sultanslot365

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Harga Emas Bisa Tembus Rp1 juta per Gram Akhir Tahun******

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emasbisa tembus di atas Rp1 juta per gram pada akhir tahun ini.

Hari ini, Kamis (17/11), harga jual emas Antam sudah mencapai Rp981 ribu per gram.

"Sangat memungkinkan harga emas di atas Rp1 juta (di akhir tahun). Range-nya saya perkirakan di Rp1 juta - Rp1,030 juta per gram," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hal itu berdampak pada pelemahan nilai tukar dolar AS, sehingga investor bakal kembali beralih membeli emas.

"Emas sendiri diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan oleh ekspektasi berakhirnya kenaikan suku bunga agresif dari The Fed," jelasnya.

Selain itu, harga emas bisa terus melonjak karena data perekonomian yang diperkirakan melambat pada akhir tahun ini.

"Rupiah yang diperkirakan masih akan melemah, tertekan oleh ekspektasi pertumbuhan yang melamban dan meningkatnya kasus covid-19 akan membantu harga emas," imbuhnya.

Senada, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi juga melihat sangat besar kemungkinan harga emas tinggi di akhir tahun. Hal ini dikarenakan rupiah diperkirakan lanjut melemah.

"Logam mulia bisa menyentuh Rp1 juta kalau rupiah bisa tembus di atas Rp15.800 per dolar AS," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Dandy

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Harga Tomat Naik, Tembus Rp25 Ribu per Kg di Pasar DKI******

Harga rata-rata tomatnaik hingga Rp776 per kilogram menjadi Rp18.106 per kg di sejumlah pasardi DKI Jakarta.

Terendah, harga tomat berada di level Rp10 ribu per kg terpantau di Pasar Klender SS, dan Pasar Cengkareng.

Sementara, harga tertingginya bisa menembus Rp25 ribu per kg terpantau di Pasar Senen Blok III-VI , Pasar Mayestik, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Anyer Bahari.

Namun, sejumlah pasar lainnya mencatat kenaikan harga tomat, seperti Pasar Kramat Jati naik Rp5.000 menjadi Rp25 ribu per kg.

Lalu, Pasar Pulo Gadung mencatat harga tomat naik Rp4.000 menjadi Rp18 ribu per kg. Kemudian, Pasar Perumnas Klender dan Pal Meriam mencatat kenaikan harga tomat Rp3.000 per kg menjadi masing-masing Rp20 ribu dan Rp18 ribu.

Pasar Cijantung juga mencatat kenaikan harga tomat Rp1.000 per kg menjadi Rp19 ribu per kg. Lalu, harga tomat di Pasar Gondangdia naik Rp7.000 menjadi Rp22 ribu per kg, dan Pasar Paseban mencatat kenaikan harga tomat Rp5.000 menjadi Rp20 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang terlahir kembali

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

Seberapa Serius Krisis Pupuk yang Dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka tahun 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi, Selasa (15/11).

Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina.

Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70 persen bahan baku pupuk berasal dari gas.

"Rusia jadi salah satu negara pengendali pasokan gas untuk pupuk dan juga Rusia juga supplypupuk, secara langsung maka terjadi kenaikan harga pupuk di banyak negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30 persen dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya banyak petani harus beli pupuk dengan harga non subsidi yang lebih mahal.

Jika harga pupuk mahal di tingkat petani maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan, petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen.

Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam.

Sementara dari sisi kesehatan, dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya naik.

Di sisi lain, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pupuk merupakan wacanan yang sengaja dibuat oleh produsen pupuk global. Menurutnya, pasokan pupuk global sebenarnya dalam kondisi aman.

"Krisis pupuk itu kan orang mengemukakan krisis ada kepentingan. Kepentingan dibaliknya itu apa? Kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional mereka. Siapa yang menikmati krisis pangan? Ya mereka lah," ujarnya.

Maka dari itu, Dwi mengatakan negara berkembang seperti Indonesia perlu mewaspadai wacana krisis pangan.

Ia menjelaskan krisis pangan ditandai dengan menurunnya produksi pangan dunia di atas 10 persen. Sementara saat ini produksi pangan hanya turun 1,4 persen.

"Saat ini enggak ada tanda-tanda (krisis pangan), produksi pangan dunia baik-baik saja," ujarnya.

Ia mengatakan perang Rusia-Ukraina memang memengaruhi ketersediaan pasokan global, tetapi tidak secara signifikan. Bahkan kenaikan harga pupuk disebut sebenarnya terjadi sebelum oerang Rusia-Ukraina.

"Memang logistik ada terganggu tapi tidak langsung melonjakkan harga pupuk sampai tiga kali lipat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp125 T dari G20******

Indonesia berhasil meraih komitmeninvestasi US miliar atau sekitar Rp125 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS) dari rangkaian perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20tahun ini.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan angka tersebut bisa meningkat lantaran masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi diteken.

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar US miliar sampai US miliar, tapi ada sekitar kurang lebih US miliar yang belum bisa diteken tapi sudah ada kesepahaman dan saya tidak mau mengumumkan yang US miliar ini karena itu belum diteken," ujar Bahlil dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Detailnya nanti pada saat kita tanda tangan HoA (Head of Agreement)," ujarnya.

Bahlil melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan di berbagai sektor selama rangkaian KTT G20 di Bali.

Gelaran KTT G20 telah menghasilkan Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret.

Terdapat pula dokumen G20Action for Strong and Inclusive Recovery yang berisi daftar proyek dan merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa Presidensi Indonesia G20.

Beberapa hasil konkret lain di antaranya terbentuknya Pandemic Fund yang mengumpulkan US,5 miliar, pembentukan dan operasionalisasiresilient and sustainability trust di bawah IMF senilai US,6 miliar untuk membantu negara rentan dan miskin dalam menghadapi krisis.

[Gambas:Video CNN]