viralbet77 demo

rahasia game slot fafafa 374Jutaan kata 1848Orang-orang telah membaca serialisasi

《viralbet77 demo》

Disnakertransgi DKI minta perusahaan budayakan K3******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta meminta perusahaan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar produktivitas meningkatkan dan kecelakaan kerja nihil.

"Perusahaan harus mempunyai target yang tinggi mengenai kecelakaan kerja, yaitu 'zero accident' atau nihil kecelakaan kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, K3 dalam perusahaan ini tidak boleh hanya sekedar prosedur standar operasional (SOP) semata, namun harus menjadi budaya kerja agar para pekerja dapat dipastikan aman tanpa mengalami kecelakaan saat bekerja.

Selain itu, kata Hari, K3 juga perlu dilaksanakan secara konsisten agar insiden kecelakaan kerja bisa diminimalkan dan harapannya bisa nihil.

"Jadi ini harus dibudayakan, tidak hanya sekedar ada SOP saja, tidak hanya sekedar wacana saja. Tetapi pelaksanaannya harus secara konsisten," tuturnya.

Baca juga: Tutup peringatan Bulan K3, Disnakertransgi DKI gelar "Safety Run"
Baca juga: Pemprov DKI buka pelatihan tenaga kerja untuk tekan angka pengangguran

Ia menambahkan bahwa menjaga kesehatan pekerja itu penting bagi perusahaan karena beban kerja akan dapat dikerjakan dengan baik sehingga produktivitas perusahaan juga terjaga.

"Kita sadar bahwa kesehatan itu penting, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa menjaga beban kerja dan produktivitas. Ujung-ujungnya perusahaan ingin supaya produktivitas meningkat dan pertumbuhan ekonomi ke depan semakin baik," katanya.

Disnakertransgi DKI Jakarta bersama pihak terkait menutup Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggelar "Safety Run" di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan "safety run" tersebut merupakan puncak rangkaian Bulan K3 DKI Jakarta yang diawali pada 31 Januari lalu dengan apel akbar di GOR Soemantri
Brodjonegoro.

"Dari rangkaian apel itu ada pemeriksaan kesehatan, rangkaian kegiatan olah raga, futsal, tenis, voli, sekarang puncaknya 'safety run'. Pesertanya 500 orang lebih terdiri dari perwakilan perusahaan di Jakarta," ujar Hari.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Tim SAR hentikan pencarian korban hanyut di air terjun Wera, Sulteng******

Penghentian proses pencarian korban bernama Muhajirin berusia 19 tahun sudah melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Tim SAR gabungan menghentikan proses pencarian korban hanyut di lokasi wisata permandian air terjun Wera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, karena standar operasi prosedur (SOP) tentang pencarian, pertolongan dan proses pencarian selama tujuh hari. "Tim saat ini masih melaksanakan proses pencarian dan sampai siang ini masih nihil tanda-tanda korban, makanya sesuai dengan kesepakatan perkiraan jam 14:00 Wita proses pencarian ditutup dan pihak keluarga juga sudah setuju," kata Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga SAR Palu Rusmadi di Palu, Minggu.
Dia menuturkan penghentian proses pencarian korban bernama Muhajirin berusia 19 tahun sudah melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban, sehingga dilanjutkan pemantauan jika ditemukan tanda-tanda korban. Keluarga korban, menurutnya, sudah menerima hasil musyawarah untuk penghentian pencarian korban. "Setelah proses pencarian ditutup maka akan dilanjutkan dengan pemantauan dalam artian apabila ada tanda-tanda korban dapat melaporkan ke Basarnas untuk proses evakuasi," ucapnya.

Baca juga: Basarnas temukan korban kecelakaan perahu ketek di Sungai Sugihan Basarnas Palu, kata Rusmadi, selama tujuh hari melakukan proses pencarian di beberapa titik yakni lokasi kejadian di air terjun Wera, Sungai Palu, muara hingga ke laut. "Lokasi pencarian dari hari pertama sampai ketiga fokus di lokasi kejadian perkara (LKP) dan tim sudah menyatakan sepanjang aliran wera selesai, sehingga pencarian hari keempat sampai ketujuh itu bergeser ke Sungai Palu tempat korban kedua ditemukan hingga muara bahkan ke laut dilakukan pencarian," ujarnya. Berdasarkan data Basarnas Palu, tiga orang menjadi korban hanyut aliran air terjun Wera di Kabupaten Sigi yakni Manadia berjenis kelamin perempuan berusia 17 tahun, dan dua laki-laki bernama Nurhidayat berusia 17 tahun serta Muhajirin berusia 19 tahun. Dua di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan satu orang lainnya masih belum ditemukan atau hilang.

Baca juga: 15 orang anak di Desa Karang Agung OKU hanyut terbawa arus banjir
Baca juga: Satu korban terseret arus Sungai Brantas ditemukan meninggal dunia

Pewarta: Moh Salam
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Label：tips kredit hp、auroratoto2、index togel 2023

Terkait：cara mendapatkan promo gojek、pinjol ilegal yang aman、gacor banget、jp paus hk kamis、erek erek 2d 52、amartha pinjaman online、ox4d slot、slot gacor daftar langsung maxwin、pinjol legal terbaik 2022、cara pinjam uang di aladin

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：tafsir mimpi erek erek 2d（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

link slot freebet

promo bonus new member 100

togel4d

link slot game

angka jitu nomor hongkong malam ini

79 di erek erek

situs judi berlisensi

bet slot login

gobertoto

kampusBacaan TerkaitMore+

Warisan kekaisaran

dewa78 slot

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

link gacor saat ini

BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim kembali menurun, hanya 16 titik******

Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita

Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi penurunan kembali jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari 95 titik pada Kamis (29/2) menjadi 64 titik pada Jumat (1/3), turun lagi jadi 26 pada Sabtu (2/3).

"Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida di Balikpapan, Minggu.

Penurunan jumlah titik panas terjadi akibat beberapa hal, kata dia, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tidak sembarangan melakukan pembakaran seiring masifnya pihak terkait melakukan sosialisasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebaran 26 titik panas ini, lanjutnya, telah disampaikan ke pihak terkait seperti Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Baca juga: BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terus menurun dalam 4 hari terakhir

Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, namun ia tetap mengimbau semua pihak selalu waspada dan mencegah karhutla, seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan, agar tidak terjadi penambahan maupun perluasan titik panas.

Kewaspadaan perlu dilakukan karena sejumlah kawasan masih mengalami cuaca panas dalam beberapa hari berturut-turut. Cuaca seperti itu, kata dia, dapat menyebabkan ranting dan daun mengering yang rawan karhutla saat terkena api maupun bara.

Diyan mengatakan sebanyak 64 titik yang terdeteksi Jumat (1/3) tersebar di satu kota dan tiga kabupaten yakni Kota Bontang (3), Kabupaten Kutai Barat (2), Kutai Timur (9), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (50).

Sedangkan 26 titik yang terdeteksi kemarin (2/3) tersebar di satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Samarinda (1), Kabupaten Paser (1) Kutai Barat (2), Kutai Timur (10), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (12).

Baca juga: Jumlah titik panas di Kaltim turun dari 181 menjadi 76

Adapun rinciannya di Samarinda ada di Kecamatan Samarinda Utara, di Paser berada di Kecamatan Batu Engau, sedangkan di Kutai Barat berada di Kecamatan Penyinggahan, semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Sementara di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada enam kecamatan yakni Sangatta Utara (1), Bengalon (5), Kaliorang (1), Rantau Pulung (1), dan Teluk Pandan (1) dengan tingkat kepercayaan menengah.

"Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 12 titik tersebar di lima kecamatan yakni Kembang Janggut (2), Anggana (4), Loa Janan (1), Marangkayu (4), dan Kecamatan Muara Jawa (1) dengan tingkat kepercayaan menengah 11 titik dan yang rendah satu titik," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspada titik panas di Kaltim meningkat, capai 181 lokasi

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

gift card play store gratis

Dishub DKI tindak 623 kendaraan bermotor melawan arah******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta selama rutin melakukan pengawasan warga dalam berlalu lintas dan petugas selama sembilan hari terakhir telah menindak 623 kendaraan bermotor yang melawan arah di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. "Hasil kegiatan penindakan kendaraan bermotor lawan arah Tim Lintas Jaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selama sembilan hari, sejak 22 Februari sampai 1 Maret 2024, jumlah kendaraan yang ditindak (BAP/tilang Kepolisian) sebanyak 623 kendaraan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Penindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta, mulai pukul 07.30 sampai 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Penindakan dilakukan bersama personel gabungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan jajaran TNI dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

Adapun pemilihan lokasi penindakan disesuaikan dengan potensi wilayah terjadinya pelanggaran lawan arah atau lawan arus.

Penindakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas melalui kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, petunjuk arah serta petugas lalu lintas guna terciptanya kelancaran, keamanan dan keselamatan di jalan.

Baca juga: Polisi: Tabrakan tujuh pemotor dengan truk akibat lawan arah
Baca juga: Polisi tilang 50 pengendara motor lawan arus di Kebayoran Lama Syafrin memaparkan, penindakan ini dilaksanakan meliputi 62 lokasi, antara lain: 1. Bidang Dalops
Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam, Jalan Blora, Jalan Brigjen Katamso dan Slipi (Jakarta Barat) serta Jalan Raya Bogor, Cililitan, Jalan Supriadi, Jalan Baru (Jakarta Timur).

Selain itu Jalan KH Wahid Hasyim (TL Gondangdia) di Jakarta Pusat dan Jalan Rawajati, Kalibata di Jakarta Selatan 2. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat
Jalan Letjen Suprapto, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Kebon Sirih Timur, Jalan Kramat Bunder dan Jalan Gunung Sahari Raya.

Jalan Karang Anyar, Jalan Johar, Jalan Kalibaru Barat, Jalan Hbr. Motic, Jalan Kwitang, Jalan Suprapto, Jalan Balikpapan, Jalan Karang Anyar dan Jalan Penjernihan Dalam.

Lalu Jalan Bungur Besar Raya, Jalan Senen Raya, Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam, Jalan Blora serta Jalan KH Wahid Hasyim. 3. Sudinhub Jakarta Utara
Jalan Raya Cilincing, Jalan Kramat Jaya, Jalan Danau Sunter, Jalan Pluit Raya Selatan, TL Akses Marunda , Jalan Gunung Sahari, TL Emporium, TL Tanah Merdeka, Simpang Danau Sunter Selatan serta Jalan Boulevard Barat. 4. Sudinhub Jakarta Barat
Jalan Ring Road Rawa Buaya, Jalan Ring Road Cengkareng, Jalan Pintu Air Cengkareng, Jalan Kalideres, Jalan Daan Mogot, Kolong Fly Over Rawa Buaya, Jalan Ring Road Kapuk dan Jalan Brigjend Katamso 5. Sudinhub Jakarta Selatan
Jalan Raya Kalibata, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Taman Setiabudi 2, Jalan Ciputat Raya, Jalan Taman Setiabudi 1, Jalan Pasar Minggu, Jalan Kapten Tendean, Jalan Taman Bakri, Jalan Tanjung Barat dan Jalan Rawajati 6. Sudinhub Jakarta Timur
Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Jalan Raya Bekasi, Jalan Layang (Fly Over) Pondok Kopi, Turunan "Fly Over" Klender, Jalan Pemuda, Jalan DI Panjaitan, Jalan Cipinang Besar, Jalan Usman Harun, Jalan TB Simatupang, Jalan Baru, Jalan Dr Soemarno, Jalan Raya Bogor serta Jalan Supriadi.Baca juga: Petugas PPSU Jakut ditabrak pemotor yang lawan arus lalu lintas

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Pulau Gurun

raja86

Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan******

Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan guna memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sudah ada penambahan kontrak 300 ribu ton beras lagi dari Thailand dan Pakistan untuk penguatan stok Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan bahwa 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton.

"Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog," ujarnya.

Menurut dia, penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok Bulog, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.

Bayu juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri.

Sebagai satu-satunya operator impor beras di Indonesia, Bulog menjalankan proses impor secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti masa panen dan ketersediaan beras lokal.

Meskipun melakukan impor, Bulog tetap mengutamakan penyerapan beras dalam negeri jika produksi lokal meningkat. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, Bulog memastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak mengganggu stabilitas harga.

Bayu juga menegaskan bahwa Bulog tunduk pada pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap langkah operasionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan publik.

"Langkah-langkah impor beras yang diambil oleh Bulog juga diarahkan untuk menjaga kepastian pemenuhan cadangan pangan pemerintah," ucapnya.

Dengan demikian, tambah Bayu, Bulog berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan jaminan pasokan beras yang cukup bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Bulog salurkan 352 ribu ton beras SPHP hingga akhir Februari
Baca juga: Bulog tegaskan beras SPHP-bantuan pangan yang disalurkan berkualitas
Baca juga: Dirut Bulog: Harga beras premium mulai stabil jelang Ramadhan

Biksu pembunuh surga

egp88 slot

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Ada hantu di hatiku

bo tergacor

Angka partisipasi pemilih di Muna Barat capai 87, 36 persen******

Ini melampaui target secara nasional sebanyak 82 persen.

Kendari (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar) La Tajudin menyebutkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai 87, 36 persen.

Tajudin mengatakan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) Mubar adalah 60.288 orang. Mereka yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 52. 668 orang.

"Jadi, persentase tingkat partisipasi pemilih di Mubar ini sebanyak 87, 36 persen. Ini melampaui target secara nasional sebanyak 82 persen," terang La Tajudin di Laworo, Mubar, Sulawesi Tenggara, Minggu.

Menurut Tajudin, tingginya partisipasi pemilih tersebut adalah bagian dari hasil sosialisasi oleh lembaganya.

Guna meningkatkan partisipasi pemilih itu, pihaknya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan nama kegiatan KPU go to school.

"Ada juga KPU go to campus. Sosialisasi pada kelompok masyarakat yang ada di pesisir," jelasnya.

Dalam rangka memaksimalkan sosialisasi tersebut, KPU juga menggerakkan semua penyelenggara di tingkat ad hocdalam hal ini panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

"Terakhir kami menggelar road showsebagai bentuk penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Mubar tentang hari-H Pemilu 2024, dan tata cara pencoblosan yang benar. Apa yang kami lakukan ini muaranya untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya.

Atas tingginya raihan partisipasi pemilih ini, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mengingatkan masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan baik.

"Tak kalah pentingnya adalah kami ucapkan terima kasih kepada pemilih yang dengan penuh kesadaran datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya," imbuhnya.

Baca juga: KPU: Tingkat partisipasi pemilih di Parigi Moutong capai 81 persen
Baca juga: Bawaslu: Partisipasi pemilih PSU di 10 TPS Surabaya 50 persen lebih

《viralbet77 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kalkulator prediksi togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《viralbet77 demo》bab terbaru。