garudagacor

Wu Yeruomeng

Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.

"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).

Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.

Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.

Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.

Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.

Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.

"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.

John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.

"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.

Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.

Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.

Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Gagal Adaptasi Bikin Bisnis 75 Tahun Tupperware di Ambang Kehancuran******

Perusahaan perkakas rumah tangga Tupperware terancam bangkrut. Hal ini terjadi lantaran kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Beberapa pakar bisnis mengatakan kondisi itu karena Tupperware yang gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Kini, bisnis yang dimulai sejak 1946 itu harus menghadapi hutang yang menumpuk, penjualan yang menurun, dan harga saham yang anjlok.

Mereka juga mengatakan telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin beberapa kemitraan dengan gerai ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek tersebut.

"Selama lebih dari 75 tahun, Tupperware Brands telah menjadi salah satu merek rumah tangga ikonis yang paling dicintai di dunia," ujar juru bicara Tupperware seperti diberitakan oleh CNN, Minggu (23/4) waktu AS.

"Dan kami sangat senang untuk tetap berada di tengah-tengah meja makan, meja dapur, dan rak dapur selama bertahun-tahun yang akan datang," imbuh pernyataan tersebut.

Menurut profesor pemasaran dari Sekolah Bisnis Wharton di Universitas Pennsylvania, Barbara Kahn, Tupperware terlalu terpaku pada pola bisnis direct selling alias penjualan langsung.

Di masa lalu, kerap terdapat "Tupperware parties" atau sebuah pesta yang mempertemukan para pencinta merek tersebut untuk mencoba produk-produk terbaru perkakas dapur itu.

Istilah yang kerap dikenal sebagai "demo Tupperware" di Indonesia itu memang berhasil berjalan dengan baik di masa lalu, namun ketinggalan zaman karena kebiasaan konsumen yang telah berubah, bahkan beberapa dekade sebelum pandemi.

Oleh karena itu, menurut Christie Nordhielm, konsultan marketing dari Sekolah Bisnis McDonough Universitas Georgetown, pandemi bukanlah satu-satunya faktor yang membuat bisnis Tupperware di ambang kehancuran.

Namun, pandemi turut memperparah kiprah buruk penjualan Tupperware selama beberapa dekade terakhir yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen.

"Anda seharusnya bisa melihat mereka bertransisi dengan mulus. Tetapi sebaliknya, mereka malah melakukan pendekatan ke toko batu bata dan bahan bangunan," ujar Nordhielm menyoroti kebijakan Tupperware yang memilih untuk ekspansi ke toserba Target.

"Jika Anda pergi dan melihat Tupperware di Target, yang Anda lakukan hanyalah melihat betapa tidak ada bedanya mereka dengan pilihan merek penyimpanan lain yang tersedia," jelas Nordhielm.

Tupperware baru saja memperkenalkan produk mereka ke Target pada musim gugur tahun lalu. Namun, Kahn menilai pendekatan itu sedikit terlambat.

Senada dengan amatan Nordhielm, Kahn melihat keterlambatan itu hanya membuat Tupperware sebagai merek yang tidak lagi spesial.

"Yang buruk, itu adalah salah satu dari hal-hal ini di mana merek mereka hampir generik, dan bukan dalam artian yang baik," kata Kahn.

Sementara di lain hal, Nordhielm juga menyoroti nama legendaris dari Tupperware yang bahkan digunakan untuk menyebutkan segala jenis merek penyimpanan.

Menurutnya, faktor tersebut mungkin menjadi bagian dari masalah, karena merek lain muncul untuk bersaing dengan Tupperware, terkadang dengan harga lebih rendah.

"Nama merek yang hebat bisa menjadi berkah atau kutukan. Itu akan menjadi kutukan ketika Anda berpuas diri hanya berdasarkan nama merek tanpa ada investasi berarti dalam merek tersebut," jelas Nordhielm.

Baik Kahn dan Nordhielm mengamini jika Tupperware gagal menemukan inovasi dalam memperkenalkan merek mereka kembali kepada publik.

Sehingga, nama besar merek Tupperware pun menjadi tanpa arti; karena saat ini, konsumen hanya memperdulikan harga yang terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Ekonom Sebut Cuan Rp105 T Melayang Imbas Batal Piala Dunia U******

Ekonom memperkirakan dunia usaha kehilangan cuan hingga Rp105 triliun imbas Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala DuniaU-20.

Pengamat Ekonomi Digital dari Institut of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan penyelanggaraan pesta olahraga ini harusnya memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Namun, semuanya sirna karena dibatalkan.

"Kalau hitungan saya potensi ekonomi yang hilang, terutama dari sisi dunia bisnis kita kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp105 triliun," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/3).

Nailul menghitung dengan mengansumsikan pengeluaran tamu yang datang per hari mencapai Rp10 juta per orang. Biaya itu mencakup biaya hotel, makan, transportasi sampai biaya tiket pesawat.

Belum lagi jika para tamu yang hadir ikut menikmati pariwisata yang ada di Tanah Air. Kemungkinan pengeluaran per hari bisa lebih besar.

Ia memperkirakan kalau jadi di gelar di Indonesia, Piala Dunia bisa menyedot jumlah tamu sebanyak 35 ribu orang, atau 50 persen dari tamu yang hadir di Piala Dunia U-20 Polandia pada 2019 lalu.

"Jadi saya asumsikan Rp10 juta per hari. Orang yang datang pas Pildun U-20 di Polandia, 70 ribu. Saya ambil 50 persen saja. Jadi saya hitungnya Rp10 juta dikalikan 350 ribu orang dan dikalikan 30 hari (lama penyelenggaraan)," jelasnya.

Sementara, dampak kepada minat investasi investor dinilai tidak terlalu besar. Sebab, gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tak berhubungan langsung dengan investasi.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau ke investasi sih saya rasa tidak akan signifikan, di mana cukup jauh untuk dihubungkan," kata dia.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga melihat dampak batalnya acara ini sangat kecil ke investasi. Karena, acara olahraga tidak menjadi pertimbangan investor untuk menanam modal di negara lain.

"Umumnya, pertimbangan investor ketika ingin berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya saing ekonomi suatu negara, kemudahan mendapatkan bahan baku, kepastian hukum, hingga insentif yang diberikan," pungkas Rendy.

masa depan yang sempurna

Pengusaha Ancam Setop Jual Migor jika Utang Rp344 M Tak Segera Dibayar******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Lanjutnya, dalam aturan itu pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

KAI Catat 44 Ribu Orang Tiba di DKI Jakarta Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sekitar 44 ribu penumpang akan tiba di DKI Jakarta hari ini, Minggu (30/4). KAI melaporkan jumlah penumpang yang tiba di area Daop 1 Jakarta mulai mengalami tren peningkatan sejak Senin (24/4).

"Secara total pada hari ini Minggu 30 April 2023 terdapat sekitar 43.600 pengguna yang tiba, bahkan hingga KA terakhir nanti angka tersebut masih memungkinkan terus meningkat mencapai angka 44 ribu," kata Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi I Jakarta Eva Chairunnisa dalam keterangannya, Minggu (30/4).

Eva menerangkan dari jumlah 43 ribu pengguna tersebut, sebanyak 16.900 di antaranya merupakan penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen. Kemudian 15.300 penumpang turun di Stasiun Gambir.

Lihat Juga : Tiket KA Lebaran Terjual Hampir 2,5 Juta, 81 Persen dari Kuota

Menghadapi peningkatan arus bali itu, KAI Daop 1 Jakarta menurutnya telah melakukan sejumlah persiapan pada arus balik, di antaraya menambah ketersediaan kursi pada area tunggu penumpang.

Selain itu, sejumlah petugas Costumer Service Mobile (CSM) juga siapkan untuk melayani informasi dan mengatur alur calon penumpang yang baru tiba. Petugas tambahan untuk pengatur kendaraan juga disiapkan di sejumlah titik pada area parkir stasiun.

Dari sisi keamanan dan keselamatan, lanjut Eva, Daop 1 Jakarta juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan seluruh objek vital pada masa angkutan lebaran. Kerjasama dengan Basarnas dan 45 provider Rumah Sakit juga dilakukan guna percepatan penanganan kondisi darurat.

Seluruh pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta juga diimbau agar memeriksa kembali barang bawaannya termasuk pada area kursi penumpang karena biasanya cukup banyak barang berharga tertinggal seperti dompet, telepon selular, laptop dan lainnya.

"Mayoritas pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo dan Malang," ujarnya.

Lihat Juga : Kronologi Kematian Atlet Para Tenis Meja David Jacobs Versi KAI

Sementara itu, volume pengguna jasa yang berangkat di area Daop 1 pada hari ini juga masih cukup tinggi. Secara total terdapat sekitar 30 ribu pengguna berangkat dengan jumlah sekitar 19 ribu Penumpang untuk keberangkatan awal KA dari Stasiun Pasar Senan dan 11 ribu penumpang dari Stasiun Gambir.

Eva mencatat okupansi penumpang keseluruhan mencapai 70 persen dari total ketersediaan tempat duduk.

"Untuk hari ini KA tambahan masih dijalankan, total terdapat 71 KA yang berangkat dimana 32 KA berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan 39 KA lainnya berangkat dari Stasiun Gambir," jelasnya.

Adapun berdasarkan data per Minggu (30/4) sekitar 715 ribu tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual. Dari jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yakni tanggal 14 hingga 24 April 2023.

Berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut, tingkat okupansi volume penumpang sudah mencapai 90 hingga 100 persen dengan volume penumpang berangkat tertinggi atau puncak arus mudik tercatat pada tanggal 18 hingga 23 April dengan keterisian tempat duduk mencapai 100 persen.

"Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan Bandung," ujar Eva.

Artis pakaian wanita

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]