situs judi slot terbaru dan terpercaya 31Jutaan kata 849574Orang-orang telah membaca serialisasi
《angka jitu 5d toto macau》
TKN Pede Makan Siang Gratis Tak Picu Banjir Impor Pangan******
Tim Kampanye Nasional (TKN) meyakini program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor. Sebab, akan fokus menyerap produksi dalam negeri.
Anggota Dewan Pakar TaKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengatakan berbagai langkah akan dilakukan agar bisa melaksanakan program tersebut, terutama untuk memenuhi bahan baku pangan yang dibutuhkan. Di antaranya, melanjutkan food estate hingga swasembada pangan.
"Salah satu faktor yang dipertimbangkan tentu mengenai kecukupan supply domestik dan kesiapan rantai pasok," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).
"Sambil berjalan, produksi susu, daging, telur ditingkatkan sehingga kebutuhan akan impor bisa diminimalkan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini akan mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.
Oleh sebab itu dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Kendati kebutuhan besar, Drajat menekankan pemerintah akan terlebih dahulu mengupayakan produk dalam negeri.
"Prioritasnya produksi domestik. Jika tidak cukup, baru impor," pungkas Drajat.
[Gambas:Video CNN]
Bawaslu anjurkan pleno KPU tingkat Kabupaten Lombok Tengah ditunda******
"Kami merekomendasikan pleno kabupaten KPU Lombok Tengah untuk ditunda, karena pleno di tingkat kecamatan atau PPK belum selesai semua," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Fauzan Hadi saat acara pleno kabupaten di Aerotel Praya, Sabtu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah mulai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 2-5 Maret 2024. Namun, setelah acara mulai dibuka mendapatkan protes dari Bawaslu maupun para saksi parpol yang hadir untuk menunda pleno tingkat kabupaten tersebut.
"Sesuai aturan, pleno tingkat kabupaten bisa dilaksanakan setelah pleno di tingkat PPK rampung semua," katanya.
Ia mengatakan ada surat edaran (SE) terbaru dari KPU Republik Indonesia yang membolehkan pleno tingkat kabupaten dilaksanakan bagi kabupaten yang memiliki kecamatan banyak. Sedangkan untuk di Kabupaten Lombok Tengah ini ada 12 kecamatan, sehingga harus tetap mengacu pada PKPU.
"Jadi selesaikan pleno di kecamatan baru dilakukan pleno di kabupaten," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Harliawan mengatakan pihaknya menggelar pleno kabupaten ini berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, karena pleno kabupaten dilaksanakan paling lambat 5 Maret 2024.
Selain itu, berdasarkan Surat Edaran KPU, pleno kabupaten bisa dilaksanakan meskipun pleno ditingkat PPK belum selesai.
"Itulah pleno tingkat kabupaten ini mulai dibuka," katanya.
Ia mengatakan dari 12 kecamatan di Lombok Tengah, yang telah menyelesaikan pleno itu baru 8 kecamatan dan 4 kecamatan lainnya ditargetkan rampung hari ini, karena rata-rata rekapitulasi telah mencapai 98 persen.
"Empat kecamatan itu yakni Pujut, Praya Timur, Janapria dan Praya Barat,”
Sedangkan kecamatan yang sudah selesai yakni Praya, Praya Tengah, Jonggat, Peringgerata, Kopang, Batukliang, Batukliang Utara dan Praya Barat Daya.
“Pleno tingkat kabupaten Lombok Tengah ini kami tunda sampai pukul 16.00 WITA. Kami akan menyelesaikan pleno tingkat PPK dulu,” katanya.
Pleno tingkat kabupaten yang digelar KPU Lombok Tengah tersebut diwarnai aksi protes, bahkan Ketua KPU Nusa Tenggara Barat yang hadir dalam kesempatan tersebut diminta keluar oleh para saksi, karena tidak ada kewenangan untuk memberikan penjelasan.
"Silakan keluar (red" Ketua KPU NTB) karena tidak ada kewenangan di sini," kata salah satu saksi parpol yang hadir dalam pleno KPU Lombok Tengah tersebut.
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Label:janji slot gacor、akun slot gacor malam ini、qq1889
Terkait:slot mudah wd、cara bayar pinjaman online、alientogel、daftar judi bola parlay、keluaranmacau、situs main slot online、suhu88 slot、hoki link raja slot、jp789、agen303
bab terbaru:slot terbaru tergacor(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.
PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.
"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).
Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:
Golongab I: Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000
Golongan I : Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000
Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.
[Gambas:Video CNN]
Chalid Said Salimdiangkat menjadi direktur utama PT PertaminaHulu Energi (PHE), subholding upstream Pertamina.
Penunjukan Chalid dilakukan setelah direktur utama PHE sebelumnya, Wiko Migantoro diangkat sebagai wakil direktur utama Pertamina pada 31 Januari lalu.
Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita mengatakan pergantian jajaran direksi ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PHE tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PHE.
PHE juga mengangkat Dannif Danusaputro sebagai direktur keuangan, menggantikan Harry Mozarta Zen. Dannif sebelumnya menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina Power Indonesia.
"PHE juga mengumumkan pengangkatan Tutuka Ariadji sebagai komisaris untuk periode kedua," kata Arya.
- Direktur utama: Chalid Said Salim
- Direktur perencanaan strategis dan pengembangan bisnis: Danar Dojoadhi
- Direktur pengembangan dan produksi: Awang Lazuardi
- Direktur eksplorasi: Muharram Jaya Panguriseng
- Direktur SDM dan penunjang bisnis: Whisnu Bahriansyah
- Direktur keuangan: Dannif Danusaputro.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Ogen
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
《angka jitu 5d toto macau》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ahlibet88 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angka jitu 5d toto macau》bab terbaru。