pro 888 slot

bo baru slot 652Jutaan kata 950306Orang-orang telah membaca serialisasi

《pro 888 slot》

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023

Netanyahu tak ada bedanya dengan Hitler, kata Erdogan******

Ankara (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu mengatakan bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu tidak berbeda dengan Adolf Hitler.

Erdogan juga menyamakan serangan Israel di Gaza dengan perlakuan Nazi terhadap bangsa Yahudi.

Turki, anggota NATO, mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina dan menyebut Israel "negara teroris" karena menyerang Gaza dari darat dan udara.

Pemimpin Israel harus diadili di pengadilan internasional, katanya.

Erdogan mengatakan Turki akan menerima akademisi dan ilmuwan yang ditindas karena pandangan mereka tentang konflik di Gaza.

Dia menambahkan bahwa negara-negara Barat yang mendukung Israel ikut bersalah dalam "kejahatan perang" di Gaza.

"Dulu mereka menjelek-jelekkan Hitler. Apa bedanya kalian dengan Hitler? Mereka akan membuat kita merindukan Hitler. Apakah yang dilakukan Netanyahu berbeda dengan yang dilakukan Hitler? Tidak," kata Erdogan.

"Netanyahu lebih kaya daripada Hitler, dia didukung oleh Barat. Berbagai bantuan datang dari Amerika Serikat. Dan apa yang mereka lakukan dengan semua dukungan itu? Mereka membunuh lebih dari 20.000 warga Gaza," katanya.

Netanyahu menanggapi pernyataan Erdogan itu dengan mengatakan bahwa Presiden Turki seharusnya menjadi orang terakhir yang menceramahi Israel.

"Erdogan, yang melakukan genosida terhadap orang-orang Kurdi, pemegang rekor dunia dalam memenjarakan jurnalis yang menentang pemerintahannya, adalah orang terakhir yang bisa memberi kami khotbah soal moral," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Meski mengkritik keras Israel, Turki masih menjaga hubungan perdagangan dengan negara Zionis itu, yang menimbulkan reaksi negatif dari partai-partai oposisi dan Iran.

Ankara mengatakan perdagangan dengan Israel telah anjlok sejak 7 Oktober, ketika kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan maut melintasi perbatasan yang menewaskan 1.200 orang dan memicu perang dengan Israel.

Berbeda dengan negara-negara Barat dan Arab yang menjadi sekutunya, Turki tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.

Sumber: Reuters
 

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

KPK tahan seorang penyuap gubernur Maluku Utara******

Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan seorang dari pihak swasta selaku kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yakni Kristian Wuisan (KW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Tersangka KW ditangkap oleh tim penyidik KPK di Desa Gosoma, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Sabtu (23/12).

Penangkapan Kristian Wuisan tersebut merupakan pengembangan kasus terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani Kasuba.

KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan tujuh tersangka, termasuk Abdul Gani dan Kristian.

Baca juga: KPK bawa tiga pejabat dan satu staf Pemprov Maluku Utara ke Jakarta

Lima tersangka lainnya adalah Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak swasta Stevi Thomas (ST).

Ali menjelaskan konstruksi perkara berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

Abdul Gani Kasuba selaku gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH, DI, dan RA untuk melapor terkait berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Ranga Ranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Salah satu kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW. Selain itu, ST juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya, KW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：slot receh gacor、hackerslot、erek erek piala

Terkait：ular masuk rumah togel、aplikasi pinjol kredivo、bantuan modal usaha online、rtp dafatoto、slot demo anti lag maxwin、brosur akulaku、angka togel pengemis、playwin123、koin55、pinjol ilegal dan legal

---

---

bab terbaru：gm2play（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12