seribu mimpi 66

Bintang ramalan

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

Food Station Akan Produksi 3,3 Juta Minyakita******

PT Food Station Tjipinang Jaya alias Food Stationbakal memproduksi 3,3 juta liter Minyakita untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, langkah ini bakal mendukung pendistribusian serta menjaga stabilisasi harga Minyakita di tingkat konsumen.

"Langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan Minyakita di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sepakat, produksi Minyakita harus terus dijaga stabilitas stok dan jangkauannya agar masyarakat mudah mendapatkan Minyakita dengan harga stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp14 ribu per liter," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).

Arief turut meninjau langsung ke lokasi Food Station di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ia mengatakan fasilitas pengemasan tersebut punya kapasitas produksi 960 liter per jam.

"Bulan berikutnya diharapkan teman-teman Food Station bisa menambah kapasitas, termasuk dengan yang pouch sampai ke 2.500 per liter per jam. Ini sangat membantu peningkatan produksi dan penyaluran Minyakita ke masyarakat," harap Arief.

Di lain sisi, Bapanas juga menggandeng peritel untuk memasifkan distribusi minyak goreng pemerintah tersebut. Arief menyebut ini adalah tugas Bapanas, di mana membangun konektivitas pangan dengan menghubungkan hulu dan hilir.

Bapanas menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mengecek langsung sistem pengemasan, ketersediaan, dan kesiapan Minyakita di fasilitas pengemasan milik mitra Food Station. Ia berharap langkah ini bisa mendorong kerja sama dengan peritel.

"Agar produksi Minyakita Food Station yang telah berjalan bisa masuk ke teman-teman di Aprindo untuk didistribusikan secara luas. Selain memperluas pendistribusian, langkah ini juga bisa memangkas rantai pasok pangan lebih pendek dan efektif," jelasnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Menurutnya, ritel modern semangat dan antusias mendistribusikan Minyakita dengan harga sesuai HET.

"Semuanya tujuannya untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat mendapatkan keterjangkauan dan kestabilan harga Minyakita," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

Profil Grace Tahir, Putri Taipan yang Jadi Saksi Kasus Rafael di KPK******

Putri kedua Dato Sri Tahir, Grace Dewi Riady atau sering disebut Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus Rafael Alun Trisambodo.

KPK menduga Rafael Alun melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Grace dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui keterkaitan Grace dalam kasus pencucian uang, ataupun adanya kasus lain.

Mengutip berbagai sumber, Grace merupakan Presiden Direktur Mayapada Hospital.

Grace diketahui menikah dengan Ronald Kumalaputra. Ronald adalah Direktur Utama PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO).

Lihat Juga : PNS Dapat Uang Tambah Daya Tahan Tubuh Rp18 Ribu-Rp25 Ribu per Orang

Ronald ditunjuk sebagai Dirut untuk menggantikan William Tandiono, yang telah meninggal dunia tahun lalu.

Selain aktif mengelola bisnis keluarga, Grace juga aktif mengisi platform medianya, Media Everest. Ia memiliki acara talkshow khusus yang tayang di YouTube, yakni Iso-Late Show.

Dalam salah satu episode Iso-Late Show, Grace pernah mengundang ayahnya Dato Sri Tahir hingga artis Raffi Ahmad.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Mentan Bantah Flu Babi Afrika Merebak Tak Hanya di Batam******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membantah flu babi Afrika (African Swine Fever/ASF) merebak ke daerah lain, selain di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Daerah lain InsyaAllah, mudah-mudahan (gak ada ASF)," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Namun, Syahrul mengatakan pihaknya tidak bisa sesumbar. Ia menegaskan saat ini virus sedang bangkit dan merebak di berbagai negara, tidak hanya Indonesia.

Terlepas dari itu, ia mengatakan sudah mengambil langkah tegas dengan mengisolasi total dan mengintervensi vaksin di Pulau Bulan. Langkah ini dilakukan sembari menyelidiki penyebab ASF tersebut.

Di lain sisi, Syahrul mengaku belum tahu pasti berapa banyak babi yang terdampak ASF di Batam. Bahkan, ia mengaku baru tahu eksistensi ASF di Pulau Bulan setelah komplain dari Singapura.

"Kita sebenarnya baru terasa ada virus itu setelah ada semacam komplain dari Singapura, baru kita tahu. Itu yang lagi kita cari apa memang virusnya ada dari kita atau setelah dia (babi) di sana. Di sana kan ada tempat transit, howeverpenanganan sudah kita lakukan," jelasnya.

Lihat Juga : Jokowi Wanti-wanti 58 Proyek PSN Rp420 T Jangan Mangkrak di 2024

Sementara itu, baru-baru ini ditemukan puluhan bangkai babi berserakan di saluran irigasi Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kematian para babi tersebut diduga karena penyakit menular, di mana sejumlah temuan merujuk ke ASF.

Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Nurlina Saking membenarkan soal pengaruh ASF. Ia menuturkan kasus kematian babi secara tiba-tiba terjadi sejak 2022, di mana pertama kali muncul di Kabupaten Gowa.

"Iya benar, ASF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus juga. Penyakit ini hanya khusus pada babi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/5).

"Kita lakukan pembatasan lalu lintas ternak dari daerah tertular, kemudian melakukan pengobatan pada hewan yang sakit dan pengamanan ternak yang telah mati," pungkas Nurlina.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

KompasTV Soal Digugat Video Kereta Cepat: Ancaman Pers Gaya Baru******

Redaksi KompasTV dan Kompas.com digugat seorang YouTuberkarena mengunggah di akun YouTube masing-masing berita tentang utang Kereta CepatIndonesia China (KCIC) yang membengkak Rp8,5 triliun.

Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi mengatakan youtuber tersebut meminta Kompas membayar Rp1,3 miliar.

"Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp1,3 miliar dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, youtuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC, " ujar Rosi dalam keterangannya, Kamis (11/5).

Rosi menambahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan sejak April lalu, termasuk dengan berkomunikasi dengan PT KCIC dan YouTube. KompasTV juga berdiskusi dengan dengan Forum Pemred, AJI, dan Dewan Pers.

"Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube," katanya.

Rosi mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Kejadian ini dikhawatirkan bisa menimpa redaksi media lainnya di waktu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sesal Dewan Pers