gacor 500 slot

momok ilmu hitam

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

IHSG Diprediksi Datar Dibayangi Rilis Kinerja Emiten******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi bergerak datar (sideways) pada perdagangan Rabu (23/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut sentimen capital outflowmasih harus diwaspadai investor. Menurutnya, jika IHSG belum mampu ditutup di atas resisten level terdekatnya, maka indeks cenderung akan terkonsolidasi.

"Pergerakan IHSG terlihat sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya. Sedangkan rilis kinerja keuangan emiten akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan SMGR, ITMG, BMRI, BBCA, ASII, CTRA, AKRA, dan TBIG.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat tekanan jual IHSG masih cukup besar. Ia meramal rentang gerak indeks ada di level 6.784-6.925.

"Belum ada perubahan indikasi, di mana tren IHSG masih bergerak sideways," ungkapnya.

IHSG merangkak ke posisi 6.916 pada perdagangan Selasa (22/8). Indeks saham menguat 50,41 poin atau plus 0,73 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,68 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Harga Bacon Bakal Naik 100 Persen di AS Imbas UU 'Kesejahteraan' Hewan******

Harga daging babi olahan bacontermasuk pork belly(daging perut babi) bakal naik hingga 100 persen di Amerika Serikatmenyusul penerapan undang-undang kesejahteraan hewan yang baru diterapkan negara bagian California.

Layaknya ayam bagi Indonesia, bacon dan pork belly adalah potongan daging tipis dari bagian perut babi yang menjadi bahan makanan utama bagi banyak warga AS. Daging olahan ini biasanya dinikmati bersama dengan roti panggang dan sayuran untuk sarapan.

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

California memang telah menerapkan UU Kesejahteraan Hewan sejak 1 Juli lalu.

Aturan ini menyebabkan California melarang penjualan daging babi dari peternakan ilegal. Sebagian besar peternak ilegal semena-mena dalam merawat hewan ternak mereka.

Banyak peternakan ilegal yang mengurung babi hamil di kandang kecil, dan ruangan yang luasnya kurang dari 24 kaki persegi.

Dengan UU baru ini, penjualan daging babi hanya bisa dilakukan oleh peternakan besar yang terdaftar sehingga diperkirakan pasokan akan berkurang dan menyebabkan kenaikan harga.

Selain karena UU kesejahteraan hewan, kenaikan harga ini juga karena permintaan yang meningkat menyusul puncak musim panas yang tengah berlangsung.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Pemain untuk Semua

Kepala Otorita IKN Soal Investasi Aguan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono buka suara soal rencana investasi pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Miliarder Sukanto Tanoto.

Bambang menuturkan saat ini nilai investasi dari kedua pengusaha ulung itu belum belum bisa dibocorkan. Pasalnya, proses investasinya masih berjalan.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Terkait hal itu, Bambang mengatakan konsorsium tidak hanya satu atau yang dipimpin Aguan saja. Ia mengklaim banyak investor yang berminat, tapi semuanya masih dalam proses.

Lihat Juga : TAIPANDiane Hendricks, Wanita Sukses Berharta Rp238 T Berkat 'Toko Bangunan'

Bambang menjelaskan saat ini proses negosiasi masih berjalan antara pemerintah dengan investor. Ia pun mencontohkan salah satu negosiasi yang berjalan seperti tawar-menawar luas tanah yang akan digarap.

Misalnya, investor berminat mengelola 300 hektare (ha) tanah. Namun, pemerintah cuma menyediakan 150 ha, investor pun ditawari tanah tersebut. Apakah mereka mau atau tidak.

"Atau misalnya 300 ha mereka maunya dekat daerah hijau, atau minta misalnya di depannya ada telaganya. Ya mungkin kita dapat atau enggak, yang seperti ini yang masih proses," kata Bambang.

Kabar Aguan dan Sukanto Tanoto bakal berinvestasi di IKN pertama kali dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia meyakinkan banyak investor akan masuk ke mega proyek ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Ada Agung Sedayu kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," katanya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya.

Selain itu di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi.

"Ini sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN," tegasnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono merinci delapan perusahaan RI sudah memastikan diri ikut membangun IKN. Mereka antara lain; Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

[Gambas:Video CNN]