pulsa858

Pahlawan yang berbeda

KRL Mania Minta Jokowi Tegur Menhub Soal Tarif Orang Kaya******

Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadiakibat usulan pembedaan tarif KRL untuk orang kaya dan miskin.

KRL Mania berpendapat pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim. Karena itu, tak seharusnya tarif bagi pengguna KRL digolongkan menjadi orang kaya dan miskin.

"Pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi dan berdesakan di KRL," Humas KRL Mania Gusti dalam keterangan resmi, Jumat (30/12).

"Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu itu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi pertalite dan biosolar subsidi," jelasnya.

Ia menambahkan pengguna transportasi umum, termasuk KRL, mampu mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Di mana pemakaian satu liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

"Praktik pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin', yang diakibatkan kebijakan tersebut," ungkapnya.

Jika memang ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, Gusti menyarankan Menhub Budi Karya sebaiknya mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja.

"Kalau tidak, presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia ikan besar

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?******

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009 dan telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Airlangga berdalih perppu diterbitkan dengan alasan; kondisi mendesak. Ia mengatakan ekonomi Indonesia kian dihantui ancaman resesi global hingga stagflasi.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari buruh hingga ekonom.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal.

Misalnya pasal mengenai kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK. Ia menilai  pasal itu cukup merugikan karena berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai perbandingan, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Sementara dalam Perppu Cipta kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan pasal 88F Perpu Cipta Kerja, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Variabel perhitungan upah dalam perppu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, upah minimum provinsi (UMP) dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mempertanyakan alasan yang dipakai pemerintah menerbitkan perppu; demi menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi negara yang diklaim pemerintah sedang terancam, justru mereka tetap ngotot melanjutkan pembangunan IKN.

"Kalau perang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan perppu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisisatau sense of urgency-nya?" tulis Faisal dalam akun resmi Twitternya @FaisalBasri, dikutip Senin (2/1).

Lantas benarkah ekonomi negara sedang terancam sehingga perppu harus diterbitkan?

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi dalam negeri maupun global sebenarnya tidak tepat dijadikan alasan urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi tahun ini relatif mirip dengan yang dihadapi pada 2022 dan 2021.

Bahkan tahun ini, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi, salah satunya covid-19, sudah mulai melandai.

"Atas dasar itu, menurut saya kurang cocok menjadikan posisi genting perekonomian global dan domestik sebagai alasan diterbitkannya perppu ini," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

Yusuf menambahkan alasan penerbitan perppu ini bisa saja untuk melanjutkan reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun waktu penerbitan perppu dinilai relatif singkat dan tanpa didahului diskusi publik.

Di sisi lain, pemerintah ia nilai tidak konsisten dengan regulasi yang diterbitkannya. Pasalnya Perppu Cipta Kerja dinilai mirip dengan UU Cipta kerja yang sebenarnya sedang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki.

"Kenapa kemudian pemerintah tidak menunggu atau memperbaiki UU Cipta kerja sebelumnya tanpa harus mengeluarkan Perppu ini? Hal ini tentu akan mengundang tanda tanya," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memang memberikan kepastian untuk iklim investasi di Indonesia dan tentunya menumbuhkan harapan investor masuk ke Indonesia.

Hanya perlu diingat bahwa kacamata investor perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya masalah insentif dan regulasi yang kemudian ditawarkan dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengukur pelaksanaan UU Cipta Kerja, Yusuf menilai berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya melihat bagaimana pengalaman pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika melihat ke belakang, Yusuf mengatakan pemerintah pernah mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi dari 1 hingga 14. Namun, beberapa implementasi paket kebijakan tersebut menemui kendala karena berbagai kesalahan.

"Hal inilah yang menurut saya juga akan menjadi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, melihat track recordpemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan apakah akan mulus dalam tahapan implementasi atau tidaK," ujarnya.

Yusuf mengatakan cara penilaian investor tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi apakah UU Cipta kerja dapat mendorong investasi atau tidak.

Senada, Direktur Segara Institue Piter Abdullah menilai tidak ada kegentingan yang membuat pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi global pada tahun ini memang diprediksi suram, tetapi ekonomi Indonesia dinilai akan baik-baik saja.

Hal itu setidaknya terlihat dari lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen hingga 5 persen di tahun ini.

"Perekonomian Indonesia diyakini akan baik-baik saja. Alasan utama Perppu (diterbitkan) saya kira adalah bukan kegentingan. Pemerintah tidak perlu menempuh Perppu yang menurut saya hanya menambah kontroversi dari UU Cipta Kerja," ujar Pitter.

Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perubahan UU Cipta Keraja secara normal, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, cara itu lebih tepat dan tidak mengundang terlalu banyak pertanyaan atau bahkan spekulasi negatif.

Tak Penuhi Kriteria Kegentingan yang Mendesak

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

IHSG Diprediksi Menguat Akibat Ditopang Data Inflasi Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (3/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut penguatan masih dipengaruhi 'semangat' tahun baru.

"Hari ini IHSG berpotensi bergerak dalam zona hijau," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Lembaran baru di awal tahun yang baru yang juga didukung oleh rilis data perekonomian inflasi yang mencatatkan hasil yang cukup baik," ungkapnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentangsupport6.789 dan resistance 6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan TLKM, ITMG, AALI, ICBP, BBNI, dan JSMR.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG masih punya potensi untuk menguat hari ini.

"IHSG berada dalam koreksi wajar dan masih berpeluang untuk melanjutkan tren naik jangka pendek," kata Ivan.

Menurutnya, jika IHSG tetap di atas 6.800, maka ada peluang untuk segera menguji kembali resisten terdekat di 6.932. Terlebih saat ini pasar modal dinilai dalam momentum bullish.

Bullishmerupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bergerak dalam rentangsupport6.760 dan resistance6.932. Saham pilihannya adalah ADRO, ARTO, dan BBNI.

IHSG ditutup di level 6.850 pada Senin (2/1). Indeks saham hanya bertambah 0,36 poin atau plus 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya, namun tak bergerak dari angka pembukaan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp5.530 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13.376 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 292 saham menguat, 244 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Bayar KRL Pakai LinkAja Bakal Disetop Mulai 16 Januari 2023******

PTKeretaCommuter Indonesia (KCI) menghentikan pembayaran tarif commuterline atauKRL menggunakan LinkAja mulai 16 Januari 2023 mendatang.

Kabar tersebut mereka umumkan melalui akun Twitter resminya @CommuterLine.

"Mulai 16 Januari 2023, pembayaran tiket Commuterline di Jabodetabek & Yogya-Solo dgn Aplikasi LinkAja akan dinonaktifkan," tulis KCI pada Senin (26/12) lalu.

Sementara itu, LinkAja juga membenarkan penyetopan pembayaran KRL tersebut. Namun, perusahaan tak menjelaskan alasan berhentinya metode pembayaran tersebut.

"Mulai 16 Januari 2023 mendatang, Aplikasi LinkAja sebagai pembayaran tiket commuterline sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai salah satu metode pembayaran tiket," ujar LinkAja dalam pernyataannya, dikutip Selasa (3/1).

LinkAja mengatakan akan menginformasikan melalui saluran resmi media informasi LinkAja dan juga PT KCI apabila aplikasi LinkAja dapat kembali digunakan sebagai salah satu metode pembayaran transportasi kereta commuterline.

Selama proses transisi pembayaran ini berlangsung, LinkAja mengatakan akan menjamin seluruh transaksi tetap aman dan terlindungi.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Rincian Besaran Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Besaranpesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Para korban PHK bisa menerima pesangon bergantung masa kerjanya, dengan maksimal pesangon 9 kali upah. Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1) Perppu itu.

Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.

Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Selain pesangon, Perppu juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan korban PHK.

Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Karyawan yang diputus hubungan kerjanya juga berhak menerima yang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4), yakni:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Pemerintah berdalih penerbitan Perppu demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

Daftar Deretan Saham Cuan Pekan Ini, Kesehatan Bisa Jadi Pilihan******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.850 pada Jumat (30/12). Secara akumulatif, perdagangan dalam sepekan terakhir berhasil menguat 0,73 persen.

Tercatat investor asing melakukan jual bersih (net sell) minus Rp2,62 triliun. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono mengungkapkan penutupan pasar pada 2022 ditandai dengan sejumlah capaian.

Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) tercatat Rp14,7 triliun atau naik 10 persen dibandingkan posisi akhir tahun lalu yakni Rp13,4 triliun.

Sementara, pertumbuhan juga tercermin pada rata-rata volume transaksi harian yang telah mencapai 23,9 miliar saham atau naik 16 persen dibandingkan akhir tahun lalu.

Pengamat pasar modal Oktavianus Audi memperkirakan IHSG bergerak mixeddengan potensi menguat terbatas sepekan ke depan. Melalui analisis teknikal, indikator MACD pada IHSG menunjukkan tren yang menguat didukung sejumlah sentimen positif.

Salah satunya dari dalam negeri yaitu rilis data inflasi Desember yang diperkirakan kembali turun ke level 5,39 persen dari sebelumnya 5,42 persen pada November 2022.

"Penurunan ini bisa memberikan sentimen positif untuk pasar jika dapat terus berlanjut, karena yang dikhawatirkan penurunan ini hanya bersifat sementara dan akan memberikan pandangan BI untuk terus melakukan pengetatan kebijakan moneter," kata Oktavianus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (1/1).

Namun, terdapat pula beberapa sentimen negatif seperti rilis data S&P PMI Manufaktur Indonesia yang diperkirakan turun ke level 50. Hal ini akan menjadi sentimen negatif untuk IHSG dan industri jika berada di bawah level 50.

Pasalnya, jika di bawah 50, terjadi kontraksi pada industri manufaktur dalam negeri.

Tak hanya itu, terdapat sejumlah sentimen negatif yang berpeluang mempengaruhi pergerakan IHSG dari luar negeri. Salah satunya adalah rilis data PMI Manufaktur Amerika Serikat dan China yang diperkirakan kembali turun.

"Ini merupakan gambaran dari mulai terjadi perlambatan ekonomi dan memberikan pesan negatif kepada pasar," tutur Oktavianus.

Selain itu, pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada pekan ini juga akan mempengaruhi pasar jika pandangan The Fed kembali hawkish dengan kondisi AS saat ini.

Menurutnya, para investor masih dapat memanfaatkan momentum penguatan jangka pendek jika IHSG mampu bertahan di atas supportMA20 atau di level 6.822. Sedangkan, sektor yang dapat diperhatikan adalah infrastruktur telekomunikasi dan kesehatan.

"Sedangkan yang dihindari adalah energi sub-sektor batu bara dikarenakan mulai terjadinya penurunan permintaan dan harga komoditas yang mulai normalized," ucapnya.

Sejumlah saham yang direkomendasikan Oktavianus adalah ISAT dengan buy on break. Menurutnya, dalam jangka pendek harga ISAT bergerak sideways.

Jika harga menembus resistancedi level 6.200 maka membuka peluang penguatan terbuka menuju 6.600. 

Saham kedua adalah MIKA dengan rekomendasi trading buy.Ia mengungkapkan harga MIKA pekan lalu berhasil menembus resistancedan bergerak di atas MA10 kembali.

Dengan pergerakan itu, maka peluang kembali bergerak ke level 3.500 terbuka dengan level support 3.030.

Oktavianus juga merekomendasikan saham RAJA untuk trading buy. Menurutnya, harga RAHA berhasil bergerak di atas MA10 atau 960 dan indikator MACD menunjukkan penguatan tren pada pekan lalu.

Hal ini membuka peluang penguatan harga menuju 1.140 dan supportdi level 980.

Pandangan serupa datang dari pelatih investasi saham dan derivatif sekaligus CEO Akela Trading System Hary Suwanda. Menurutnya, performa IHSG setahun terakhir yang ditutup menguat 3,05 persen berhasil mengungguli bursa saham asing, seperti indeks S&P 500 minus 19,44 persen, Nasdaq minus 33,03 persen, dan Dow Jones minus 8,58 persen.

Menurutnya, 2022 merupakan momen pembersihan terhadap berbagai asset bubbleyang tercipta pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain yang terparah adalah kripto seperti bitcoin yang anjlok 64,26 persen dan ethereum yang minus 68.12 persen.

"Selama sepekan ke depan IHSG akan menguji resistance di level 7.105, sementara supportsaat ini adalah 6.827," ucap Hary.

Sentimen yang diperkirakan bakal mempengaruhi investor adalah data PMI Manufaktur AS sertaNon Farm Payrollyang akan dirilis pada 4-6 Januari mendatang. Menurutnya, dua data ini akan memberikan sinyal seberapa kuat ekonomi Amerika Serikat menghadapi kebijakan uang ketat The Fed untuk mengendalikan inflasi.

Selain itu, para investor juga akan menantikan data inflasi AS per Desember 2022, yang akan dirilis pada 12 Januari 2023.

"Sedangkan, dari dalam negeri, pemerintah resmi mencabut PPKM, dan ini bisa memberikan sentimen positif bagi IHSG," paparnya.

Ia mengaku masih harus membaca pergerakan IHSG untuk sektor-sektor yang direkomendasikan. Sejauh ini, ia menyarankan sejumlah emiten seperti MIKA, RAJA, IMJS, dan BBRI.