mendapatkan dana gratis

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Penumpang Bandara Juanda Diprediksi Naik 18 Persen saat Mudik Lebaran******

Jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya diperkirakan naik 18 persen pada masa mudik atau libur LebaranIdulfitri 1444 Hijriah, dibandingkan tahun lalu.

General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar mengatakan prediksi kenaikan jumlah penumpang akan mulai terlihat sejak H-8 dan titik puncak arus mudik terjadi pada H-3.

"Menurut prediksi kami jumlah penumpang pada tahun ini bisa mencapai 772.145 atau naik 18 persen jika dibanding tahun sebelumnya yakni 656.817 dengan puncak pergerakan penumpang sejumlah 42 ribu orang pada H-3 Hari Raya Idulfitri," kata Sisyani, Kamis (13/4).

Ditambah lagi, saat ini mayoritas masyarakat telah menerima vaksin booster sehingga moda transportasi udara akan banyak diminati sebagai pilihan untuk perjalanan mudik.

Sisyani menambahkan pergerakan pesawat juga diprediksi meningkat sebanyak 16 persen dibanding periode libur lebaran pada tahun sebelumnya.

"Sementara untuk pergerakan pesawat, kami perkirakan akan ada 5.439 pergerakan atau meningkat 16 persen dibanding tahun lalu sebanyak 4.694 pergerakan pesawat, dengan jumlah tertinggi kami prediksi sekitar 294 pergerakan pesawat pada H-3," ujarnya.

Tak hanya itu, ada pula permintaan ekstra flight selama periode libur lebaran. Sisyani menyebut hingga saat ini ada empat maskapai yang mengajukan.

"Berdasarkan permohonan yang kami terima, Air Asia, Lion Air, Pelita Air, dan Super Air Jet sudah mengajukan. Semuanya penerbangan domestik untuk rute Bali, Balikpapan, Jakarta, dan Banjarmasin dengan total 210 flight datang dan berangkat pada periode Posko Lebaran," katanya.

Dengan adanya prediksi kenaikan jumlah penumpang maupun pesawat, manajemen Bandara Juanda juga melakukan kesiapan-kesiapan untuk kelancaran operasional selama arus mudik maupun arus balik libur lebaran.

Sisyani menjelaskan pihaknya akan membuka Posko Angkutan Udara Lebaran di lobby Terminal 1 (T1) dan Terminal 2 (T2) selama 19 hari atau sejak 14 April hingga 2 Mei 2023.

"Posko tersebut kami fungsikan guna membantu petugas bandara dalam memantau arus mudik dan balik pada momentum libur lebaran," ujar dia.

Pada pelaksanaannya, mereka juga berkoordinasi dengan Satgaspam Lanudal Juanda, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Perum LPPNPI, airlines, ground handling, Basarnas, BMKG dan CIQ.

"Tetap dilakukan koordinasi secara intensif untuk kelancaran operasional bandara yang mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan program 3S +1C (Safety Security, Services dan Compliance)," jelasnya.

Selain itu, manajemen Bandara Juanda juga akan menyesuaikan jam operasional selama periode libur lebaran tahun ini.

"Kondisi eksisting saat ini operasional pelayanan adalah 16 jam dimulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB. Kami berencana akan menambah jam operasional pelayanan menjadi 24 jam untuk periode 18 hingga 30 April 2023," ucapnya.

Sisyani mengimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Bandar Udara Intenasional Juanda untuk datang 2-3 jam sebelum keberangkatan.

"Guna kenyamanan, kami imbau kepada para pengguna jasa yang akan berangkat melalui Bandara Juanda pada H-5 hingga H-1 libur lebaran untuk memastikan jam keberangkatan kepada maskapai dan sebaiknya tiba di bandara 2-3 jam sebelum waktu keberangkatan agar tidak tergesa-gesa," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Perih Pedagang Tanah Abang Jelang Lebaran Meski Covid Sudah Hengkang******

Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, selalu menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin membeli pakaian baru menjelang Lebaran.

Pasar yang berada di pusat Ibu Kota ini memang termasyhur sebagai pusat penjualan produk tekstil. Tak heran, pembeli dari negeri jiran pun kerap berbelanja ke tempat tersebut.

Keriuhan Pasar Tanah Abang sempat padam kala pandemi covid-19 menghantam pada 2020 hingga 2021 lalu. Memasuki 2022, kegiatan ekonomi di pasar ini mulai berdenyut lagi.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (17/4) siang, Pasar Tanah Abang Blok A cukup ramai. Hanya saja, keramaian tampak berada di kios-kios yang berada di dekat pintu masuk saja.

Di area ini, para pedagang memanggil-manggil setiap mereka yang lewat. "Dilihat-lihat dulu, boleh,", "Cari apa bu?", "Boleh mampir ada diskon,". Seruan-seruan ini terlontar dari mulut pedagang satu dan pedagang lainnya.

Tak ada desak-desakan yang membuat susah untuk berjalan.

Kios yang menjual pakaian muslim pria dan wanita serta peralatan ibadah menjadi yang paling digandrungi pembeli.

Ketika beralih ke area belakang, suasana sepi. Tak sedikit sejumlah pedagang yang menganggur. Mereka hanya menonton video atau melakukan video call untuk mengisi waktu kosong.

Toriq (23), salah seorang penjual pakaian koko mengeluhkan pengunjung tahun ini tak seramai tahun lalu.

"Kalau menurut saya, kalau sebelum covid ramainya 90 persen, pas corona 75, ini kayaknya 60 persen saja," ucapnya.

Tak ayal, Toriq mengaku omzetnya turun hingga separuh dibandingkan saat pandemi masih melanda. Ia menyebut pada 2021-2022 lalu, menjelang Lebaran pendapatannya bisa mencapai Rp20 juta per hari. Namun, tahun ini, untuk mendapatkan Rp10 juta saja ia harus berusaha keras.

Ia menduga sepinya pembeli tahun ini tak lepas dari daya beli yang menurun. Menurutnya, saat pandemi kegiatan persekolahan pun dilaksanakan secara online, sehingga pengeluaran masyarakat berkurang.

Sementara, saat ini sekolah sudah normal. Mau tidak mau pengeluaran untuk belanja pun berkurang. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang menganggur.

"Menurut saya bentrok sama sekolah, kan kalau pas corona kemarin sekolah gak ada, biaya juga gak terlalu banyak jadi yang belanja juga tinggi," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Omzet Pedagang Turun

pengamat alam

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Orang kaya yang saleh

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Maskapai Ajukan 1.300 Extra Flight ke Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Direktur Utama Angkasa Pura(AP) II Muhammad Awaludin mengatakan sejumlah maskapai mengajukan 1.300 penerbangan tambahan atau extra flightpada mudik Lebarantahun ini. Pengajuan extra flighttersebut didominasi oleh penerbangan rute domestik.

"Domestik kurang lebih 1.200 (penerbangan). Sisanya 100-an (penerbangan) internasional," kata Awaluddin dalam media gatheringKesiapan InJourney Group Sambut Mudik dan Libur Lebaran di Gedung Sarinah, Kamis (13/4).

Dari total 1.300extra flight, 70 persen terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kemudian disusul bandara di Bandung, Pekanbaru, Palembang, dan Sumatra Utara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan researchyang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03) lalu.

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

"Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.