petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol pinjaman teman

permainan slot terpercaya 423Jutaan kata 242922Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol pinjaman teman》

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan akar masalah pupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.
Jokowi disoraki petani saat mengungkap pemicu pupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina. Ilustrasi (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan akar masalahpupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

Jokowi mengatakan mulanya ia bersyukur masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Pasalnya, gandum yang dihasilkan Rusia dan Ukraina menjadi barang yang sulit didapat saat perang pecah.

"Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia-Ukraina," jelas Jokowi dalam sambutannya di Banyumas, Jawa Tengah.

Jokowi menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang membuat pupuk di Indonesia langka dan mahal. Saat memberikan penjelasan, sebagian petani memberikan respons.

"Jangan di 'wooo', ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya bapak, ibu, dan saudara sekalian," tuturnya.

"Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak agar bahan baku tercukupi, tetapi PT Pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga? Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya," sambung Jokowi.

Ia lantas berjanji akan menambah kekurangan pupuk di wilayah Indonesia. Berdasarkan hitungan pemerintah, ia menyebut perlu ditambah anggaran Rp14 triliun untuk menutup kekurangan pupuk subsidi.

Akan tetapi, Jokowi menyebut angka tersebut masih perlu persetujuan DPR RI. Namun, ia berjanji Rp14 triliun itu akan segera ditambahkan untuk menutupi kekurangan di semester II 2024.

"Saya, kita, ini dari menteri pertanian sudah mengajukan. Dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," tegas Jokowi.

"Tadi saya panggil pak direktur Pupuk Indonesia, stok awal tahun ini seperti apa, sangat siap pupuk untuk bersubsidi sangat siap. Yang berusaha nanti kita untuk semester II, yang Rp14 triliun tadi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)




bab terbaru:afk77

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
cara pinjam bank bri kur
slot gacor gampang scatter
cara buat kredivo
kredivo ilegal
gacor131
telolet4d
video maxwin gates of olympus
buku bergambar 2d
situs 77 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot 508
Bab 2 villabetting
Bab 3 situs judi slot gacor
Bab 4 prediksi angka jitu sgp hari ini
Bab 5 akulaku bunga
Bab 6 cari hoki slot
Bab 7 slot gacor 69 login
Bab 8 link slot nexus engine
Bab 9 trik pola slot gacor hari ini
Bab 10 paito pattaya
Bab 11 aplikasi paylater pulsa
Bab 12 situs togel terpercaya minimal deposit 10rb
Bab 13 slot gacor member baru
Bab 14 akun slot paling bagus
Bab 15 qq388
Bab 16 erek2 tawon
Bab 17 situs tergacor hari ini
Bab 18 pinjol susah cair
Bab 19 airbet88 gacor
Bab 20 game slot yang gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4596bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Budidaya Keabadian Staf

sabatoto togel
Djarum mengaku sedari awal memang tak terlibat dan tergabung dengan Konsorsium Nusantara di IKN yang dpimpin Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.
Djarum mengaku sedari awal memang tak terlibat dan tergabung dengan Konsorsium Nusantara di IKN yang dpimpin Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Djarum merespons hilangnya nama perusahaan dan Wings Group dari daftar Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung SedayuGroup Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Sementara itu, pihak Wings Group enggan berkomentar soal hilangnya nama perusahaan dalam daftar Konsorsium Nusantara. CNNIndonesia.com telah menghubungi Head Public Relations PT Sayap Mas Utama (Wings Corp) Maria Gabriella da Silva dan External Communication Lead Wings Group Andini Mardiani.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Namun, tiga hari berselang, nama Djarum dan Wings hilang. Pada peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, 21 September 2023, posisi

keduanya digantikan Kawan Lama Group dan Alfamart Group.

"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi saat memberikan sambutan dalam groundbreaking itu.

Jokowi melewatkan Alfamart Group yang tergabung dalam konsorsium yang berinvestasi senilai Rp20 triliun itu. Namun, ia secara langsung menyapa Djoko Susanto yang merupakan bos Alfamart Group.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," lanjut Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

(skt/agt)

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

cara dapat uang sejuta sehari
Pemkot Jaksel fasilitasi 1.200 UMKM daftarkan merek dagang
Perajin menyelesaikan kerajinan lampu berbahan botol plastik di Bank Sampah Persatuan, Duren Sawit, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Jhogy Nabhasa Siahan/app/aww/am.
Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memfasilitasi sebanyak 1.200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan desain logo dan pendaftaran merek secara gratis.

"Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM," kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (PPKUKM) Jaksel Parulian Tampubolon di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pelaku UMKM yang mengikuti program ini terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, kerajinan tangan, busana, dan lainnya.

Menurut dia program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memperkenalkan produk yang dimiliki pelaku UMKM yang berada di Jaksel.

"Pada tahun ini kami mempunyai program membuat desain logo produk dan pengurusan merek bagi 1.200 UMKM," tuturnya.

Parulian mengatakan selain program pembuatan logo dan pendaftaran merek, Sudin PPKUKM juga membantu para pelaku UMKM khususnya kuliner yang membuat makanan dalam kemasan.

Namun kata Parulian, jumlah yang ikut hanya 20 UMKM saja, hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak sanggup memenuhinya.

"Kami fasilitasi 20 UMKM saja.  Hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak dan banyak UMKM yang tidak dapat memenuhi, karena harus ada perubahan desain dari dapurnya, itu menelan biaya tinggi sehingga banyak yang keberatan mengingat dapurnya rata-rata  kecil," katanya.

Sudin PPKUKM mencatat terdapat 50 ribu lebih pelaku UMKM di Jaksel, dari berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, cenderamata, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Sudin PPKUKM juga memfasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, namun hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro di bidang kuliner.

Menurut dia, untuk pelaku usaha kuliner menengah tidak diberikan, karena mereka dianggap mampu ketika mengurus sertifikat halal secara mandiri.

Ia mengatakan pada tahun 2024, pihaknya hanya menyediakan 500 sertifikat halal, hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti program tersebut.

"Hanya pelaku kuliner yang mikro dan kecil saja yang kami biayai," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri pameran Inacraft 2024 di Jakarta
Baca juga: Peruri fasilitasi bazar produk kerajinan lokal di M Bloc Space
Baca juga: Dinas PPKUKM DKI perluas pasar produk UMKM dengan cara kreatif

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Kebangkitan Jiwa

hokijudiqq
Mayoritas harga bahan pokok kompak naik pada awal pekan 2024. Bawang, cabai hingga minyak harganya makin mahal.
Mayoritas harga bahan pokok kompak naik pada awal pekan 2024. Bawang merah, bawang putih dan cabai-cabai makin mahal. (Foto: ANTARA FOTO/AMPELSA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Mayoritas harga bahan pokokkompak naik pada awal pekan 2024. Bawangmerah, bawang putih dan cabai dibanderol lebih mahal dibanding pekan lalu.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata bawang merah pada Selasa (2/1) ini bertengger di Rp41.450 per kg. Harga ini naik Rp2.200 dari akhir pekan lalu. Bawang putih dijual Rp41.450 per kg atau naik Rp1.250.

Kenaikan harga juga berlaku pada cabai. Harga cabai merah besar naik Rp1.800 menjadi Rp70.400 per kg.

Adapun harga cabai rawit merah masih mahal di harga Rp92.800 per kg meski turun sebesar Rp3.900 dibanding pekan terakhir 2023.

Selanjutnya, harga telur ayam ras segar lebih mahal Rp100 menjadi Rp29.450 per kg.

Harga minyak goreng curah naik tipis Rp100 menjadi Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I juga naik Rp50 menjadi Rp20.700 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II anjlok Rp650 menjadi Rp19.350 per kg.

Harga beras cenderung stabil dibanding pekan lalu. Beras kualitas bawah I stabil di Rp13.650 per kg, beras kualitas medium I tetap Rp14.750 per kg, beras kualitas super I Rp16.050 per kg.

Sementara, harga beras kualitas super II naik Rp50 menjadi Rp15.600 per kg.

Gula pasir kualitas premium stabil di Rp18 ribu per kg, gula pasir lokal turun tipis Rp50 menjadi Rp17.500 per kg.

Namun, ada juga bahan pokok yang turun harga. Daging ayam ras segar dijual Rp37.350 per, sementara pekan lalu Rp36.750 per kg. Sedangkan daging sapi turun tipis menjadi Rp137.250 per kg, sementara pekan lalu Rp138.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(pta/agt)

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

situs paling gacor saat ini
BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret
Ilustrasi - Kondisi jalanan di Kota Kupang, NTT yang diguyur hujan. (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)
Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret
Kupang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tanggal 4 Maret hingga 8 Maret 2024.

"Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret," kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sti Nenotek di Kupang, Jumat.

Secara umum BMKG memprakirakan cuaca ekstrem di Indonesia terjadi mulai hari ini (1/3) hingga 8 Maret mendatang.

Untuk wilayah NTT, BMKG memprakirakan cuaca ekstrem disebabkan pengaruh dari Madden Julian Oscillation (MJO) dan aktifnya kembali Gelombang Equatorial Rossby.

Berdasarkan prakiraan yang ada, kata dia, cuaca ekstrem di NTT berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan sedang ditandai dengan intensitas curah hujan sebanyak 20 hingga 50 mm per hari. Sedangkan hujan lebat ditandai dengan intensitas sebanyak 50 hingga 100 mm per hari.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

Dengan adanya prakiraan ini, Sti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan yakni bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Ia mengingatkan agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting untuk menghindari hujan lebat yang bisa disertai angin kencang. Selain itu ia berpesan agar masyarakat berhati-hati dan mewaspadai tanah longsor pada daerah tebing.

"Hati-hati ketika berkendara, khususnya di daerah yang rawan longsor," kata Sti.

BMKG akan terus memperbaharui informasi terkini terkait cuaca ekstrem ini setiap hari.

Sti berharap masyarakat tidak termakan informasi bohong terkait cuaca ekstrem.

Informasi resmi terkait peringatan dini cuaca, kata Sti, hanya dikeluarkan oleh BMKG.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan intensitas hujan NTT pada 2-3 hari ke depan
Baca juga: BMKG ingatkan warga NTT waspada bencana karena hujan lebat

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

togel 09
LRT Jabodebek juga menambah 32 perjalanan selama malam tahun baru untuk meningkatkan layanan ke masyarakat.
LRT Jabodebek akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB dalam rangka menyambut malam Tahun Baru 2024. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

LRT Jabodebek akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB dalam rangka menyambut malam Tahun Baru 2024.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyebut pihaknya juga menambah 32 perjalanan. Ia mengatakan langkah ini dilakukan demi meningkatkan layanan untuk masyarakat.

Lihat Juga :
TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Ia menyebut sudah ada penambahan personel, baik dari sisi pelayanan maupun keamanan. Fasilitas di stasiun LRT Jabodebek juga telah disiapkan untuk menyambut Tahun Baru 2024.

Di lain sisi, Mahendro meminta para pengguna LRT Jabodebek mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku, baik di dalam stasiun maupun saat perjalanan. Pihak LRT Jabodebek menegaskan larangan membawa petasan hingga kembang api bagi para penumpangnya.

Lihat Juga :
Car Free Night Tahun Baru, Polisi Rekayasa Lalin Sudirman-Thamrin

"Bagi para pengguna yang hendak berpergian menggunakan LRT Jabodebek pada malam pergantian tahun dilarang membawa barang atau benda yang mudah terbakar, seperti petasan, kembang api, dan benda lainnya yang mudah terbakar," tulis pernyataan tersebut.

"Bagi pengguna yang kedapatan membawa benda-benda tersebut, sesuai aturan akan disita oleh petugas," kata manajemen LRT Jabodebek.

(skt/fra)

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

kakek zeus demo slot
MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024