judi slot 88

Kaisar Pedang Hunyuan

Bertemu Menko Airlangga di B20, Unilever Komitmen Tingkatkan Investasi******

Chief Executive Officer Unilever Global, Alan Jope memastikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Unilever juga turut memastikan komitmen itu dibarengi dukungan kampanye positif minyak sawit Indonesia di pasar Eropa.

Hal tersebut disampaikan Alan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartart di sela-sela penyelenggaraan Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (13/11).

Alan mengatakan, sejak 2015, Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) telah melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Sumatera Utara. Hingga 2020, UOI, sambungnya, telah melakukan investasi sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 200 juta dolar AS.

Airlangga menilai saat ini diskriminasi yang dilakukan sangat merugikan Indonesia dalam hal ini.

"Pemerintah Indonesia berupaya keras menanggulangi diskriminasi tersebut," ujar Airlangga.

Alan mengakui bahwa memang pada saat ini minyak kelapa sawit diasosiasikan sebagai sesuatu yang tidak baik di kawasan Eropa. Namun, kata dia, banyak sekali industri di Eropa yang justru memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku karena harganya yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya.

Airlangga menitipkan pesan kepada Unilever agar dapat memainkan perannya dengan membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk tetap mendukung investasi Unilever di Indonesia, termasuk dalam memastikan pasokan energi dan insentif fiskal dan sebagainya, khususnya di KEK Sei Mangkei.

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Twitter hingga Amazon, Kenapa Raksasa Teknologi PHK Massal Karyawan?******

Perusahaan raksasa teknologi marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akhir-akhir ini, mulai dari Twitter, Meta, hingga Amazon.

Sejak akuisisi Twitter dirampungkan Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah pekerja di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

Mengutip NPR, lebih dari 24 ribu pekerja teknologi di 72 perusahaan Amerika Serikat (AS) terkena PHK November ini. Jumlah tersebut menambah total 120 ribu pekerja yang telah dirumahkan selama 2022 ini.

Analis Teknologi Paolo Pestacore menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu telah membuat pertaruhan besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, apalagi untuk menghasilkan keuntungan.

"Kekhawatiran besar mengingat kita sedang memasuki periode resesi. Ini menciptakan banyak ketidakpastian karena sulit untuk memprediksi perilaku dan pengeluaran konsumen," katanya kepada Daily Mail, dikutip Rabu (16/11).

Analis Utama GlobalData Laura Petrone menjelaskan PHK adalah suatu konsekuensi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang disibukkan dengan proyek-proyek baru ketika pertumbuhan ekonomi melambat.

"PHK, pertama-tama, mencerminkan perlambatan ekonomi makro dan fakta bahwa pasar kerja melemah. Perusahaan media sosial, seperti Meta dan Twitter adalah yang paling rentan dalam prospek ekonomi yang memburuk ini, karena mereka paling rentan terhadap perlambatan belanja iklan," jelasnya.

Profesor Columbia Business School Dan Wang menanggapi langkah PHK yang dilakukan raksasa teknologi dunia adalah upaya perusahaan untuk sebisa mungkin memangkas biaya.

"Ketika mereka memotong biaya, hal pertama yang harus dilakukan biasanya adalah biaya tenaga kerja dan juga periklanan dan pemasaran," kata Wang kepada Business Insider.

Ada juga anggapan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi, seperti Amazon, Meta, dan Google memiliki tahun fiskal yang berakhir pada akhir 2022 atau awal 2023. Oleh karena itu, mereka diklaim ingin mengurangi biaya dari neraca mereka sekarang, sebelum tahun fiskal ditutup.

Namun, Wakil Presiden dan Analis Utama di Forrester JP Gownder mengatakan bahwa ada spekulasi lain di mana beberapa perusahaan bergerak dengan menilai kondisi ekonomi yang dilakukan sebagian besar perusahaan lain.

"Menonton perusahaan lain yang setara, belum tentu pesaing, tetapi perusahaan serupa dengan Anda di sektor teknologi, dapat membuat Anda berkata, 'Ah, ini saatnya'. Ada sedikit pemikiran kelompok di Silicon Valley," katanya.

Baru-baru ini, Amazon dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 10 ribu karyawan. PHK tersebut kemungkinan mencakup staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu.

Namun, jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.

Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan" mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Temasek Rugi Rp4,3 T Dampak FTX Bangkrut******

Temasek, perusahaan investasiPemerintah Singapura, menelan kerugian US5 juta setara Rp4,3 triliun dari langkah menghapus (write down) investasi mereka di bursa pertukaran kripto FTX.

Pengumuman ini menyusul pengajuan pailit atau bangkrut yang diumumkan oleh FTX pada Jumat (11/11) lalu.

Temasek menyatakan mereka tetap bakal menghapus investasi tersebut terlepas dari hasil pengajuan perlindungan kebangkrutan FTX.

"Meskipun penurunan investasi kami di FTX ini tidak akan berdampak signifikan pada kinerja kami secara keseluruhan, kami akan memperlakukan setiap kerugian investasi dengan serius, dan akan ada pembelajaran bagi kami dari hal ini," lanjut Temasek.

Secara rinci, jumlah investasi Temasek US0 juta pada saham minoritas di FTX International, dan US juta pada saham minoritas di FTX US dalam dua putaran pendanaan, yaitu Oktober 2021 hingga Januari 2022.

Lebih lanjut, total investasi Temasek di FTX adalah 0,09 persen dari nilai portfolio bersih perusahaan yang sebesar S3 miliar per 31 Maret 2022.

"Ada kesalahpahaman bahwa investasi kami di FTX adalah investasi ke dalam cryptocurrency. Untuk memperjelas, saat ini kami tidak memiliki paparan langsung dalam cryptocurrency," tulis Temasek.

Walaupun, mereka mengaku sudah melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan berinvestasi di FTX. Proses tersebut memakan waktu sekitar 8 bulan dari Februari hingga Oktober 2021. Temasek meninjau laporan keuangan dari FTX yang saat itu menguntungkan.

Sejak muncul laporan bahwa aset pelanggan salah penanganan dan disalahgunakan di FTX, Temasek menegaskan hal itu sebagai pelanggaran serius. Bahkan, menjurus ke tindak penipuan. Perusahaan investasi itu pun mendukung langkah investigasi regulator.

"Kami mendukung upaya regulator dan pengadilan dan kami mendorong prinsipal yang terlibat dalam FTX untuk bekerja sama demi penyelesaian masalah yang belum terselesaikan secara tertib," tegas Temasek.

Saat ini, aset FTX telah dibekukan oleh Komisi Sekuritas Bahama sejak Kamis (10/11). Otoritas tersebut juga telah menunjuk likuidator untuk menjalankan unit FTX pada Senin (14/11).

Mereka mengatakan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Biksu pembunuh surga

Kemenhub Ingatkan soal Potensi Delay Saat Delegasi KTT G20 Pulang******

Kementerian Perhubungan meminta kepada masyarakat, khususnya yang berangkat ataupun mau ke Baliuntuk rajin mengecek informasi penerbangan mereka saat kepulangan delegasi KTT G20pada 15-22 November mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan permintaan itu disampaikan terkait pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat.

Ia mengatakan kepadatan itu membuka kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler baik domestik maupun internasional, seperti misalnya keterlambatan atau delay.

Tak hanya ke masyarakat, Kemenhub juga mengimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya.

Informasi itu seperti; perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait, akan berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan penerbangan dari dan ke Bali," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan agar semua lancar, pihaknya sudah mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pengaturan kepulangan pesawat delegasi bersama dengan Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Besok (Rabu, 16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat," katanya.

Novie mengatakan mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang. Namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu (16/11) besok.

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]