas baru di masa depan sebagaimana yang dihasilkan dalam pertemuan GABF sebelumnya di Adelaide.

"'2023 Adelaide Strategy for Cooperation"' menyatakan dengan jelas bahwa upaya kolektif dengan sektor swasta bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak," kata Yassona.

Sebagai informasi, Government and Business Forum (GABF) dibentuk sebagai platform kolaborasi antara sektor swasta dan negara-negara anggota Bali Process untuk mengatasi tantangan kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, GABF juga jadi wadah untuk menyatukan para pemimpin bisnis yang berpengaruh dan para menteri dari seluruh keanggotaan Bali Process dalam upaya mengatasi masalah perdagangan manusia.

(osc/osc)

Saya punya klien yang berdiri sendiri

cara menggunakan voucher cashback shopee

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(rir/rir)