gampang 4d slot

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Pemerintah Ngutang Rp3,8 T ke Bank Dunia untuk Busway di Medan******

Pemerintah menarik utangUS4 juta atau setara Rp3,82 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS) dari Bank Duniauntuk mengembangkan jalur transportasi umum bus alias buswaydi perkotaan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan dana pinjaman tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas sekitar jalur bus, seperti jalur pejalan kaki di dua kota, yakni Bandung dan Medan.

"Dua kota di Bandung, Medan total yang didukung World Bank US4 juta untuk pembangunan capex yang di antaranya, contoh konkretnya line untuk Jakarta. Disana ada hallway, ada pedestrian, trus ada pull atau deponya, itu yang salah satu yang diwujudkan," ujarnya Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Sehingga sekarang sudah berproses konstruksi nya di dua kota itu dengan pendanaan Bank Dunia," imbuhanya.

Sementara itu, dari enam kota yang ingin dikembangkan jalur transportasi umumnya, empat masih dalam kajian untuk mengetahui kebutuhan anggarannya. Sebab, setiap wilayah memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda, sehingga harus menunggu hasil kajian.

[Gambas:Video CNN]

"Untuk kota yang lain tergantung kajian pihak lain, kira-kira mana yang akan support. Ini masih kita tunggu hasil kajiannya," jelasnya.

Menurut Suharto, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada enam kota metropolitan selain Jakarta yang akan dikembangkan transportasi umumnya.

"Setelah Bandung dan Medan, akan ada di Makassar, Semarang, Pekanbaru, dan Batam. Ini sudah ada tahapan dan implementasinya tinggal menunggu hasil kajian dan siapa yang mau masuk membantu," tegasnya.

Pedang Teratai Hijau

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kerja Sama Bisnis NFR di SPBU******

Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga fokus mendorong pengembangan bisnis Non-Fuel Retail (NFR), dengan memanfaatkan jaringan stasiun pengisian bahan umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, dalam pengembangan layanan atau bisnis NFR ini, pihaknya terus membuka peluang atau berkolaborasi mengembangkan bisnis baru dengan mitranya.

"Bisnis NFR ini adalah upaya pengembangan SPBU menjadi one stop service. Bisnis NFR ini pun merupakan bisnis yang potensial, baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, serta bagi SPBU itu sendiri," jelas Mars Ega dalam keterangannya, Kamis (20/10).

"Jaringan SPBU Pertamina dan Pertashop bisa menjadi kesempatan bagi para mitra atau pelaku usaha dalam melakukan penetrasi bisnis yang mereka lakukan di wilayah baru, karena sekali lagi SPBU Pertamina ini ada dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Mars Ega melanjutkan, sebagai komitmen pengembangan bisnis NFR di SPBU, Pertamina sedang menyiapkan skema-skema kerja sama yang menguntungkan. Salah satunya adalah jika sudah memiliki izin usaha SPBU, maka akan terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis lainnya di SPBU tersebut.

"Ini adalah keseriusan Pertamina Patra Niaga mengembangkan potensi layanan one stop servicedi SPBU. Sebagai komitmen, Pertamina Patra Niaga akan menuangkan semangat kolaborasi ini dalam bentuk pakta kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis pada acara Pertamina Tenants Day hari ini, karena ke depan, bisnis NFR akan kami terus perluas dan kembangkan," kata Mars Ega.

Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rachmad Muhammadiyah yang akrab dipanggil Yeni menyambut baik rencana pengembangan bisnis NFR di SPBU. Menurutnya, potensi pasar NFR di SPBU ini sangat baik karena strategisnya lokasi SPBU.

"Di negara maju, bisnis NFR ini bisa menyumbang 30 persen sampai 40 persen pendapatan bagi SPBU tersebut, karena yang dijual pada bisnis NFR ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misal minimarket atau kafe. Karena inilah Hiswana Migas menyambut baik pengembangan NFR di SPBU," jelas Yeni.

Direktur PT Birotika Semesta (DHL Express), Rocky Joseph yang mengelola bisnis logistik dan ekspedisi turut membeberkan alasan keuntungan bisnis NFR di SPBU Pertamina.

"Pertama akses, lokasinya mudah dijangkau bahkan di jalan utama. Kedua keamanan, karena cenderung ramai jadi mengurangi potensi kecurian atau perampokan. Ketiga adalah lahan parkir karena gabung dengan SPBU, belum lagi jika konsumen kami ada kebutuhan sekaligus untuk mengisi BBM atau beli makan dan minum di convenience store," pungkas Rocky.

Pertamina Patra Niaga saat ini membuka peluang sebesar-besarnya dalam mengembangkan bisnis NFR di SPBU. Saat ini yang sudah berjalan antara lain adalah minimarket, café, autocare, dan media advertising.

Saat ini juga terbuka peluang kerjasama untuk ekosistem kendaraan listrik seperti Charging Station atau Battery Swapping Station, serta kerjasama di bidang digital dan aplikasi yakni melalui program loyalty MyPertamina.

Su Xian'er Han Jin

Kimia Farma Setop Penjualan Obat Sirop Buntut Kasus Gagal Ginjal Akut******

PT Kimia Farma Tbk menghentikan penjualanobat siropbuntut penyebaran gagal ginjalakut progresif atipikal di Indonesia yang mencapai 206 orang per Selasa (18/10).

"Menindaklanjuti arahan dari pemerintah, untuk saat ini kami menghentikan sementara distribusi dan penjualan produk obat sediaan cairan/sirop," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kendati, Ganti belum bisa memastikan sampai kapan penghentian penjualan obat sirup ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Daftar Sebagai Calon Dirjen Imigrasi******

Direktur Utama Krakatau SteelSilmy Karim mendaftar sebagai Direktur Jenderal ImigrasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu diketahui dari Pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-704 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham Tahun 2022.

Mengutip CNBC, Silmy menjadi satu dari 30 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal bagi kalangan non-PNS. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto pada 18 Oktober 2022.

CNNIndonesia.comtelah menghungi Silmy Karim terkait hal tersebut, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Silmy Karim menjadi sebagai Dirut Krakatau Steel sejak 2018. Ia awalnya dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan.

Ia sempat menjadi sorotan setelah diusir oleh DPR dalam rapat dengar pendapat pada Februari lalu. Sebelum pengusiran terjadi, Komisi VII membahas soal proyek Blast Furnace yang dilaksanakan Krakatau Steel.

Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.

Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling," ujar pimpinan Komisi VII.

Penggunaan istilah maling itupun menimbulkan reaksi dari Silmy. Ia mempertanyakan maksud Bambang menggunakan istilah itu.

"Maksud maling bagaimana?," katanya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Bambang langsung menunjukkan dugaan kasus pemalsuan SNI yang diduga dilakukan oleh pengusaha Kimin Tanoto. Kasus itu katanya sempat ditangani Polda Metro Jaya.

"Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang mana. Kami minta penjelasannya. Itu salah satu anggota anda. Namanya Kimin Tanoto," sebut Bambang.

Silmy kemudian menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi penjelasan karena ia hadir sebagai Dirut Karakatau Steel.

Pertanyaan itu pun memantik reaksi dari Bambang. Ia menganggap Silmy tak menghargai DPR.

"Ada teknis persidangan, Anda tidak pernah bisa menghargai komisi, Anda keluar," katanya.

Mendapat pengusiran tersebut, Silmy langsung berkata," kalau memang harus keluar ya kita keluar," katanya.

[Gambas:Video CNN]