belanja online pakai akulaku

daluna4d 143Jutaan kata 334103Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja online pakai akulaku》

BUMN Raup Laba Bersih Rp183,9 T pada Semester I 2023******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengungkapkan laba bersihperusahaan pelat merah mencapai Rp183,9 triliun pada semester I 2023.

Angka tersebut naik 12,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Erick menyebut laba bersih tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan usaha BUMN sebesar Rp1.389 triliun atau naik 2,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

"Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Erick melalui keterangan resmi, Selasa (24/10).

Ia menuturkan kinerja laba bersih BUMN pun terus tumbuh. Pada 2022, laba mencapai Rp309 triliun atau naik 147,8 persen dari 2021. Erick mengatakan capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang 2019 hingga 2022.

Pada 2019, laba bersih BUMN tercatat sebesar Rp124,99 triliun. Sedangkan pada 2020, laba menurun akibat pandemi menjadi Rp13,29 triliun.

Erick menuturkan pada 2021 BUMN kembali bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp124,71 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Erick mengatakan berbagai aktivitas bisnis yang positif mengantarkan perolehan ekuitas seluruh BUMN ke angka Rp3.101 triliun pada 2022. Angka itu tumbuh 11,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp2.778 triliun.

"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2 persen pada 2021, menjadi 34,9 persen pada 2022," ungkap Erick.

Raihan tersebut, ujar Erick, membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp8.978 triliun pada 2021 menjadi Rp9.789 triliun pada 2022.

"Sekarang, BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif. Di semester pertama tahun 2023 ini, aset kami Rp9.842 triliun naik 3,9 persen year on year," kata Erick.

Atas dasar itu semua, Erick optimis BUMN mampu menyetorkan dividen Rp80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp80,2 triliun.

Erick mengatakan jika hal itu tercapai maka setoran dividen 2023 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kementerian BUMN.

Badan Pangan Ungkap Biang Kerok Lonjakan Harga Cabai******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan penyebab kenaikan harga cabai.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh penurunan produksi hingga 30 persen.

"Ternyata memang El Nino berdampak ke produksi. Ini kan lagi panas-panasnya, memang produksi agak menurun," kata Ketut kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Ia mengatakan sudah masuk 30 ton cabai ke pasar induk Jakarta dari daerah-daerah itu dan ditargetkan akan terus bertambah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah.

Dengan cold storage,masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), cabai merah besar dibanderol Rp45.550 per kilogram (kg) pada Selasa (31/10) ini, naik dari Rp44.400 per kg pekan lalu.

Cabai merah keriting juga naik ke Rp52.250 per kg, dari Rp47.750 per kg. Lalu, cabai rawit hijau naik ke Rp51.200 per kg, dari Rp48.650 per kg. Cabai rawit merah naik ke Rp72.050 per kg dari Rp64.850 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Label：jepe138、77betsport、slot gacor demo

Terkait：pgsoft 88、erek09、koinid、pinjol angsuran 12 bulan、info slot terpercaya、mpo76 slot、persyaratan pengajuan kredivo、ovoslot、bonus new member 100 to x10、paito sydney harian

bab terbaru：gacor338（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01