cara dapat uang online halal

Cerita Aneh dari Azeroth

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Domain Pedang Tak Terkalahkan

IHSG Diprediksi Lesu Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (13/6).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan potensi pergerakan IHSG masih diiringi oleh momentum musim bagi dividen dari emiten yang berada dalam pasar modal Indonesia.

Di sisi lain, minimnya sentimen global dan domestik membuat IHSG bergerak dalam fase konsolidasi wajar. Sehingga, diperkirakan bakal melemah pada pembukaan pagi ini.

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.636 dan resistance 6.789 pada hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, BBNI, PWON, DMAS, BINA, TLKM, TBIG, KLBF, dan UNVR.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG bakal menguat karena berhasil ditutup di atas 6.719 pada hari sebelumnya.

"Berdasarkan indikator MACD menunjukkan sinyal golden cross," kata Ivan.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di rentang support 6.600, 6.542 dan 6.509 dan resistance di level 6.719, 6.767 dan 6.815 hari ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.6722 pada Senin (12/6). Indeks saham menguat 28,34 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,3 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,12 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 238 saham terkoreksi, dan 220 saham lainnya stagnan. Tujuh dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor transportasi naik 2,87 persen. Sedangkan empat sektor melemah dipimpin oleh properti minus 0,61 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

Mentan Sebut Harga Beras Wajar Naik Demi Seimbangkan Pendapatan Petani******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan harga beras wajar naik demi menyeimbangkan pendapatanpetani dengan harga di konsumen.

Ia menyebut produksi padi Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Bahkan, berada di posisi kedua negara dengan produktivitas padi tertinggi dari sembilan negara organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO).

"Kita nomor dua di Vietnam dari segi produktivitas. Tapi kan jumlah (konsumsi) kita besar. Jadi kalau harga naik, kalau saya ditanya sebagai menteri pertanian ini harga yang wajar. Bahwa kita harus di dalamnya, iya, bagaimana mem-balance (menyeimbangkan) pendapatan petani supaya bergairah, katanya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Selasa (13/6).

Dalam paparannya, harga beras di negara lain lebih tinggi, di antaranya Filipina sebesar Rp14.104, China Rp16.206, Thailand Rp17.607, dan Hong Kong Rp32.945.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan cadangan beras Bulog berjumlah 600 ribu ton per Selasa (13/6). Bulog menyalurkan beras untuk operasi pasar serta bantuan pangan.

"Beras impor plus kita yang dapat serapan dalam negeri kita salurkan untuk kebutuhan itu (operasi pasar dan bantuan pangan) sehingga sisa hari ini stok kita 600 ribu ton," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

IHSG Diprediksi Menguat Berkat Faktor Teknikal******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi dibuka menguat pada perdagangan Jumat (16/6).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan melanjutkan penguatan pada penutupan hari sebelumnya karena berada di atas level support.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga melihat IHSG bakal menguat, tetapi terbatas. Hal ini dikarenakan hanya beberapa kinerja emiten pada kuartal I yang menunjukkan hasil baik.

"Akhir pekan pola gerak IHSG terlihat masih cenderung bergerak sidewaysdengan peluang tekanan minor yang masih terlihat cukup besar," jelasnya.

Hari ini, William memperkirakan IHSG bakal berada di rentang support6.636 dan resisten6.789. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi adalah ITMG, TLKM, BBNI, UNVR, JSMR, SMGR, AALI, dan BMRI.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.713 pada Kamis (15/6). Indeks saham menguat 14 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,53 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,02 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 217 saham lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor energi naik 0,75 persen. Sedangkan empat sektor melemah dipimpin oleh transportasi yang minus 1,72 persen.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Erick Targetkan BUMN Sebar Dividen Rp80,2 T pada 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menargetkan dividen perusahaan pelat merah mencapai Rp80,2 triliun pada 2024 atau tidak berubah dari tahun ini.

"Kami tetap dengan BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kita berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6).

Erick merinci besaran target itu terdiri dari Rp26,5 dividen BUMN Tbk dan Rp53,7 triliun BUMN Non-Tbk.

Meski demikian, Erick mengatakan angka-angka itu belum pasti. Pasalnya saat ini masih pertengahan tahun. Apalagi, dividen BUMN bergantung pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, ia berjanji akan terus mendorong seluruh BUMN menyampai angka-angka yang sudah ditetapkan sebagai key performance indicator (KPI).

"Insyaallah kami sudah review dua Minggu ini kami masih confidenceangka ini walaupun tentu kita bisa lihat berjalan enam bulan ke depan. Kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan, ya tapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.