petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

19dewa

kredit online tanpa kartu kredit 613Jutaan kata 624850Orang-orang telah membaca serialisasi

《19dewa》

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad******

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad
Arsip Foto - Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar menyampaikan paparannya saat berkunjung di Wisma Antara, Cikini, Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/am.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, memberikan promosi, dan merotasi 61 perwira TNI dari tiga matra, termasuk di antaranya Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan mutasi itu ditujukan untuk 33 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 13 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 15 perwira tinggi TNI Angkatan Udara.

Dalam Surat Keputusan (SK) bernomor Kep/168/II/2024, yang diteken oleh Panglima pada 7 Februari 2024, Mayjen TNI A. Jaka Tandang menjabat sebagai Danpuspenerbad menggantikan Mayjen TNI Toto Nugroho.

Jabatan lama Mayjen Jaka sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kepala Staf TNI AD (Kasad) pun diisi oleh Brigjen TNI Drajad Brima Yoga yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Pusat Teritorial TNI AD (Danpusdikter Pusterad).

Panglima pun menunjuk Kolonel Inf. Boemi Ario Bimo sebagai pengganti Brigjen Drajad Brima.

Kemudian, Mayjen TNI Gabriel Lema yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kasad saat ini menjadi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI. Jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) II Jakarta Mahkamah Agung juga berganti yang sebelumnya diisi oleh Brigjen TNI Faridah Faisal saat ini diemban oleh Laksamana Pertama Tuty Kiptiani.

Tidak hanya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, jabatan Kadilmilti I Medan juga saat ini diisi oleh Kolonel Laut (H) Hari Aji Sugianto yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kolonel Chk Esron Sinambela yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakadimilti III Surabaya saat ini naik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sementara itu, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar yang sebelumnya menjabat Danpomdam Jaya pun mendapatkan promosi sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta. Brigjen TNI Safrin Rachman yang sebelumnya menjabat sebagai Kaotmilti II Jakarta saat ini menjadi Staf Khusus Kasad. Tidak hanya Safrin yang saat ini mengisi jajaran staf khusus Kasad, ada juga Mayjen TNI Roni Pasaribu yang dirotasi dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli Kasad bidang industri teknologi militer dan siber.

Posisi itu pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Jamallulael. Jabatan dia sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI sejauh ini pun kosong.

Baca juga: Panglima TNI mutasi 183 pati, termasuk pangdam dan kapuspen

Dari jajaran TNI AL, Panglima TNI memutasi Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli saat ini menjadi staf khusus Panglima TNI. Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima saat ini mengisi jabatan Oni sebagai perwira staf ahli Panglima.

Kemudian, Laksamana Pertama TNI Tri Harsono menerima promosi sebagai Asisten Komunikasi Elektronika Kepala Staf TNI AL (Askomlek Kasal). Laksma TNI dr. Agus Guntoro yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Waka Puskes) TNI saat ini menjabat Staf Khusus Kasal.

Posisi Waka Puskes TNI pun saat ini diisi oleh Laksma TNI R. M. Tjahja Nurrobi.

Dari jajaran TNI AU, jabatan Kadispenau saat ini diisi oleh Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko. Pejabat lamanya, Marsma TNI R. Agung “Sharky” Sasongkojati menjadi perwira tinggi Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfolahtaau) juga berganti saat ini diisi oleh Marsma TNI Rudy Agus Gemilang. Pejabat lamanya, Marsma TNI Didik Pujo Indarto menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AU (Kasau).

Dalam SK mutasi kali ini setidaknya ada 12 kolonel pecah bintang, yang artinya mereka bakal menyandang status sebagai perwira tinggi jenderal bintang satu.

Di luar nama-nama yang telah disebutkan di atas, para perwira yang pecah bintang itu antara lain Kolonel Czi Harri Dolli Hutabarat yang saat ini menjabat Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Pertahanan, Kolonel Inf. Heri Abriyadi yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan, Kolonel Ckm dr. Djanuar Fitriadi sebagai Dircab Puskesad, Kolonel Chb Hartum Sadmaja sebagai Dircab Pushubad, Kolonel Lek CH. Akbar Hutasuhut sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Kolonel Tek Isdwiyanto sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Kasau Bidang Air Power, dan Kolonel Czi Suwandi sebagai Inspektur Pusziad.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024******

PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima
Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak menghormati hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan pilihan dari rakyat.

"Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima. Kita ucapkan selamat bagi yang menang. Yang belum menang, medan pengabdian bisa dipilih, banyak sekali. Mereka orang hebat semua," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf saat dihubungi di Surabaya, Rabu.

Menurut Gus Ipul,, sapaan akrabnya, hasil Pilpres merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati bersama, sebab kontestasi tersebut tidak terjadi kali ini saja, namun setiap lima tahun sekali.

Ia menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) sudah dibangun, dilengkapi dan disempurnakan, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan semakin kecil.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan mengikuti semua proses sampai pengumuman pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak perlu ada pengerahan massa, tidak perlu ada hal-hal yang mungkin mengganggu proses ini. Biar ini pilihan rakyat kita hargai dulu. Kalau ada kecurangan, dikumpulkan bukti dan diproses sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bagi pendukung yang menang, lanjut dia, mari iringi dengan berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan kemenangan ini membawa manfaat untuk rakyat.

"Jadi yang menang mari berdoa, bagi yang kalah, mari kita terima sebagai sebuah pilihan rakyat," katanya. 

Baca juga: Gus Ipul harap pencoblosan berjalan lancar

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) sementara dari beberapa lembaga survei.

Beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, KedaiKOPI, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat (quick count)mereka memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cicilan hp tanpa kartu kredit bunga 0

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
situs judi qiu qiu terpercaya
bgibola
slot4d xyz
slot mudah menang maxwin
judi online terpercaya
jam gacor zeus olympus
pusat313
shio88 login
pinjol seabank
Daftar isi semua bab
Bab 1 bo bonus new member tanpa to
Bab 2 situs slot samudra
Bab 3 slot kapten
Bab 4 indo jp 888
Bab 5 kigdomtoto
Bab 6 pola kakek zeus malam ini
Bab 7 sensasi 123 slot login
Bab 8 menang bos slot
Bab 9 babeslot
Bab 10 tato4d
Bab 11 situs game slot terbaik
Bab 12 demo mahjong ways 1 rupiah
Bab 13 gokil168
Bab 14 jago hoki slot
Bab 15 pinjaman online modal ktp langsung cair
Bab 16 link slot bonus new member
Bab 17 persyaratan cicil hp
Bab 18 gacor slot 168
Bab 19 sultanbet89
Bab 20 link pasarjackpot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8404bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Tuan Gila Abadi

prediksitotomacau
ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun
Salah satu arsip seseorang membuka surat suara untuk membantu pasien di rumah sakit agar tetap mendapatkan hak suaranya, yang didokumentasikan ANRI pada Pemilu pertama tahun 1955. ANTARA/HO-ANRI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Dunia monster

trik jitu maxwin
Ratusan napi koruptor salurkan hak pilih di TPS Lapas Sukamiskin
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus, Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan/aa.
“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,”
Kota Bandung (ANTARA) - Sebanyak 287 orang narapidana korupsi antusias menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat,

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo mengatakan pata warga binaan mulai mengantre di TPS sejak pukul 08.00 WIB dan mereka terlihat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini.

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,” kata Wachid saat ditemui di Bandung, Rabu.

Wachid menjelaskan bahwa selain narapidana tindak pidana korupsi, TPS khusus Lapas Sukamiskin juga menjadi tempat pemilihan bagi narapidana umum.

“Warga binaan kami berjumlah 326 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa yang masuk DPT di lapas tersebut tidak semua warga binaan yang masih mendekam, melainkan ada juga beberapa yang telah bebas dan masih terdaftar sebagai pemilih di Lapas Sukamiskin.

“Kalau di kami hunian itu variatif ada yang sudah bebas ada juga yang masuk, jadi sejauh ini kordinasi dengan KPU Kota Bandung dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Wachid menjamin semua tahanan bebas memilih calon tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Semua warga binaan diperkenankan memilih figur yang memang sesuai hati nurani.

“Kami disini seluruh pegawai di Lapas Sukamiskin dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah abdi negara yang memang wajib untuk netral dalam pemilihan ini,” kata Wachid.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terlihat beberapa narapidana kasus korupsi yang telah menggunakan hak pilihnya, antara lain mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar hingga mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

master99
Prabowo minta pendukungnya tunggu hasil penghitungan dari KPU
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Prabowo-Gibran menggelar pidato kemenangan usai sejumlah lembaga survei menempatkan capres-cawapres nomor urut 2 unggul atas dua pesaingnya dengan perolehan suara 51 persen - 60 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU/pri. (
Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat pendukungnya tetap menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Hal tersebut dikatakan Prabowo agar para pendukungnya tidak jumawa dan sombong dengan hasil penghitungan suara yang hanya berdasarkan hitung cepat beberapa pihak.

Dia pun mengakui banyak hasil hitung cepat yang menyatakan suara Prabowo-Gibran sudah mengungguli pasangan calon lain dengan perolehan lebih dari 50 persen.

Namun demikian, dia berharap hasil itu tidak membuat para pendukungnya sombong dan merendahkan pasangan calon lain.

"Kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati," ucap dia.

Sebelumnya, dalam situs kawalpemilu.org saat dikutip pukul 16.46, tercatat pasangan Prabowo-Gibran mengantongi 53,31 persen suara.

Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 29.25 persen.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Akademisi: Pendukung tidak puas hasil Pemilu selesaikan secara hukum

Baca juga: Nusron pastikan Prabowo-Gibran harus bayar utang kepada masyarakat 

Di posisi terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,44 persen.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jueji

ktv togel
Israel larang masuk pelapor khusus PBB untuk Palestina
Arsip foto - Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.
London (ANTARA) - Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese pada Senin (12/2) menegur keras Israel karena melarangnya masuk ke negara Zionis itu.

Albanese menyebut hal itu sebagai contoh terbaru pelarangan pelapor khusus PBB sejak 2008 dan upaya untuk mengalihkan perhatian dari meningkatnya kekejaman di Gaza.

Pernyataan Albanese muncul di tengah laporan meningkatnya kekerasan di Gaza, terutama di kota bagian selatan, Rafah, di mana para warga sipil mencari perlindungan di tempat yang seharusnya aman, tetapi mereka mengalami pemboman yang menghancurkan.

"Israel melarangku masuk bukan berita baru: Israel melarang masuk semua pelapor khusus/oPt sejak 2008! Ini tidak boleh menjadi pengalihan dari kekejaman Israel di Gaza, yang mengalami tingkat kengerian baru dengan pemboman terhadap orang-orang di 'daerah aman' di Rafah," kata dia melalui platform X.
Baca juga: Platform politik Partai Likud dan standar ganda terhadap Palestina

Mantan pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia Craig Mokhiber mendukung Albanese dengan membuat pernyataan di X: “Serangan tanpa henti terhadap pembela hak asasi manusia Francesca Albanese, Pelapor Hak Asasi Manusia PBB yang berani dan berprinsip di Palestina, terlihat jelas dan menjengkelkan."

"Sungguh memalukan bagi mereka yang ‘menembak pembawa pesan’ untuk mengalihkan perhatian dunia dari kejahatan Israel. Hal ini tidak akan berhasil," lanjut Mokhiber.

Israel telah memberi peringatan akan melakukan serangan darat di Rafah, tempat tinggal bagi lebih dari satu juta orang yang mencari perlindungan dari perang, untuk mengalahkan apa yang Israel katakan sebagai “batalion Hamas” yang tersisa.

Serangan yang direncanakan itu memicu kekhawatiran akan bencana kemanusiaan di Rafah.
Baca juga: Hamas sebut serangan di Rafah lanjutan tindakan genosida Israel

Warga Palestina mencari perlindungan di Rafah ketika Israel menggempur wilayah kantong lainnya sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan lebih dari 28.000 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Mesir: Kami akan tegakkan perjanjian perdamaian dengan Israel

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Di bawah pisau iblis

rtp top1toto
ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun
Salah satu arsip seseorang membuka surat suara untuk membantu pasien di rumah sakit agar tetap mendapatkan hak suaranya, yang didokumentasikan ANRI pada Pemilu pertama tahun 1955. ANTARA/HO-ANRI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

situs airbet88
Surel staf kepresidenan Korsel diretas sebelum Presiden ke Inggris
Arsip foto - Presiden Yoon Suk Yeol saat tiba di 10 Downing Street di London, Inggris, pada 22 November 2023. ANTARA/Yonhap.
Seoul (ANTARA) - Surat elektronik seorang anggota staf kepresidenan Korea Selatan diretas, diduga oleh Korea Utara, menjelang keberangkatan Presiden Yoon Suk Yeol ke Inggris dan Prancis saat kunjungan resmi November lalu, kata kantor kepresidenan Korsel pada Rabu. 

Peretasan tersebut terdeteksi sebelum Yoon memulai lawatannya dan “langkah-langkah yang diperlukan telah diambil,” kata kantor kepresidenan kepada wartawan dan mencatat sistem keamanan kantor tersebut tidak menjadi sasaran serangan.

“Pelanggaran peraturan keamanan akibat seorang anggota staf menggunakan emailpribadi untuk bekerja adalah penyebabnya, dan langkah-langkah penguatan keamanan diambil untuk mencegah hal serupa terulang, termasuk peningkatan kesadaran keamanan,” kata kantor Yoon.

Seorang pejabat senior kepresidenan mengatakan peretasan itu diduga dilakukan oleh Korea Utara. Beberapa media melaporkan bahwa informasi yang diretas itu berisi bagian dari rencana perjalanan Yoon dan pidatonya dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris.

Namun, kantor kepresidenan mengatakan serangan peretasan eksternal adalah kejadian biasa dan akan terus dipantau.


Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel ajak Uni Eropa putuskan rantai pembiayaan nuklir Korea Utara

Baca juga: Kim Jong Un tutup pintu reunifikasi Korut-Korsel

 

Kim Jong Un sebut hubungan dengan Rusia jadi prioritas

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024