link voxy88 terbaru

Sekretaris cabang terbaik

Pengusaha Mulai Kesulitan Bangun Mal Baru di Jakarta******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku kesulitan untuk membuka malbaru di DKI Jakarta beberapa waktu ke depan. Pasalnya, harga tanahdi DKI makin melambung tinggi.

Untuk itu, Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut pembangunan mal harus diikuti dengan bangunan lain seperti apartemen, perkantoran, hotel dan lainnya.

"Kalau di DKI Jakarta ini dalam beberapa waktu ke depan saya kira belum bisa menemukan mulai mulai baru yang dibangun karena di DKI Jakarta ini membangun mal tidak bisa berdiri sendiri, harus konsepnyamixed-useatausuperblok. Misalnya digabung dengan hotel, apartemen, perkantoran dan sebagainya," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Saya kira akan ada lebih dari lima mal di tahun ini di Bodetabek," kata Alphonsus.

Ia menjelaskan pembangunan itu pun berbentuk kerja sama antar pengembang. Beberapa di antaranya seperti Sinarmas Land bekerja sama dengan Kawan Lama untuk membangun pusat perbelanjaan di kota wisata (Bogor). Sinarmas Land juga bekerja sama dengan AEON untuk membangun pusat perbelanjaan di Deltamas, Bekasi.

"Kemudian Pakuwon sedang membangun mall di Bekasi, kemudian Bintaro juga sedang melakukan Perluasan. Jadi depan banyak ada pembangunan mall di Bodetabek, bukan Jakarta," ucapnya.

Lebih jauh, menurutnya, pembangunan pusat perbelanjaan itu biasanya membutuhkan waktu rata-rata 2-4 tahun. Termasuk ketika pandemi Covid-19, pembangunan pusat belanja tidak berhenti.

"Sekarang ada beberapa pusat belanja yang sedang dibangun juga, dan kemungkinan targetnya akhir tahun ini atau awal depan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Ambisi Rhodes

Susi Air Rugi Pesawat Rp30,4 M Imbas Penyanderaan Pilot di Papua******

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan kliennya merugi besar imbas penyanderaan pilot oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu.

Donal mengatakan untuk nilai kerugian pesawat saja sudah mencapai US juta atau setara dengan Rp30,4 miliar (asumsi kurs Rp15.244 per dolar AS).

"Jadi harga pesawat itu saja US juta dan tidak diproduksi lagi sekarang, sudah close," kata Donal.

"Susah saya menghitungnya, yang jelas satu frekuensi penerbangan itu, nilai subsidi pemerintah lebih kurang Rp14 jutaan satu flight per jam. Sekarang penerbangan 22 hari ke Kabupaten Nduga tidak lagi bisa terlaksana. Nilai kerugian pesawat itu US juta," katanya.

Sebab itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Pasalnya subsidi yang diterima oleh Susi Air berasal dari APBN.

"Makanya Bu Susi tadi sampaikan teman-teman, yang diterima Susi Air itu adalah terbang oleh negara, karena jenisnya adalah subsidi dari APBN dan APBD dan per jam itu lebih kurang Rp14 juta atau Rp15 juta tergantung daerah masing-masing," katanya.

Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih disandera TPNPB-OPM sejak 7 Februari lalu. Hingga saat ini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

PeduliLindungi Jadi SatuSehat, KAI Imbau Penumpang Bawa Bukti Vaksin******

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI(Persero) mengimbau calon penumpang kereta untuk menunjukkan dokumen vaksin saat melakukan boardingusai aplikasi PeduliLindungi berubah jadi SatuSehat Mobile per 1 Maret 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dokumen vaksin tersebut dapat berupa softcopy yang ditunjukkan di handphoneataupun dokumen fisik.

"Pelanggan untuk sementara waktu diimbau membawa dokumen vaksin sebagai antisipasi jika validasi status vaksin pelanggan saat boarding mengalami gangguan dalam menampilkan status vaksin. Hal ini terkait adanya proses migrasi aplikasi PeduliLindungi ke SatuSehat Mobile," kata Joni.

KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan sejak 23 Juli 2021.

Melalui integrasi tersebut, data vaksinasi pelanggan akan muncul pada layar komputer petugas pada saat proses boarding. Integrasi ini terwujud melalui kerja sama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

"Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen," ujar Joni.

Ia mengatakan sejauh ini syarat naik kereta api sejauh ini masih mengacu pada SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Rodolphe Saade Taipan Terkaya ke******

Rodolphe Saade menjadi orang terkayake-26 di dunia berkat bisnis transportasi dan pengiriman peti kemas bernama CMA CGM S.A.

Perusahaan Rodolphe adalah yang terbesar ketiga di dunia, menggunakan 257 rute pengiriman dengan 420 pelabuhan di 160 negara.

Sebetulnya, Rodolphe bukanlah pendiri dari CMA CGM. Ia hanya mewarisi bisnis yang didirikan oleh ayahnya Jacques Saade yang meninggal pada 2018 silam.

Usai lulus, ia mendirikan perusahaan dispenser air sebelum bergabung dengan Grup CMA CGM yang dipimpin oleh ayahnya Jacques Saade, pada 1994.

Dari 1997 hingga 2000, ia berhasil mengelola berbagai jalur pelayaran sebelum mengambil alih jalur transatlantik dan transpasifik.

Ia kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua dan anggota Direksi CMA CGM pada 2010. Pada tahun itu juga, Radolphe membawahi restrukturisasi keuangan Grup.

Pada 2015, Rodolphe Saadé melakukan penawaran tender publik bersyarat sukarela semua tunai untuk Neptune Orient Lines (NOL), sebuah perusahaan pelayaran peti kemas yang berbasis di Singapura, dan kemudian ditunjuk sebagai Presiden Dewan Direksi NOL pada 2016.

Pada tahun yang sama, dia memimpin negosiasi yang menghasilkan penandatanganan OCEAN ALLIANCE, perjanjian operasi strategis dengan Cosco Shipping, Evergreen Line, dan OOCL. Berkat capaiannya, ia kemudian ditunjuk sebagai Chairman dan Chief Executive Officer Grup pada 2017.

Semenjak menduduki kursi CEO, Rodolphe Saadé telah menerapkan strategi baru yang ambisius, khususnya yang bertujuan untuk melakukan transformasi digital, dan menggabungkan penawaran transportasi yang disederhanakan dan dioptimalkan dengan layanan maritim, pelabuhan, dan logistik.

Pada April 2019, ia berhasil melakukan penawaran tender publik untuk CEVA Logistics.

Pada Februari 2021, dia mengumumkan penggabungan Air Cargo, divisi pengiriman udara baru Grup. CMA CGM membeli enam pesawat kargo dan memesan enam lainnya serta menjalin kemitraan strategis dengan AirFrance KLM.

Mengutip Forbes, kekayaan Rodolphe meningkat drastis pada 2022 menjadi US,4 miliar dari sebelumnya US,9 miliar di 2021. 

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera******

Pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastutimeminta maaf penerbangan maskapainya di Papua terganggu imbas penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu.

"Saya sebagai founderdan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Susi mengungkapkan maskapainya sudah beroperasi di Papua sejak 2006 di mana saat ini sudah menerbangkan 22 pesawat, termasuk jenis Pilatus Porter.

Sejak 2012, Perusahaan juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.

Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.

Ia juga menegaskan pihaknya terbang di Papua dengan hati-hati. Selain itu, perusahaan juga mematuhi ketentuan larangan terbang dari pemerintah.

"Semua yang diterbangin biasanya adalah rute perintis dan rute-rute aman," jelasnya.

Terkait penyanderaan itu, Susi mengaku tidak habis pikir. Secara pribadi, ia menilai mencari kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan orang lain bukannya cara yang bijak.

Sosok Philip Mehrtens sendiri, menurut Susi, adalah salah satu pilot terbaik maskapainya. Memang, Mehrtens sempat mengundurkan diri pada 2015 lalu. Namun, sejak 2020, Mehrtens sudah kembali bekerja sebagai pilot Susi Air.

"Jadi tidak benar yang mengatakan Philip Mehrtens bersama OPM karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal baik dengan keluarga istrinya," ujarnya.

Kapten Philip Mehrtens masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu. Hingga kini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]